Govt urged to cancel fuel price increase

The Jakarta Post, Jakarta | National | Thu, May 23 2013, 9:25 PM

The People’s Coalition for Fisheries Justice (KIARA) has called on the government to reconsider its plan to raise the price of subsidized premium gasoline by Rp 2,000 (20 US cents) and diesel fuel by Rp 1,000 in June as the increase would not be accompanied by a guarantee that fishermen would have better access to fuel.

“We urge the government to cancel its plan to raise the price of subsidized fuel unless it improves the function of fuel stations for fishermen and guarantees access and the availability of subsidized fuel for traditional fishermen,” said KIARA secretary-general Abdul Halim in a statement on Thursday.

KIARA data shows that during 2010-2013, the government’s allocation for the subsidy fuel had increased by 182 percent.

Despite such an increase, Halim said traditional fishermen still lacked access to subsidized fuel whereas fuel accounted for 60 to 70 percent of a fisherman’s costs.

“As a result, fishermen’s families keep find it difficult to improve their welfare,” he said.

In a survey, KIARA found poor access and availability of subsidized fuel at 237 fuel stations for fishermen in areas across the country in 2011, in which traditional fishermen suffered the most.

The reported illicit use of subsidized fuel at many fuel stations such as in Tarakan, East Kalimantan, aggravates the problem.

“Authorities should take tough measures to sanction fuel station owners and users who are involved in the illicit use of subsidized fuel,” said Halim. (ebf)

KIARA: Reklamasi Pantai Wujud Diskriminasi Pemerintahan SBY Terhadap Masyarakat Nelayan Tradisional

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

www.kiara.or.id

KIARA: Reklamasi Pantai Wujud Diskriminasi Pemerintahan SBY
Terhadap Masyarakat Nelayan Tradisional

Jakarta, 14 Juni 2013. Terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat nelayan semakin meningkat akibat proses pembangunan yang kian merampas wilayah perairan tradisionalnya. Hal ini disampaikan oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi Nomor A/HRC/19/75 tentang “Kemajuan Hak-hak Petani dan Masyarakat Lain yang Bekerja di Pedesaan”.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013) mendapati fakta bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tengah menjalankan proyek reklamasi tersebar di 22 kabupaten/kota di Indonesia. Sedikitnya 18.151 KK nelayan tradisional di 8 wilayah pesisir tergusur akibat praktek pengkaplingan dan komersialisasi melalui reklamasi pantai (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kawasan Reklamasi Pantai dan Jumlah Nelayan Tergusur

No Kawasan Reklamasi Jumlah Nelayan Tergusur
1 Teluk Jakarta 7.000 KK
2 Pantai Marina, Semarang 1.370 KK
3 Teluk Balikpapan 1.800 KK
4 Manado, Sulawesi Utara 1.500 KK
5 Teluk Palu, Sulawesi Tengah 500 KK
6 Pantai Kenjeran, Surabaya 600 KK
7 Pantai Losari, Makasar 4.690 KK
8 Pulau Serangan, Bali 691 KK
  Jumlah 18.151 KK

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013)

Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA mengatakan bahwa, “Reklamasi pantai merupakan bentuk penyingkiran masyarakat nelayan tradisional. Inilah praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara. Belum lagi dampaknya terhadap ekosistem pesisir dan laut, di antaranya: (1) perubahan pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai, hidrologi dan potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi; dan (2) ekosistem mangrove (baik di pesisir pantai yang direklamasi maupun kawasan disekitarnya) akan rusak sehingga fungsi ekologis sebagai daerah perlindungan pantai, filter sedimen serta lokasi pembesaran dan perlindungan ikan menjadi hilang. Demikian juga sirkulasi dalam ‘waduk’ sangat lemah sehingga berdampak pada masalah eutrofikasi akibat suplai organik dari sungai-sungai yang ‘tersumbat’ karena keberadaan reklamasi”.

Di samping itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap UUD 1945 yang menegaskan pelarangan praktek pengkaplingan dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan harapan agar kehidupan masyarakat nelayan tradisional tidak semakin dimiskinkan dan terdiskriminasi, KIARA mendesak Presiden SBY untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengevaluasi Perpres dan aturan terkait lainnya; serta melakukan harmonisasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka memenuhi dan melindungi hajat hidup masyarakat nelayan tradisional.***
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Selamet Daroyni, Koordinator Divisi Pendidikan dan Penguatan Jaringan
di +62 821 1068 3102

 

KIARA: Reklamasi Pantai Wujud Diskriminasi Pemerintahan SBY Terhadap Masyarakat Nelayan Tradisional

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

www.kiara.or.id

KIARA: Reklamasi Pantai Wujud Diskriminasi Pemerintahan SBY
Terhadap Masyarakat Nelayan Tradisional

Jakarta, 14 Juni 2013. Terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat nelayan semakin meningkat akibat proses pembangunan yang kian merampas wilayah perairan tradisionalnya. Hal ini disampaikan oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi Nomor A/HRC/19/75 tentang “Kemajuan Hak-hak Petani dan Masyarakat Lain yang Bekerja di Pedesaan”.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013) mendapati fakta bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tengah menjalankan proyek reklamasi tersebar di 22 kabupaten/kota di Indonesia. Sedikitnya 18.151 KK nelayan tradisional di 8 wilayah pesisir tergusur akibat praktek pengkaplingan dan komersialisasi melalui reklamasi pantai (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kawasan Reklamasi Pantai dan Jumlah Nelayan Tergusur

No Kawasan Reklamasi Jumlah Nelayan Tergusur
1 Teluk Jakarta 7.000 KK
2 Pantai Marina, Semarang 1.370 KK
3 Teluk Balikpapan 1.800 KK
4 Manado, Sulawesi Utara 1.500 KK
5 Teluk Palu, Sulawesi Tengah 500 KK
6 Pantai Kenjeran, Surabaya 600 KK
7 Pantai Losari, Makasar 4.690 KK
8 Pulau Serangan, Bali 691 KK
  Jumlah 18.151 KK

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013)

Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA mengatakan bahwa, “Reklamasi pantai merupakan bentuk penyingkiran masyarakat nelayan tradisional. Inilah praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara. Belum lagi dampaknya terhadap ekosistem pesisir dan laut, di antaranya: (1) perubahan pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai, hidrologi dan potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi; dan (2) ekosistem mangrove (baik di pesisir pantai yang direklamasi maupun kawasan disekitarnya) akan rusak sehingga fungsi ekologis sebagai daerah perlindungan pantai, filter sedimen serta lokasi pembesaran dan perlindungan ikan menjadi hilang. Demikian juga sirkulasi dalam ‘waduk’ sangat lemah sehingga berdampak pada masalah eutrofikasi akibat suplai organik dari sungai-sungai yang ‘tersumbat’ karena keberadaan reklamasi”.

Di samping itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap UUD 1945 yang menegaskan pelarangan praktek pengkaplingan dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan harapan agar kehidupan masyarakat nelayan tradisional tidak semakin dimiskinkan dan terdiskriminasi, KIARA mendesak Presiden SBY untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengevaluasi Perpres dan aturan terkait lainnya; serta melakukan harmonisasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka memenuhi dan melindungi hajat hidup masyarakat nelayan tradisional.***
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Selamet Daroyni, Koordinator Divisi Pendidikan dan Penguatan Jaringan
di +62 821 1068 3102

 

Kiara: Negara Rugi Rp 383 Juta Akibat ABK Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengemukakan bahwa terjadi kerugian sekitar Rp382 juta yang seharusnya masuk ke penerimaan negara. Kerugian itu , menurut Kiara disebabkan maraknya awak buah kapal (ABK) asing di kapal Indonesia.

“Kerugian yang ditanggung Negara sebesar Rp382,2 juta dari pos pajak penghasilan akibat maraknya nakhoda dan ABK asing di kapal-kapal penangkap ikan berbendera Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, Rabu (1/5).

Menurut Abdul Halim, hal itu ironis karena penegakan hukum terhadap pekerja asing dinilai berjalan mundur.

Data KKP 2009 dan 2011, ujar dia, menyebutkan bahwa tindak pidana terhadap nakhoda dan ABK asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan tidak sesuai dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

“Sepanjang tahun 2005-2011 hanya terdapat dua kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya serius negara untuk memberikan kesempatan kerja kepada WNI. Bahkan terkesan dibiarkan,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa dalam momentum Hari Buruh Internasional yang jatuh tiap tanggal 1 Mei, Kiara mendesak untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan tangkap yang terbukti melanggar hukum.

Selain itu, Kiara juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.

Kiara juga meminta oemerintah serta menyegerakan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tradisional bersama dengan DPR RI.

Saat ini, diketahui terdapat 1.274 unit kapal eks asing berbobot mati di atas 30 ton dan berbendera Indonesia yang mengantongi surat izin penangkapan ikan.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/13/05/01/mm4mul-kiara-negara-rugi-rp-383-juta-akibat-abk-asing

Kiara: Negara Rugi Rp 383 Juta Akibat ABK Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengemukakan bahwa terjadi kerugian sekitar Rp382 juta yang seharusnya masuk ke penerimaan negara. Kerugian itu , menurut Kiara disebabkan maraknya awak buah kapal (ABK) asing di kapal Indonesia.

“Kerugian yang ditanggung Negara sebesar Rp382,2 juta dari pos pajak penghasilan akibat maraknya nakhoda dan ABK asing di kapal-kapal penangkap ikan berbendera Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, Rabu (1/5).

Menurut Abdul Halim, hal itu ironis karena penegakan hukum terhadap pekerja asing dinilai berjalan mundur.

Data KKP 2009 dan 2011, ujar dia, menyebutkan bahwa tindak pidana terhadap nakhoda dan ABK asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan tidak sesuai dengan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

“Sepanjang tahun 2005-2011 hanya terdapat dua kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya serius negara untuk memberikan kesempatan kerja kepada WNI. Bahkan terkesan dibiarkan,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa dalam momentum Hari Buruh Internasional yang jatuh tiap tanggal 1 Mei, Kiara mendesak untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku usaha perikanan tangkap yang terbukti melanggar hukum.

Selain itu, Kiara juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.

Kiara juga meminta oemerintah serta menyegerakan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tradisional bersama dengan DPR RI.

Saat ini, diketahui terdapat 1.274 unit kapal eks asing berbobot mati di atas 30 ton dan berbendera Indonesia yang mengantongi surat izin penangkapan ikan.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/13/05/01/mm4mul-kiara-negara-rugi-rp-383-juta-akibat-abk-asing

Pencurian Ikan Meningkat Drastis

Sosial & Lingkungan |

Pencurian Ikan Meningkat Drastis

JAKARTA – Sebuah hasil laporan terbaru yang dikeluarkan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menunjukan pencurian ikan di perairan Indonesia tahun 2011-2012 meningkat drastis. Pada 2011 tercatat 104 kasus pencurian ikan, namun tahun 2012 meningkat tajam menjadi 3.782 kasus.
“Kejadian kasus pencurian ikan di Indonesia selama tahun 2001 hingga Juni 2013 adalah 6.215 kasus. Sebanyak 60 persen terjadi tahun 2012, yaitu 3.782 kasus,” kata Abdul Halim, Sekertaris Jenderal Kiara, Sabtu (8/6).
Dia menjelaskan, setidaknya ada 39 kapal asing yang terdeteksi memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal, namun tidak diberlakukan tindakan pencegahan. Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013) mendapati kapal-kapal tersebut berasal dari Malaysia, China, Filipina, Korea, Thailand, Vietnam, dan Myanmar.  “Praktik ini jelas merugikan negara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan,” katanya.
Namun, pihak pemerintah justru tidak memperkuat sistem pencegahan. Sebaliknya, pemerintah terlihat seperti membuka lebar praktik pencurian ikan melalui pengesahan aturan yang membolehkan alih muatan (transhipment). Dalam aturan itu, kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 1000 gross ton (GT) justru tidak diwajibkan didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Padahal, pelaku pencurian ikan merupakan jenis kapal besar, seperti 1.000 GT.
Kebijakan transhipment juga bertentangan dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016. Dalam rencana aksi tersebut dijelaskan, pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau sea transhipment tanpa didata/dilaporkan kepada aparat berwenang tidak diperkenankan. Selain itu juga diatur kapal penangkap ikan tidak bisa membawa langsung ikan hasil tangkapan ke luar negeri.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sharif C Sutardjo melalui kantor berita Antara menegaskan, praktik pencurian ikan sangat merugikan Indonesia. Masuknya kapal-kapal penangkap ikan asing secara ilegal sangat merugikan nelayan, bahkan mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Pencurian ikan dan penangkapan ikan yang merusak lingkungan harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena secara nyata telah menyebabkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan.
Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menunjukan prestasi tersendiri dalam upaya penangkapan terhadap para pencuri ikan di perairan Indonesia.  (Sulung Prasetyo)

Sumber: http://cetak.shnews.co/web/read/2013-06-10/13416/pencurian.ikan.meningkat.drastis.#.Ubabs9i7HKd

Kiara: Pengawasan Ikan Lemah Karena Ketidakjelasan Kewenangan

Jakarta, (Antara Sumbar) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, pengawasan terhadap tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia lemah karena terdapat ketidakjelasan kewenangan antarinstansi terkait yang melakukan pengawasan.

“Pengawasan perikanan Indonesia tidak optimal disebabkan adanya tumpang tindih antarkementerian atau sektoral sehingga pencurian ikan tidak akan pernah bisa berkurang,” kata Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan Kiara, A Marthin Hadiwinata, di Jakarta, Senin.

Marthin Hadiwinata memaparkan, data Kiara menunjukkan sepanjang 2001-2003 terdapat 6.215 kasus pencurian ikan.

Ia mengemukakan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan Pasal 73 UU No 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Pasal tersebut menjadi dasar penyidikan pencurian ikan dapat dilakukan dilakukan oleh lembaga yang disebut,” katanya.

Selain itu, ujar dia, juga dalam beberapa peraturan perundangan yang terkait seperti di UU Tentara Nasional Indonesia yang juga memandatkan upaya pemberantasan pencurian ikan.

Ia memaparkan, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 3 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan Negara yang berupa ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara termasuk juga ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia, termasuk penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menegaskan Indonesia harus segera memiliki UU Kelautan untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan.

“Bangsa Indonesia dituntut untuk segera memiliki Undang-Undang Kelautan sebagai payung hukum bagi pengaturan laut secara terpadu,” kata Sharif Cicip Sutardjo.

Menurut Sharif, keberadaan UU Kelautan itu nantinya juga tidak akan mengabaikan peraturan perundang-undangan atau beragam aturan yang telah ada saat ini.

Ia berpendapat, RUU Kelautan mendesak diundangkan karena bisa menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk membuktikan diri sebagai bangsa maritim.

“Indonesia memang harus segera memiliki UU Kelautan. Prinsip ini didasarkan pada kenyataan, bahwa saat ini telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek laut. Namun substansi materi dalam peraturan tersebut justru terbagi-bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor,” katanya.

Akibatnya, ujar dia, berbagai peraturan perundangan tersebut seolah beradu kuat dalam implementasinya sehingga terkesan
pemerintah kurang tegas karena dalam pelaksanaan di lapangan terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi yang menangani bidang kelautan. (*/sun)

ANTARA Sumbar

Sumber: http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/293975/kiara-pengawasan-ikan-lemah-karena-ketidakjelasan-kewenangan.html

Pemerintah Diminta Revisi Aturan Ganggu Pangan Ikan

Jakarta, (Antara Sumbar) – Pemerintah diminta merevisi berbagai aturan yang dinilai dapat mengganggu ketersediaan sumber daya pangan sektor kelautan dan perikanan yang terdapat di Indonesia.

“Kiara mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo agar merevisi peraturan menteri yang berpotensi merugikan negara dan nelayan tradisional, serta mengganggu ketersediaan sumber pangan perikanan dalam negeri,” kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Jumat.

Abdul Halim mengingatkan, selama 2013 setidaknya terdapat 39 kapal asing yang memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal.

Ia mengungkapkan, sejumlah kapal tersebut berasal antara lain dari Malaysia, China, Filipina, Korea, Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

“Prakiek ini jelas merugikan negara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan,” katanya.

Ironisnya Menteri Kelautan dan Perikanan justru mengesahkan aturan yang membolehkan alih muatan di tengah laut (“transhipment”), sebagaimana tertera dalam Pasal 69 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Aturan tersebut berbunyi, “Dalam pelaksanaan ”transhipment”, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) atau SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri, kecuali bagi kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan purse seine berukuran di atas 1000 GT yang dioperasikan secara tunggal”.

Selain bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Abdul Halim mengemukakan bahwa aturan ini bertolak belakang dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan “Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing”.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) untuk mengawasi aktivitas “illegal fishing” (penangkapan ikan secara ilegal).

“Saya minta supaya FAO bersama-sama mengawasi maupun memberikan akses informasi ini kalau ada illegal fisher atau hasil illegal fishing ini diberitahukan kepada negara yang bersangkutan,” kata Sharif.

Sharif menegaskan bahwa kerja sama antara KKP dan FAO, terutama terkait akses informasi ke negara yang menerima hasil tangkapan ilegal, antara lain, untuk meminimalkan terjadinya penangkapan ikan ilegal, maka impor ikan yang ditangkap secara legal harus disertai “certificate of origin”.

Kemungkinan lain, ujar dia, akan dibuat juga “code of conduct” atau kode etik antarnegara sehingga ada kesepahaman terkait dengan penangkapan ikan ilegal.

“Namun, apakah sanksi diberikan kepada perorangan pelaku pencurian saja atau juga kepada negara yang menerima. Hal ini masih dibahas oleh ke dua pihak,” katanya. (*/wij)

ANTARA Sumbar

Sumber: http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/293470/pemerintah-diminta-revisi-aturan-ganggu-pangan-ikan.html

Pemerintah Diminta Revisi Aturan Ganggu Pangan Ikan

Jakarta, (Antara Sumbar) – Pemerintah diminta merevisi berbagai aturan yang dinilai dapat mengganggu ketersediaan sumber daya pangan sektor kelautan dan perikanan yang terdapat di Indonesia.

“Kiara mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo agar merevisi peraturan menteri yang berpotensi merugikan negara dan nelayan tradisional, serta mengganggu ketersediaan sumber pangan perikanan dalam negeri,” kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Jumat.

Abdul Halim mengingatkan, selama 2013 setidaknya terdapat 39 kapal asing yang memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal.

Ia mengungkapkan, sejumlah kapal tersebut berasal antara lain dari Malaysia, China, Filipina, Korea, Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

“Prakiek ini jelas merugikan negara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan,” katanya.

Ironisnya Menteri Kelautan dan Perikanan justru mengesahkan aturan yang membolehkan alih muatan di tengah laut (“transhipment”), sebagaimana tertera dalam Pasal 69 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Aturan tersebut berbunyi, “Dalam pelaksanaan ”transhipment”, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) atau SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri, kecuali bagi kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan purse seine berukuran di atas 1000 GT yang dioperasikan secara tunggal”.

Selain bertentangan dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Abdul Halim mengemukakan bahwa aturan ini bertolak belakang dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan “Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing”.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO) untuk mengawasi aktivitas “illegal fishing” (penangkapan ikan secara ilegal).

“Saya minta supaya FAO bersama-sama mengawasi maupun memberikan akses informasi ini kalau ada illegal fisher atau hasil illegal fishing ini diberitahukan kepada negara yang bersangkutan,” kata Sharif.

Sharif menegaskan bahwa kerja sama antara KKP dan FAO, terutama terkait akses informasi ke negara yang menerima hasil tangkapan ilegal, antara lain, untuk meminimalkan terjadinya penangkapan ikan ilegal, maka impor ikan yang ditangkap secara legal harus disertai “certificate of origin”.

Kemungkinan lain, ujar dia, akan dibuat juga “code of conduct” atau kode etik antarnegara sehingga ada kesepahaman terkait dengan penangkapan ikan ilegal.

“Namun, apakah sanksi diberikan kepada perorangan pelaku pencurian saja atau juga kepada negara yang menerima. Hal ini masih dibahas oleh ke dua pihak,” katanya. (*/wij)

ANTARA Sumbar

Sumber: http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/293470/pemerintah-diminta-revisi-aturan-ganggu-pangan-ikan.html

KIARA: Indonesia Harus Dapat Menuju Kedaulatan Pangan

WE.CO.ID – Indonesia seharusnya dapat melangkah menuju kepada tahap kedaulatan pangan bila berbagai persoalan terkait ketahanan pangan telah diselesaikan baik di sektor pertanian maupun kelautan dan perikanan.

“Mestinya Indonesia beranjak dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, Selasa (4/6/2013).

Menurut Abdul Halim, naiknya impor ikan sebesar 36,13 persen dari tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan bahwa republik bahari seperti Indonesia masih mengalami persoalan besar dalam penyediaan pangan perikanan.

Terlebih, lanjutnya, konsumsi ikan nasional terus meningkat selama lima tahun terakhir.

“Ada kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Produksi perikanan tinggi, namun di saat yang sama kuota impor perikanan juga meningkat,” katanya.

Abdul Halim juga mengatakan, hal tersebut diperparah dengan munculnya aturan yang membolehkan “transhipment” (alih muatan di tengah laut) bagi kapal penangkap ikan bertonase 1.000 GT.

Sementara itu, Koordinator Pokja Beras Aliansi Desa Sejahtera (ADS) Said Abdullah mengatakan, belum adanya anggaran pangan yang berkedaulatan menunjukkan ketidakseriusan dalam mewujudkan kedaulatan pangan di tengah semakin derasnya impor pangan.

Ironisnya, menurut Said, Indonesia sebenarnya pada tahun 80-an pernah dikenal sebagai negara swasembada pangan yang mampu menjadi eksportir beberapa bahan pangan.

“Kini situasinya sangat terbalik. Data BPS menunjukkan dari tahun ke tahun rasio ekspor-impor produk pertanian semakin besar. Volume dan nilai impor terus bertambah sementara ekspor terus menurun,” kata Said.

Sebelumnya, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) akan memberikan penghargaan kepada Indonesia atas keberhasilan menurunkan kemiskinan dan kelaparan, selain mampu meningkatkan produksi pangan yang akan diserahkan di Roma, Italia, pertengahan Juni 2013.

“Selain Indonesia ada 35 negara lain di berbagai kawasan yang mendapat penghargaan atas keberhasilan meningkatkan produksi pangan,” kata Direktur jenderal FAO Jose Graziano da Silva kepada pers di kantor Wapres Jakarta, Senin (27/5).

Menurut Jose, Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakatnya, antara lain dengan memberikan kecukupan pangan. (Ant)

(redaksi@wartaekonomi.com)

Sumber: http://wartaekonomi.co.id/berita11476/kiara-indonesia-harus-dapat-menuju-kedaulatan-pangan.html