Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah menghapus program Coremap atau program pengelolaan terumbu karang karena diduga mengalami kebocoran penggunaan dana dan tak tepat sasaran. Dari hasil temuan BPK akhir 2012, program yang menggunakan sumber dana sebagian besar dari utang luar negeri di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia, ini dinilai kurang efektif.

Untuk itu, Kiara telah mengirimkan surat kepada Presiden RI, Ketua DPR dan Ketua Komisi DPR, mendesak penghentian program ini.  Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kiara, mengatakan, dalam surat itu Kiara mengingatkan Presiden, mengenai hasil temuan BPK November-Desember 2012, terhadap audit BPK terhadap program Coremap II ini. Laporan BPK itu mengenai hasil pemeriksaan kinerja atas perlindungan ekosistem terumbu karang tahun 2011 sampai semester I 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas dan kabupaten maupun kota di Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan, Tanjung Pinang dan Makassar.

Poin-poin laporan BPK itu antara lain menyebutkan, program Coremap II, pertama,  mata pencarian alternatif (MPA), dana bergulir dan pembangunan prasarana sosial belum seluruhnya sesuai desain yang diperlukan masyarakat pesisir. Kedua, BPK juga mengeluarkan indikator kondisi biofisik terumbu karang dan tutupan karang hidup dibandingkan setelah program itu tidak ada perubahan signifikan. “Bahkan mengalami penurunan dari kondisi awal,” kata Halim, awal Mei lalu.

Ketiga, pada beberapa kabupaten, program Coremap II tak memiliki dampak signifikan pada peningkatan kelestarian terumbu karang dan perbaikan pendapatan masyarakat. Keempat, pengelolaan dana bergulir tak menggunakan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban semestinya. Kelima, pengawasan dan evaluasi atas penggunaan dan pelaporan dana bergulir tak dapat dipakai sebagai capaian program ini. Keenam, pelaporan dan penggunaan dana bergulir tak efektif dan tak optimal.

“Jadi kami meminta Presiden segera menghentikan program konservasi berbasis utang. Ini merugikan negara, tidak tepat sasaran, ditemukan manipulasi program, dan pelanggaran lain.”

Kiara mengidentifikasi penyelewengan dana Coremap II mencapai Rp11,401 miliar. Dana  ini, semestinya untuk keperluan masyarakat nelayan melalui implementasi empat komponen, pertama, pembangunan pusat informasi dan penyadaran perlindungan terumbu karang, kedua, penghidupan alternatif untuk mereduksi tekanan atas ekosistem karang. Ketiga, pengawasan kawasan konservasi laut dan keempat, sarana fisik seperti posyandu, bangsal kerja dan bangunan mandi, cuci, kakus (MCK).

Mida Saragih, Koordinator Devisi Pengelolaan Pengetahuan Kiara, dalam rilis kepada media menyebutkan,  penyebab umum kebocoran dana adalah kelemahan rencana dan panduan tata kerja Coremap.  Dia menjelaskan, tidak ada syarat-syarat calon penerima dukungan MPA dan program dana bergulir. Hingga, kelompok-kelompok instan yang belum tentu mewakili masyarakat nelayan bisa mengakses modal usaha.

Bahkan, kelompok-kelompok itu bisa mengakses program tanpa analisa kelayakan usaha dan pengembalian dana terlebih dulu. Program MPA dan dana bergulir pun menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, dana itu semestinya untuk masyarakat pesisir yang bakal mengembangkan mata pencaharian alternatif.

Bukan itu saja. Lembaga keuangan mikro (LKM) yang bertugas menyalurkan dana tidak menjalankan aturan pengguliran modal MPA secara tertib. “Seperti memberikan dana melebihi batas ketetapan,” katanya, Jumat (10/5/13).  Belum lagi, pengawasan dan penagihan pengembalian dana berlangsung secara asal-asalan. LKM membiarkan pengurus hanya di tingkat desa untuk mengatasi kemacetan pengembalian dana.

Kondisi ini diperparah mekanisme pelaporan implementasi Coremap II tidak terbuka.  Mida mencontohkan, pada pengadaan alat radio sistem MCS Rp1,8 miliar, pelaporan penunggakan pengembalian modal usaha MPA di Kota Bintan dan Batam dengan total Rp6,712 miliar. “KKP sebagai pelaksana Coremap, semestinya memberi laporan pertanggungjawaban atas kebocoran-kebocoran dana itu secara terbuka kepada publik,” ucap Mida.

Dia mengaskan kembali, ke depan, proyek konservasi ekosistem pesisir dan laut yang didukung utang luar negeri tidak perlu ada. “Semua itu bakal memperkaya sekelompok oknum,  dan menjadi beban bagi perekonomian nasional.”

Pada periode 2004-2011, total anggaran Coremap II mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Sebagian dana berupa utang luar negeri dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Periode 2014-2019 menambah utang konservasi baru US$80 juta dari Bank Dunia dan ADB.

Coremap Berlanjut

Sementara itu, Coremap II telah berakhir dan tahun ini, akan ditindaklanjuti dengan Coremap III merupakan fase pelembagaan. Sudirman Saad, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP seperti dikutip dari mindcommonline.com mengatakan, kelanjutan program ini tidak terlepas dari penilaian tim independen, termasuk Bank Dunia yang menunjukkan pengelolaan terumbu karang program ini dinilai sangat baik.

Penilaian  itu, tidak terlepas dari acuan monitoring LIPI.  Dimana secara umum indikator biofisik yang dicapai program Coremap II meningkat. Penilaian ini sesuai data Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Terinci BPK 2012 sejalan data CRITC LIPI yang  menyatakan terjadi peningkatan tutupan karang hidup 71 persen dan di Daerah Perlindungan Laut (DPL) terjadi peningkatan 57 persen  Untuk populasi ikan karang, rata-rata mengalami peningkatan tiga persen di setiap lokasi.

Untuk tutupan karang di kabupaten terpilih cenderung tetap karena periode 2009 – 2010 isu perubahan iklim memberi dampak cukup signifikan pada ekosistem terumbu karang. “Ini ditunjukkan pemutihan karang  atau coral bleaching di beberapa wilayah perairan laut Indonesia, termasuk Coremap II seperti Wakatobi, Buton, Biak dan Lingga.”

Pencapaian positif, katanya, terlihat pada indikator sosial ekonomi. Berdasarkan hasil Implementation Completion Report (ICR) Coremap II, wilayah-wilayah program Coremap menunjukkan hasil memuaskan terhadap pentingnya konservasi ekosistem terumbu karang. Ini terlihat dari capaian indikator public awareness sebesar 75 persen melebihi 70 persen yang ditargetkan.

“Walaupun,  ada sebagian kecil alternatif usaha mengalami kemacetan dan berhenti produksi karena minim pengetahuan teknis usaha yang dikembangkan.”

Sumber: http://www.mongabay.co.id/2013/05/11/diduga-bocor-dan-tak-tepat-sasaran-kiara-desak-penghentian-program-coremap/

Tangkapan nelayan berkurang. Banjir rob menggenani rumah-rumah warga.

TERNATE- Penimbunan di bibir pantai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate mulai dirasakan berdampak kepada para nelayan tradisional dan lingkungan setempat.

Aidir, nelayan yang tinggal di Sasa, Ternate Selatan mengatakan, reklamasi pantai yang dilakukan pemerintah di Ternate mengakibatkan abrasi pantai di wilayah selatan Ternate.

“Hasil tangkapan kami juga turun jika dibandingkan dengan sebelum ada penimbunan,” kata Aidir.

Reklamasi pantai Ternate juga dirasakan warga telah menimbulkan banjir rob di wilayah tersebut.

“Jika musim ombak, sering terjadi banjir air pasang. Hal ini sangat meresahkan kami karena air laut masuk sampai ke dalam rumah,” kata Ista, ibu rumah tangga.

Sejauh ini warga di Ternate Selatan memasang tumpukan batu di belakang rumah mereka untuk menghalau air laut saat pasang naik.

“Pemerintah kota memang telah membangun penghalau ombak di wilayah Sasa, tapi itu sepertinya belum cukup menghalau banjir saat hujan di hulu dan pasang di hilir,” ungkap Najamudin M. Daud dari Kelompok Sahabat Alam Maluku Utara.

Menurutnya, penimbunan pesisir di suatu wilayah, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan di wilayah lain. Juga sangat berdampak pada perubahan pola arus.

“Di Ternate, terjadi penimbunan besar-besaran di Wilayah Tapak, ini tidak hanya berdampak pada wilayah dalam satu pulau di Ternate, seperti Sasa misalnya, tapi juga sangat berdampak pada pesisir Pulau Maitara. Di Maitara, warga juga mengeluhkan persoalan abrasi pantai seperti yang dikeluhkan warga Sasa,” kata Dino sapaan akrab Najamudin. (Slaveri Boy)

Sumber: http://rumahalir.or.id/dampak-reklamasi-pantai-di-kota-ternate/

KBR68H,Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta pemerintah menghentikan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP).

Sekjen Kiara, Abdul Halim menilai, program tersebut tidak menyejahterahkan nelayan tradisional. Selain itu, kata dia, penggunaan dan pelaporan dana bergulir dinilai tidak efektif dan rawan diselewengkan.

“Kami melihat dari sisi partisipasi masyarakatnya ini tidak ada. Sehingga hal ini berakibat bagi peminggiran akses masyarakat terhadap pesisir dan lautnya. Dan ini terjadi di Wakatobi Sulawesi Tenggara. Kemudian program ini juga didanai utang luar negeri, sehingga sangat membebani negara,”ujar Abdul Halim saat dihubungi KBR68H.

Sekjen Kiara, Abdul Halim menambahkan, program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang periode 2004 – 2011 lalu mencapai Rp1,3 triliun. Dana tersebut berasal dari utang luar negeri yaitu Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Program tersebut akan diperpanjang kembali untuk periode 2014 – 2019 mendatang. Dananya berasal dari utang baru sebesar Rp 750 miliar lebih.

Sumber: http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2621526_4202.html

Program yang awalnya dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini dinilai sarat utang luar negeri, terindikasi terjadi kebocoran dana, dan tidak menyejahterakan nelayan tradisional.

Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, Kamis (2/5/2013), di Jakarta, mengatakan, total anggaran Coremap II 2004-2011 mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Di antaranya berupa utang luar negeri dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Dalam pelaksanaannya, program konservasi terumbu karang ini justru berjalan tidak efektif/gagal dan rawan kebocoran dana.

Ia menunjukkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berjudul “Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang Tahun 2011” sampai dengan semester I-2012. Di situ, BPK menemukan fakta, desain dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan terumbu karang melalui program Coremap II, antara lain mata pencaharian alternatif (MPA), dana bergulir (seed fund), pembangunan dan pemanfaatan prasarana sosial belum seluruhnya sesuai dengan desain yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pesisir.

Kedua, BPK mengeluarkan hasil audit terhadap indikator kondisi biofisik yang meliputi terumbu karang dan tutupan karang hidup yang dibandingkan dengan kondisi setelah program EoP tidak mengalami perubahan signifikan atau cenderung mengalami penurunan dibandingkan kondisi awal (baseline).

Selain menggunakan hasil audit BPK, Kiara juga menunjukkan kajiannya pada 2009 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kiara menemukan fakta rogram konservasi terumbu karang tersebut membatasi akses nelayan tradisional dan mengabaikan kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut.

“Dengan kata lain, sejak perencanaannya masyarakat nelayan tidak dilibatkan dalam menentukan bentuk pengelolaan konservasi wilayah pesisir. Ironisnya, KKP malah ingin melanjutkan proyek Coremap ke-3 periode 2014-2019 dengan kembali menambah utang konservasi baru sebesar 80 juta dollar AS dari Bank Dunia dan ADB,” kata Selamet Daroyni, juga dari Kiara.

Karena itu, Kiara mendesak Presiden SBY untuk menghentikan program Coremap karena terbukti tidak efektif/gagal menyelamatkan lingkungan dan menyejahterakan masyarakat nelayan. Sebaliknya, justru membebani negara dengan utang luar negeri.