Posts

Kiara: Pemerintah Perlu Perhatikan Perempuan Nelayan

Pekanbaru, (antarariau.com) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengisyaratkan untuk perlunya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap perempuan nelayan karena mereka telah berkontribusi lebih dari 48 persen untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga. “Hal ini ditandai dengan selain berperan penting dalam proses pengolahan dan pemasaran, perempuan nelayan berperan sebagai penyedia dan pelestari pangan, serta pengusaha dalam kegiatan pengolahan ikan,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA, dalam surat elektroniknya diterima Antara Pekanbaru, Jumat. Ia mengatakan itu terkait, masyarakat dunia memperingati Hari Perempuan sedunia tiap 8 Maret sejak awal abad XIX dilatari oleh perjuangan hak berpolitik kaum perempuan. Menurut dia, berbagai prestasi yang ditoreh perempuan nelayan seperti Jumiati, perempuan nelayan asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang menggerakkan perempuan nelayan di sekitarnya untuk merehabilitasi hutan mangrove seluas 5 hektar. Selain itu mengelola usaha ekonomi seperti memproduksi kerupuk jeruju, dan mengolah hasil tangkapan ikan nelayan. “Kegiatan ini mampu menggerakkan ekonomi perempuan dan menambah pendapatan keluarga,” katanya. Disamping itu, Habibah di Desa Marunda Kepu, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang menggerakkan perempuan untuk mengupas kerang guna menambah pendapatan ekonomi keluarga di tengah maraknya praktek pengkaplingan wilayah pesisir lewat reklamasi pantai dan rencana tanggul laut raksasa. Keduanya juga membuka usaha ekonomi produktif seperti koperasi simpan-pinjam bagi anggotanya. “Ironisnya, pengakuan dan perlindungan dari negara masih belum optimal menyangkut peran perempuan. Bahkan perempuan nelayan justru rentan dikriminalisasi lewat Pasal 89 jo Pasal 141 UU Pangan,” katanya. Dalam pasal 89 jo pasal 141 Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam lebel kemasan pangan bisa diancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar. Bahkan, dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan maupun UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, misalnya, terkesan negara belum maksimal memberikan penghargaan terhadap peran besar perempuan dalam penyediaan dan pelestarian pangan perikanan. Karena itu, harapnya, momentum Hari Perempuan sedunia 2013 harus dipergunakan oleh negara untuk menghubungkan kebijakan nasional dan daerah agar dapat memenuhi dan melindungi hak-hak dasar perempuan, khususnya perempuan di sektor perikanan. Disamping itu,  melibatkan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional dan  meningkatkan kapasitas perempuan dalam aktivitas perikanan tradisional. Sebab, dalam perikanan tradisional perempuan memegang peran penting dalam pemenuhan hak atas pangan perikanan. Perempuan tidak hanya berperan membantu laki-laki dalam kebutuhan dasarnya, tetapi memberikan kontribusi besar dalam mata rantai pangan perikanan tradisional. Hiungga dalam setiap tahapan usaha perikanan, baik tangkap maupun budidaya, yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran kaum perempuan berperan. Berdasarkan data FAO tahun 2008 menunjukkan data dari 86 negara bahwa 5,4 juta perempuan bekerja sebagai nelayan dan pembudidaya. Jumlah ini setara dengan 12 persen dari jumlah pekerja di sektor perikanan dunia. Di Cina dan India, sebanyak 21 dan 24 persen perempuan bekerja sebagai nelayan dan pembudidaya. Sementara di dalam kegiatan perikanan budidaya, sebanyak 42 persen perempuan Indonesia terlibat aktif dari hulu ke hilir. Di Cina dan Vietnam, masing-masing sebesar 33 dan 80 persen (Kusabe dan Kelker, 2011).

Tujuh Perempuan Pejuang Pangan

Jakarta – Dalam memperingati Hari Perempuan Internasional, yang jatuh pada 8 Maret, Oxfam bekerja sama dengan Aliansi Desa Sejartera (ADS), menghadirkan tujuh perempuan pejuang pangan dari seluruh Indonesia. “Tujuh ini hanya contoh. Mereka itu tujuh di antara jutaan,” ujar Nazla Mariza, Campaign and Advocacy Coordinator Oxfam. Ia menambahkan perempuan perempuan punya peran besar berkontribusi dalam pangan. Di sektor perikanan, perempuan nelayan berkontribusi 48 persen untuk ekonomi keluarga setiap bulannya, sedangkan di sektor pertanian mereka berkontribusi 54 persen. Tejo Wahyu Jatmiko dari ADS menambahkan, Perempuan itu tidak diakui sebagai nelayan di negeri ini. Pengakuan sebagai petani pun hanya sedikit. “Karena yang mendapatkan pelatihan, akses kredit, kecenderungannya lebih condong ke laki-laki padahal potensinya luar biasa,” imbuhnya. Tujuh Perempuan Pejuang Pangan ini terdiri dari petani dan nelayan. “Mereka bisa menyediakan pangan di tingkat keluarga, bahkan desa. Mereka bahkan bisa memengaruhi kebijakan tingkat kabupaten,” tambah Tejo. Siti Rofi’ah, salah satu dari pejuang pangan ini, contohnya. Ia mempelopori pembuatan kebun percontohan pangan seluas dua hektar di Lewoleba, Kabupaten Lembata. Sebelumnya, ia pernah memimpin Aliansi Petani Padi Lembor (APPEL). Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil mengupayakan penguatan ekonomi anggotanya, yang berjumlah 530 di mana separuhnya ialah perempuan, melalui peningkatan kualitas padi, lumbung pangan dan simpan pinjam. APPEL juga berhasil memengaruhi keputusan Bupati Manggarai Barat tentang pengembangan pangan lokal dan program beras miskin (Raskin). Selain membantu ekonomi, kebersihan lingkungan menjadi terjaga. Salah satu yang melakukan ini ialah, Siti Rahmah, pembudidaya sayuran ramah lingkungan. Perempuan dari Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan ini, baru belajar bertani organik empat tahun. Ia memanfaatkan sampah organik, teutama daun, rumput, dan kotoran kerbau, untuk dijadikan pupuk dan pestisida. “Lingkungan jadi bersih dan sehat. Pupuk organik kan bisa bikin sehat,” ujarnya. Selain mereka, empat orang pejuang lainnya ialah Jumiati, Habibah, Suparjiyem, Marlina Rambu Meha, dan Mama Robeka. Jumiati ialah nelayan perempuuan dari Desa Sei Ngalawan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ia mengembangkan tujuh hektar mangrove untuk ekowisata dan mengolah buah serta daunnya menjadi dodol, tepung kue, kerupuk bahkan teh dan sirup. Habibah, salah satu nelayan yang tersisa di Marunda Kepu, Jakarta Utara. Ia terus menghasilkan pangan walaupun terhimpit reklamasi pantai dan pencemaran laut. Suparjiyem, petani lulusan Sekolah Menengah Atas asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia berbagi berbagi pengetahuan tentang pola tanam kepada petani sekitar dan aktif mengadvokasi tanaman pangan pengganti beras. Marlina Rambu Meha ialah pegiat tani dari Sumba Timur, NTT. Ia melestarikan tenun dan 12 jenis tanaman pangan lokal demi mendorong kemandirian perempuan di tengah ketatnya budaya. Mama Robeka dari Nabire, Papua. Ia membentuk kelompok tani, yang beranggotakan 21 janda dan menghibahkan kebunnya untuk dikelola bersama demi meningkatkan kemandirian petani. Mereka kemudian membuat petisi. Dua diantaranya, Siti Rofi’ah dan Suparijem, mendatangi komisi empat DPR RI yang membawahi bidang pertanian untuk membacakan petisi yang mereka buat mengenai pertanian dan perempuan. Kendala Perempuan Nelayan dan Petani “Pertama kali kami usaha saja, banyak sekali yang harus kami lakukan. Bagaimana saya harus mendekati suami dari ibu-ibu yang lain agar mau membantu, membagi-bagi pengetahuannya, apalagi dalam menenenun dan berkebun,” kata Marlina. Di daerahnya, para suami lah yang mencari penghasilan. Para perempuan pun sangat tunduk pada perintah suami. Perlu waktu yang tidak sebentar agar bisa mengajak perempuan tersebut bergabung. Kesulitan pun ditemui oleh Siti Rahmah. Sama seperti di Marlina, harus ada izin dari suami untuk melakukan sesuatu. “Kalau daerah kami, permpuan dianggap rendah. Perempuan itu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berkegiatan,” tuturnya. Saya haruh bekerja keras untuk memperlihatkan hasilnya, akhirnya mereka tertarik dan tergerak hatinya,” tambahnya.
 Penulis: Yosie Sesbania Gewap/TK

Tujuh Wanita Pejuang Pangan Berbagi Cerita di Hari Perempuan Sedunia

LENSAINDONESIA.COM: Menyambut hari Perempuan Sedunia yang diperingati tiap tanggal 8 Maret, sebanyak 7 perempuan petani dan nelayan dari 6 propinsi hadir di Jakarta untuk berbagi cerita tentang perjuangan mereka di tengah rutinnya pemberitaan krisis harga pangan, gagal panen dan sulitnya pemerintah mencukupi pangan Indonesia.

Mereka berjuang dan berhasil menghadirkan pangan bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan mereka membantu keluar dari ancaman kelaparan.

Baca juga: FOTO: Peringatan Hari Perempuan Se-Dunia di Depan Istana Negara danAryani: “Success is a Mind-Set”

Tujuh Perempuan Pejuang Pangan yang ide, kreativitas dan semangatnya telah menginspirasi banyak orang tersebut adalah Jumati, Habibah, Suparijiyem, Marlina Rambu Meha, Siti Rofiah, Siti Rahmah, dan Mama Robeka.

Jumati, nelayan perempuan dari Desa Sei Ngalawan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang menghidupkan berbagai kegiatan ekonomi di desanya sehingga ibu-ibu keluar dari kemiskinan dan ancaman kelaparan.

Habibah, adalah salah satu nelayan yang tersisa di Marunda Kepu, Jakarta Utara yang terus menghasilkan pangan walau terhimpit reklamasi pantai dan pencemaran laut.

Suparjiyem, petani kaya pengalaman dari Gunung Kidul, Yogyakarta, yang rajin berbagi pengetahuan tentang pola tanam kepada petani sekitar dan aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah.

Lalu Marlina Rambu Meha, merupakan pegiat tani dari Sumba Timur, NTT yang melestarikan tenun dan 12 jenis pangan lokal demi mendorong kemandirian perempuan di tengah “pagar’ budaya yang ketat.

Siti Rofiah, adalah perempuan yang mendorong kemandirian petani di dua wilayah di Manggarai Barat dan Lembata, NTT untuk membudidayakan pangan lokal yang mulai terlupakan.

Sedangkan Siti Rahmah, petani sayuran organik yang bercita-cita mendorong agar teknik budidaya tanaman pangan dan tambak di kabupatennya menjadi organik. Serta Mama Robeka, petani yang membentuk kelompok beranggotakan 21 janda dan menghibahkan kebunnya untuk dikelola oleh mereka secara bersama-sama demi meningkatkan kemandirian kaum perempuan.

Mereka adalah contoh dari jutaan perempuan petani dan nelayan di Indonesia yang memiliki perjuangan yang serupa. Faktanya, perempuan secara mayoritas bertanggung jawab dalam produksi pangan khususnya di negara-negara berkembang. Di sektor perikanan, perempuan nelayan berkontribusi hingga 48 persen untuk ekonomi keluarga setiap bulannya.

Sedangkan di sektor pertanian, perempuan berkontribusi hingga 54 persen untuk menjalankan roda perekonomian keluarga.

Jumiati dalam curhatannya merasa miris melihat masyarakat senang mendapat bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) dari luar padahal banyak potensi lokal yang bisa dikembangkan.

“Kelompok kami mengembangkan mangrove seluas 7 hektar untuk ekowisata dan mengolah buah serta daunnya menjadi dodol, tepung kue, kerupuk bahkan teh dan sirup. Hal ini terbukti meningkatkan perekonomian para ibu disini,” cerita Jumiati,ibu dua anak yang mengetuai Kelompok Perempuan Nelayan Muara Tanjung.

Lain halnya dengan Habibah, yang merasa potensi alam semakin sedikit akibat pembangunan dan industrialisasi yang tidak bersahabat.

“Kami selalu terancam penggusuran dan reklamasi pantai. Saat ini, ikan makin berkurang. Kami hidup dengan menggali qontay (sejenis kerang hijau) di pasir dan mencari kacho (kerang yang ada kakinya) untuk dimakan dan dijual. Jika kami digusur, entah bagaimana kami harus hidup jauh dari laut,” terang Habibah.

“Tolong hentikan reklamasi pantai di Marunda. Karena pesisir yang tersisa inilah satu-satunya sumber mata pencaharian kami,” imbuhnya.

Sementara itu, Dini Widiastuti selaku Economic Justice Lead Oxfam di Indonesia mengatakan perempuan di Indonesia memiliki peran besar dalam produksi pangan. Sayangnya, peran mereka seringkali terlupakan.

“Kami ingin mengajak konsumen untuk menghargai dan mendukung upaya para produsen pangan skala kecil khususnya perempuan. Salah satunya dengan cara mencintai dan mengkonsumsi sumber pangan lokal. Hal itu akan sangat berarti bagi mereka,” kata Dini.

Untuk menghargai perempuan di Indonesia, kata Dini, pihaknya mengajak publik untuk berpartisipasi dalam mengapresiasi ‘Perempuan Pejuang Pangan’ dengan mengikuti kompetisi online bertema Women & Food.

“Setiap orang dapat mengusulkan perempuan pejuang pangan versi mereka dalam bentuk foto. Publik dapat mengirim foto terbaik sebanyak-banyaknya ke emailoxfam7heroes@gmail.com mulai tanggal 8-20 Maret 2013,” ungkap Dini sembari menambahkan untuk keterangan lebih lanjut dapat mengunjungi Facebook Fan Page Grow Indonesia dan twitter @oxfamindonesia.@rudi

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Sektor Perikanan

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi sektor kelautan dan perikanan. Dugaan korupsi terkait maraknya pencurian ikan oleh warga asing di perairan Indonesia yang tak ditindak tegas.

”Potensi kerugian negara sangat tinggi,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/2). Selain Kiara, seruan juga disampaikan Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Mengutip data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 2008, penangkapan ikan oleh asing mencapai 1 juta ton per tahun senilai Rp 30 triliun. Ini karena lemahnya penegakan hukum terhadap praktik pencurian ikan.

Sebelumnya, 25 Juli 2012, Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Kepulauan Natuna, Riau, melapor ke Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa ada enam kapal eks asing (berbendera Indonesia) beraktivitas di perairan Indonesia. Satker PSDKP Natuna menilai ada pelanggaran, antara lain penangkapan ikan di luar wilayah yang ditentukan dan pendaratan ikan tidak sah. Laporan itu direspons dengan mengatakan tak cukup bukti untuk diproses hukum. Ada awak kapal dari Thailand.

Menurut Kepala Bidang Riset dan Monitoring IGJ Rachmi Hertanti, keberadaan nakhoda dan ABK asing di kapal berbendera Indonesia merupakan ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. ”Melanggar UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 6/2011 tentang Keimigrasian,” ujarnya.

Peneliti ICW, Tama S Langkun, meminta KPK serius menangani dugaan korupsi perikanan. Sugeng Basuki, anggota staf Divisi Pengaduan Masyarakat KPK, menuturkan, laporan didalami dan data akan divalidasi. (K01)
Sumber:http://cetak.kompas.com/read/2013/02/27/02382728/kpk.diminta.usut.dugaan.korupsi.sektor.perikanan

Join the Forum discussion on this post

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Sektor Perikanan

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi sektor kelautan dan perikanan. Dugaan korupsi terkait maraknya pencurian ikan oleh warga asing di perairan Indonesia yang tak ditindak tegas.

”Potensi kerugian negara sangat tinggi,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/2). Selain Kiara, seruan juga disampaikan Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Mengutip data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 2008, penangkapan ikan oleh asing mencapai 1 juta ton per tahun senilai Rp 30 triliun. Ini karena lemahnya penegakan hukum terhadap praktik pencurian ikan.

Sebelumnya, 25 Juli 2012, Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Kepulauan Natuna, Riau, melapor ke Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa ada enam kapal eks asing (berbendera Indonesia) beraktivitas di perairan Indonesia. Satker PSDKP Natuna menilai ada pelanggaran, antara lain penangkapan ikan di luar wilayah yang ditentukan dan pendaratan ikan tidak sah. Laporan itu direspons dengan mengatakan tak cukup bukti untuk diproses hukum. Ada awak kapal dari Thailand.

Menurut Kepala Bidang Riset dan Monitoring IGJ Rachmi Hertanti, keberadaan nakhoda dan ABK asing di kapal berbendera Indonesia merupakan ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. ”Melanggar UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 6/2011 tentang Keimigrasian,” ujarnya.

Peneliti ICW, Tama S Langkun, meminta KPK serius menangani dugaan korupsi perikanan. Sugeng Basuki, anggota staf Divisi Pengaduan Masyarakat KPK, menuturkan, laporan didalami dan data akan divalidasi. (K01)
Sumber:http://cetak.kompas.com/read/2013/02/27/02382728/kpk.diminta.usut.dugaan.korupsi.sektor.perikanan

Join the Forum discussion on this post

Korupsi Sektor Perikanan Mesti Diusut “Tindak korupsi sektor perikanan terabaikan. Kerugian negara mencapai Rp 80 triliun per tahun.”

VHRmedia, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendatangi kantor KPK, Selasa (26/2). Mereka melaporkan dugaan tindak pidana terkait pelepasan enam kapal ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Koordinator Program Kiara Abdul Halim mengatakan, setiap tahun negara kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan senilai Rp 50 trilun dan Rp 30 triliun akibat penangkapan ikan oleh kapal asing. “Akibat praktik ini, negara dirugikan Rp 80 triliun. Kami memandang penting KPK memeloti tindak pidana korupsi di sektor perikanan.” 

Menurut Abdul, KPK bisa memulai dengan mengusut adanya kesengajaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP untuk tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Kepulauan Natuna. 

Pada 25 Juli 2012 satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Natuna mengeluarkan hasil penyelidikan kasus enam kapal eks asing berbendera Indonesia yang melakukan sejumlah pelanggaran. Kapal-kapal itu diduga menangkap ikan di luar daerah wilayah pengelolaan perikanan yang ditentukan, pendaratan hasil perikanan yang tidak sah, dan pelanggaran transhipment.

Berdasarkan UU Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan  KKP mestinya menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut. “Seharusnya indikasi tindak pidana dibawa ke level tindak pidana perikanan. Atas kesengajaan ini berakibat pada kerugian negara senilai Rp 1,6 miliar,” kata Abdul. 

Menurut Abdul, pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan justru memberikan rekomendasi agar enam kapal eks asing berbendera Indonesia milik PT Jaringan Barelang, PT Jaringan Lautan Barat, dan PT Riswan Citra Pratama itu dilepaskan tanpa melalui proses hukum.

Saat ini terdapat lebih dari 1.200 kapal eks asing yang mendapatkan izin menangkap ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal itu mendapatkan izin dengan sejumlah persyaratan sebagaimana diatur UU Perikanan. Salah satu syarat, kapal eks asing berbendera Indonesia harus menggunakan anak buah kapal (ABK) yang 100 persen berasal dari Indonesia. Namun banyak kapal jenis itu menggunakan ABK dan nahkoda asing. Kapal asing dan kapal eks asing berbendera Indonesia juga kerap melakukan praktik unregulateddan unreported fishing di Indonesia. (E4)  

sumber: http://www.vhrmedia.com/new/berita_detail.php?id=1752

Petambak Udang Sengsara, Kiara: CPP Harus Tanggung Jawab!

LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan, PT Central Proteina Prima (CPP Group) harus bertanggung jawab kepada nasib para petambak yang notabene menjadi mitra perusahaan itu.

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers mengenai subsidi udang, di Markas Kiara, Jalan Raya Pasar Minggu, Rabu (20/02/13).

“CPP harus bertanggung jawab kepada nasib petambaknya, karena kebanyakan dari mereka seakan kurang dapat hidup dengan baik,” ujarnya.

Halim berujar, dengan luas lahan sekitar 16.000 Hektar dan berjumlah 8 (delapan) kampung, PT CPP dikatakannya sebagai ‘negara di dalam negara’ yang dapat saja memutus atau menyambung hak-hak dan kewajiban orang ataupun penduduk yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.

Lebih lanjut ia menyatakan, CPP dalam hal ini juga melakukan praktek monopoli. Pasalnya, perusahaan ini hampir menguasai secara global pasaran udang di Indonesia, terutama untuk ekspor.

“Kurang lebih sekitar 50-60 persennya di perusahaan itu, dan sebagian besar untuk ekspor. Perusahaan ini macam industri dari hulu ke hilir, jadi bisa dibilang monopolistis,” tutupnya.@aditia

sumber: http://www.lensaindonesia.com/2013/02/21/petambak-udang-sengsara-kiara-cpp-harus-tanggung-jawab.html

Legalisasi Pencurian di Laut

Oleh Mida saragih

Pembiaran terhadap pencurian ikan oleh nelayan-nelayan Thailand kembali terjadi di perairan barat dan selatan Aceh. Kasus ini memperpanjang daftar pencurian ikan yang tidak diurus secara memuaskan oleh pemerintah.

Tak hanya itu, ke depan, pencurian ikan berpotensi dilegalkan sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutardjo membolehkan alih muatan ikan ke kapal-kapal asing melalui Permen KP No 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tidak pernah tegas menindak para pencuri ikan yang kebanyakan nelayan-nelayan asal Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Taiwan, dan juga China. Sepanjang 2007-2012, kapal pengawas KKP telah menangkap 1.029 kapal pencuri ikan. Dari jumlah itu, 37 persen pelaku domestik, sedangkan 63 persen lainnya nelayan asing. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), pada 2008 lalu pencurian ikan telah merugikan Indonesia Rp 30 triliun per tahun.

Para pencuri ini jarang diganjar hukuman yang pantas. Biasanya aparat penegak hukum hanya menjerat nakhoda dan anak buah kapal, bukan si empunya kapal. Anehnya lagi, kapal-kapal tersebut justru bebas berkeliaran hanya dengan membayar denda yang tak seberapa.

Di tengah maraknya serbuan pencurian ikan, KKP justru mengurangi waktu operasional pengawasan laut dari 180 hari (2012) menjadi 115 hari (2013) selama setahun. Penyusutan hari pengawasan ini memberi ruang pelaku kejahatan perikanan dalam dan luar negeri menjarah ikan kita lebih banyak lagi.

Lebih celaka lagi, awal tahun ini Cicip Sutardjo justru memberi celah praktik pencurian ikan dengan memberlakukan Permen KP No 30 Tahun 2012. Peraturan ini bagaikan petugas ronda yang sengaja mempersilakan sang pencuri masuk dan menjarah kampungnya.

Ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, dengan alasan mempercepat industrialisasi, KKP membolehkan kapal penangkap ikan berukuran di atas 100 GT, serta kapal pengangkut ikan di atas 500 GT dan 1.000 GT asal luar negeri untuk ikut mengeksploitasi wilayah perikanan Indonesia.

Kedua, lewat Pasal 69 Ayat 3 aturan yang sama, kapal-kapal penangkap ikan berukuran di atas 1.000 GT yang menggunakan alat tangkap pukat cicin (purse seine) tak diwajibkan mendaratkan ikan di pelabuhan domestik. Hal itu berarti pemerintah sengaja membiarkan kapal-kapal besar itu langsung melenggang ke luar negeri dengan semua hasil tangkapan ikan pada saat industri pengolahan ikan nasional krisis bahan baku. Di mana sebenarnya keberpihakan pemerintah?

Cabut Kepmen No 30 Tahun 2012

Dampak dari semua salah urus laut ini menyebabkan usaha perikanan tangkap Indonesia makin lemah. Jangan lupa, pencurian ikan ini juga mengancam stok ikan nasional. Data yang tertuang dalam Kepmen KP No 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan menyebutkan, wilayah penangkapan tuna mengalami eksploitasi berlebih, seperti di Samudra Hindia, Laut Banda, Teluk Tomini-Laut Seram, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik.

Karena itu, Cicip Sutardjo harus segera mencabut aturan yang membolehkan alih muatan ikan di tengah laut ke kapal-kapal asing (Kepmen No 30 Tahun 2012). Alasannya, peraturan ini menjadi undangan terbuka bagi siapa pun untuk mengeruk potensi ikan saat pencurian makin marak.

Jika Kepmen No 30 Tahun 2012 tidak segera dicabut, hampir bisa dipastikan nelayan Indonesia hanya akan menjadi penonton kapal besar milik asing yang menjaring sumber pangan perikanan di perairan kita. Berdasarkan data Indian Ocean Tuna Commision, ada Perancis, Jepang, dan Spanyol yang memiliki kapal-kapal berkapasitas di atas 1.000 GT. Tidak seperti nelayan Indonesia yang kebanyakan hanya punya kapal penangkap ikan berukuran 30-100 GT.

Sejak 11 Februari lalu, KKP menerbitkan 4.142 izin bagi kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT. Dari jumlah itu, hanya 21 unit kapal yang berukuran 500-800 GT. Jadi, tentunya, nelayan-nelayan Indonesia akan keok bersaing menangkap ikan di lautnya sendiri akibat lahirnya aturan ini.

Kalau sudah begini, sektor perikanan Indonesia akan semakin redup. Profesi nelayan pun tentu akan makin dijauhi. Saat ini saja, hanya sedikit pemuda yang mau menggantungkan nasib pada usaha perikanan Indonesia. Kalau di laut Indonesia hanya tersisa nelayan-nelayan tua, bagaimana nasib produksi sektor perikanan tangkap kita?

Sebelum semuanya makin buruk, pemerintah perlu segera membenahi pelbagai persoalan hukum pada sektor perikanan nasional. Caranya, tegakkan hukum secara adil, dan perkuat pengawasan laut dengan sarana pendukung yang komplet. Tak peduli ada anggaran atau tidak.

Mungkin juga pemerintah perlu menyadari bahwa banyak nelayan kita yang bersedia ikut menjaga perairan nasional. Jika saja berdaya, para nelayan tentunya mau ikutan repot mengawasi laut Indonesia.

Mida Saragih Koordinator Riset KIARA dan Menaruh Perhatian terhadap Nelayan Tradisional.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2013/02/20/02244672/legalisasi.pencurian.di.laut

Join the Forum discussion on this post

Nestapa Program Kapal Ikan Mina

Program bantuan 1.000 kapal nelayan periode 2010-2014 senilai Rp 1,5 triliun telah memasuki tahun keempat. Sejatinya, kapal Inka Mina itu ditujukan untuk membangkitkan nelayan kecil agar berdaya saing dan berdaulat di perairan negeri sendiri.
 
Tinggal setahun tersisa, namun program kapal bantuan bagi nelayan seolah dihadang ”seribu” masalah sehingga tidak efektif memberdayakan nelayan.
 
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan merilis, hanya 40-50 persen program bantuan kapal yang terealisasi. Selebihnya, penuh masalah, mulai dari indikasi penyelewengan anggaran pengadaan kapal, kolusi dalam peruntukan kapal, hingga ketidaksiapan sumber daya dan permodalan nelayan.
 
Hasil temuan di sejumlah wilayah menunjukkan kapal bantuan itu masih jauh di bawah standar kelayakan dan alat tangkap tidak memadai. Kelompok penerima kapal juga terindikasi salah sasaran dan beberapa di antara mereka yang menerima tadi bukan nelayan.
 
Sebagian kapal yang sudah diterima nelayan pun tidak bisa beroperasi karena belum dilengkapi dengan surat-surat kapal, kinerja kapal yang tidak mantap sehingga rentan kerusakan, nelayan tidak memiliki modal untuk membiayai operasional, dan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak.
 
Ketidaklayakan kapal dan penerima kapal yang bukan nelayan membuat rasa memiliki atas kapal tadi pun minim. Akibatnya, kapal KM Inka Mina 108 di Lampung Barat yang merupakan proyek pengadaan tahun 2011, misalnya, mesinnya terbakar dan tenggelam dalam operasi penangkapan ikan akhir tahun 2012. KM Inka Mina 11 di Buleleng, Bali, yang dibuat tahun 2010 membentur karang bulan Juni 2012.
 
Di beberapa wilayah, kelompok nelayan terpaksa berutang hingga ratusan juta rupiah kepada tengkulak ataupun pemodal untuk melengkapi peralatan kapal agar layak beroperasi, serta modal perbekalan melaut.
 
Ketidakseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan program bantuan kapal nelayan juga tercermin dari minimnya infrastruktur dan ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Kelompok nelayan mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kelangkaan BBM tak jarang membuat kapal nelayan terbengkalai.
 
Sebagai negara dengan dua pertiga wilayahnya merupakan laut dengan luas mencapai 5,8 juta kilometer persegi, laut Indonesia sepatutnya mampu menyejahterakan nelayan dan mendorong ketahanan pangan nasional. Faktanya, nelayan hingga kini masih terpuruk dalam kelompok masyarakat termiskin. Ironisnya, hasil ikan Indonesia justru banyak dicuri dan dilarikan ke luar negeri.
 
Jika pemerintah ingin serius membangkitkan kekuatan nelayan maka mekanisme pengawasan program 1.000 kapal perlu ditingkatkan mulai dari proses pengadaan hingga operasional kapal bantuan. Dibutuhkan terobosan pembiayaan agar nelayan mampu melaut tanpa terus bergantung pada utang pemodal.
 
Pelatihan dan pendampingan juga diperlukan agar kelompok nelayan yang semula hanya terbiasa mengoperasikan kapal kecil memiliki kemampuan untuk menjalankan kapal besar dengan hasil yang maksimal.
 
Transparansi kelompok nelayan yang mendapatkan kapal bantuan juga mutlak dilakukan agar ada pengawasan dari sesama nelayan maupun masyarakat. Dengan demikian, salah sasaran peruntukan ke kelompok yang tidak berhak bisa ditekan. Di sisi lain, kelompok nelayan terdorong bertanggung jawab dalam mengoptimalkan kapal tadi.(BM Lukita Grahadyarini)
 

Kiara: Produksi Ikan 2013 Harus Dikendalikan

Ekonomi – Jumat, 04 Jan 2013 00:14 WIB
Jakarta, (Analisa). Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak agar pemerintah segera mengendalikan produksi ikan pada tahun 2013 agar tidak terjadi penangkapan ikan berlebih sebagaimana yang terjadi sepanjang 2012.
“Sesuai UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tujuan paling utama pengelolaan perikanan bukan untuk meningkatkan volume produksi ikan dan menghabiskannya,” kata Sekretaris Jenderal Kiara M Riza Damanik di Jakarta, Kamis.

Riza memaparkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan realisasi produksi perikanan tangkap 2012 sebanyak 5,81 juta ton atau mencapai 89,1 persen dari total potensi sumberdaya ikan Indonesia.

Namun, ia menyayangkan bahwa tingginya realisasi produksi perikanan kemudian malah diklaim sebagai prestasi tingginya volume produksi perikanan pada 2012.

Sekjen Kiara mengingatkan, hal yang paling utama dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan adalah menjamin kelestarian sumber daya Ikan serta meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.

“Laju penangkapan ikan maksimum yang diperbolehkan adalah 80 persen dari total potensi ikan berdasarkan FAO,” kata Riza.

Selain itu, ujar dia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI menyebutkan total potensi ikan Indonesia hanya sebesar 6,5 juta ton.

Dengan demikian, lanjutnya, sepanjang 2012, volume produksi perikanan tangkap Indonesia telah melewati batas produksi keberlanjutan, yakni sekitar 9 persen diatas ketentuan atau setara dengan 600 ribu ton ikan.

“Karenanya, pengelolaan perikanan 2012 tidak lagi berkelanjutan. Dipastikan akan berdampak pada krisis ikan dimasa yang akan datang,” kata Riza.

Ia berpendapat, cara untuk mengatasinya adalah dengan mengembalikan volume produksi perikanan 2013 pada arah yang berkelanjutan.

Hal tersebut, menurut dia, dapat dilakukan dengan membatasi ijin penangkapan ikan khususnya di Laut Aru dan Laut Timor, Laut Jawa, Samudera Hindia, dan Selat Malaka.

“Lalu, bersungguh-sungguh memberantas kejahatan perikanan dan menghentikan ekspor ikan non-olahan,” katanya. (Ant)

Sumber:http://www.analisadaily.com/news/read/2013/01/04/97974/kiara_produksi_ikan_2013_harus_dikendalikan/