REVISI UU PESISIR, Laut Jangan Dikapling

REVISI UU PESISIR Laut Jangan Dikapling

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk tidak mengulangi kesalahan, yakni membuka pengaplingan laut dalam revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Privatisasi oleh dunia usaha lokal dan asing dikhawatirkan memarjinalkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir. Hal itu dikemukakan Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritime Suhana serta Sekretari Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim, secara terpisah, di Jakarta, Minggu (15/9). Pada hari Senin ini, Komisi IV DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan mengundang Kementrian Kelautan dan Perikanan serta kalangan masyarakat untuk membahas rancangan revisi Undang-Undang (UU) No 27 Tahun 2007. Suhana mengingatkan Panitia Khusus Komisi IV DPR tentang revisi UU No 27/2007 merupakan kelanjutan dari dibatalkannya tentang pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pembatalan itu karena aturan HP3, yang memberikan peluang bagi privatisasi sumber daya pesisir, dinilai MK mengakibatkan pengaplingan wilayah perairan dan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun-temurun. Abdul Halim mengemukakan, RUU No 27/2007 masih memiliki semangat pengaplingan dan komersialisasi wilayah perairan dan pesisir, serta mengkriminalissi nelayan dan masyarakat adat. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Nabil Al-Musawwa, mengingatkan pemerintah tidak mengulang regulasi yang membuka liberalisasi pesisir. (LKT) Sumber: Kompas, Senin 16 September 2013

Revitalisasi Tambak Salah Sasaran

PERIKANAN

Revitalisasi Tambak Salah Sasaran

JAKARTA, KOMPAS – Program industrialisasi perikanan budi daya berupa revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 terindikasi salah sasaran. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (13/9). Berdasarkan hasil pantauan di Indramayu (Jawa Barat) dan Baten, Agustus-September 2013, sebagai penerima program revitalisasi tambak tidak sesuai sasaran. Halim mengemukakan, penerima kegiatan percontohan tambak (demfarm) bukan budidaya tradisional dan kecil yang seharusnya mendapatkan prioritas bantuan, melainkan menjadi ruang monopoli tengkulak. Di Indramayu, enam penerima revitalisasi tambak di Kecamatan Krangkeng, Sendang Pasekan, Singaraja, dan Losarang adalah juragan tambak dengan luas lahan diatas 5 hektar. Sementara kategori  petambak tradisional memiliki lahan 1-5 hektar. Di wilayah Singaraja, terjadi alih fungsi lahan. Lahan yang dijadikan tambak percontohan merupakan kawasan hutan mangrove. Sementara itu, di Kecamatan Pontang, Banten, sebagai penerima bantuan revitalisasi tambak adalah para pemilik tambak skala besar, hingga puluhan hektar, yang mempekerjakan petambak-petambak kecil. Di Desa Domas, Kecamatan Pontang, program revitalisasi dilakukan pada tambak milik investor asing dari Korea. Mereka membeli tanah dari petambak seluas 270 hektar. ‘’Proyek revitalisasi tambak salah sasaran dan implementasi di lapangan tanpa kesungguhan untuk mensejahterakan masyarakat petambak tradisional,” ujar Halim. Ia menambahkan, pihaknya juga menemukan pemangkasan bantuan revitalisasi. Dari alokasi bantuan sebesar Rp 100 juta perkelompok petambak, yang diterima hanya Rp 65 juta-Rp 75 juta. Kiara mendesak pemerintah untuk menghentikan program revitalisasi tambak dan lebih memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan petambak tradisional. Program industrialisasi perikanan budidaya berlangsung sejak tahun 2012. Revitalisasi tambak udang itu terbesar di Kabupaten Serang dan Tangerang di Provinsi Banten serta Kabupaten Subang, Indramayu, Karawang, dan Cirebon di Provinsi Jawa Barat. Dana revitalisasi tambak seluas 1.000 hektar pada 2012 sebesar Rp 398,92 miliar yang bersumber dari APBN Perubahan. Anggaran itu termasuk untuk revitalisasi tambak bandeng. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Selamet Subiakto mengakui adanya keterlambatan dalam rehabilitasi tambak udang. Namun, masalah itu telah terselesaikan  pada Januari 2013. Keterlambatan penyediaan sarana produksi disebabkan ketidaksiapan kelompok petambak menyiapkan pendalaman kolam. (LKT) Sumber: Kompas, Sabtu, 14 September 2013. Hal. 18

Revitalisasi Tambak Salah Sasaran

PERIKANAN

Revitalisasi Tambak Salah Sasaran

JAKARTA, KOMPAS – Program industrialisasi perikanan budi daya berupa revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 terindikasi salah sasaran. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (13/9). Berdasarkan hasil pantauan di Indramayu (Jawa Barat) dan Baten, Agustus-September 2013, sebagai penerima program revitalisasi tambak tidak sesuai sasaran. Halim mengemukakan, penerima kegiatan percontohan tambak (demfarm) bukan budidaya tradisional dan kecil yang seharusnya mendapatkan prioritas bantuan, melainkan menjadi ruang monopoli tengkulak. Di Indramayu, enam penerima revitalisasi tambak di Kecamatan Krangkeng, Sendang Pasekan, Singaraja, dan Losarang adalah juragan tambak dengan luas lahan diatas 5 hektar. Sementara kategori  petambak tradisional memiliki lahan 1-5 hektar. Di wilayah Singaraja, terjadi alih fungsi lahan. Lahan yang dijadikan tambak percontohan merupakan kawasan hutan mangrove. Sementara itu, di Kecamatan Pontang, Banten, sebagai penerima bantuan revitalisasi tambak adalah para pemilik tambak skala besar, hingga puluhan hektar, yang mempekerjakan petambak-petambak kecil. Di Desa Domas, Kecamatan Pontang, program revitalisasi dilakukan pada tambak milik investor asing dari Korea. Mereka membeli tanah dari petambak seluas 270 hektar. ‘’Proyek revitalisasi tambak salah sasaran dan implementasi di lapangan tanpa kesungguhan untuk mensejahterakan masyarakat petambak tradisional,” ujar Halim. Ia menambahkan, pihaknya juga menemukan pemangkasan bantuan revitalisasi. Dari alokasi bantuan sebesar Rp 100 juta perkelompok petambak, yang diterima hanya Rp 65 juta-Rp 75 juta. Kiara mendesak pemerintah untuk menghentikan program revitalisasi tambak dan lebih memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan petambak tradisional. Program industrialisasi perikanan budidaya berlangsung sejak tahun 2012. Revitalisasi tambak udang itu terbesar di Kabupaten Serang dan Tangerang di Provinsi Banten serta Kabupaten Subang, Indramayu, Karawang, dan Cirebon di Provinsi Jawa Barat. Dana revitalisasi tambak seluas 1.000 hektar pada 2012 sebesar Rp 398,92 miliar yang bersumber dari APBN Perubahan. Anggaran itu termasuk untuk revitalisasi tambak bandeng. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Selamet Subiakto mengakui adanya keterlambatan dalam rehabilitasi tambak udang. Namun, masalah itu telah terselesaikan  pada Januari 2013. Keterlambatan penyediaan sarana produksi disebabkan ketidaksiapan kelompok petambak menyiapkan pendalaman kolam. (LKT) Sumber: Kompas, Sabtu, 14 September 2013. Hal. 18

UU Pesisir Harus Berpihak Kepada Nelayan Tradisional

UU Pesisir Harus Berpihak Kepada Nelayan Tradisional

RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DPR terus menggenjot revisi Undang-Undang(UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) Saat ini, KKP pun terus melakukan konsultasi publik ke kampus-kampus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari akademisi terkait dengan revisi UU Pesisir itu. Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy mengatakan, sebenarnya tidak semua pasal dalam UU Pesisir tersebut yang akan diubah, tetapi hanya 16 pasal yang bersangkutan dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang dibatalkan oleh MK. Pembatalan itu, kata dia, lantas menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perusahaan wilayah pesisir dan wilayah kepulauan kecil. “Inti dari revisi ini tentunya memberikan payung hukum terkait dengan pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lebih bernuansa kerakyatan. Sebab, pasal  yang dibatalkan MK diindikasikan melawan UUD 45 terkait dengan swastanisasi perusahaan di wilayah perairan dan pesisir,” ujar politisi PPP itu saat memimpin forum diskusi di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Selasa (10/9). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP Suseno mengatakan, masyarakat di sekitar pesisir harus diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam pembangunan usaha di wilayahnya. Sehingga, mereka bisa memanfaatkan hasil bumi dan lautnya meski wilayah tersebut sudah menjadi hak pemilik usaha. “Yang penting perubahan itu tidak memberikan kewenangan mutlak kepada pemilik, makanya kami memperjuangkan untuk mengubah kepemilikan yang bersifat hak menjadi perizinan, agar masyarakat masih bisa ikut berunding untuk menentukan persyaratan kepada perusahaan yang ingin investasi di wilayahnya,” katanya. Rektor Undip  Prof Sudarto mengatakan, undang-undang itu memang layak direvisi. Pasalnya, sumber daya alam baik bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukannya, diberikan kepada pemilik hak penguasaan swasta yang kemudian menggusur rakyat kecil. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, dalam merevisi UU No 27 Tahun 2007, seharusnya KKP tidak melibatkan kalangan kampus namun juga nelayan tradisional dan masyarakat adat yang tersebar di berbagai daerah. [Harian Rakyat Merdeka] Sumber: http://ekbis.rmol.co/read/2013/09/12/125309/UU-Pesisir-Harus-Berpihak–Kepada-Nelayan-Tradisional

Perang bintang di Malaka

Perang bintang di Malaka

Koran SINDO
ABDUL HALIM
KONFLIK sengketa perairan di Laut China Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia) plus Taiwan dan China memasuki babak baru. Penolakan Beijing atas rencana kedatangan Presiden Filipina Benigno Aquino III ke Pameran China–ASEAN Expo di Nanning, Provinsi Guangxi, China selatan menjadi penanda eskalasi perseteruan klaim di kawasan Paracel dan Spratly. Perseteruan klaim perbatasan ini, meminjam pernyataan pakar geografi politik Theodore Ratzel, merupakan barometer bagi keselamatan suatu negara maupun dalam hubungannya dengan negara lain. Di dalam isu ”tapal batas” itulah terletak berbagai persoalan tentang identitas, sumber daya, dan kedaulatan, serta silang selisih antarentitas politik (Anggoro, 2005). Bagaimana dengan Indonesia? Berbatasan dengan 10 negara, bukan tanpa persoalan tapal batas. Kendati demikian, secara geopolitik, letak Indonesia di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia), serta memiliki 4 dari 7 rute pelayaran yang berada di seluruh dunia menjadikannya sangat strategis. Satu di antaranya Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur laut terpenting di dunia yang dilintasi oleh sekitar 30% perdagangan dan 50% energi dunia tiap tahun dari Eropa dan Timur Tengah ke Asia Timur (Bateman, 2006). Kondisi ini menempatkan Malaka sebagai selat tersibuk dan pusat gravitasi negara-negara adikuasa dunia seperti Amerika Serikat, China, India, dan Jepang, di mana kepentingan ekonomi, lalu lintas perdagangan, maupun strategi militer pelbagai negara, utamanya negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan India, bertemu. Posisi selat ini termasuk jalur komunikasi laut (SLoC/sea lanes of communication) terpadat setelah Selat Hormuz untuk perdagangan dan alur minyak dunia jika dibandingkan dengan selat-selat lainnya antara lain Selat Bosporus di Turki, Terusan Suez di Mesir, Selat Bab al-Mandab di antara Afrika dan Yaman, Terusan Panama, dan Selat Denmark di Denmark. Sifat strategis Selat Malaka sebagai jalur komunikasi laut utama ini telah menyebabkan banyak negara ingin mengontrolnya, termasuk Amerika Serikat (AS), China, Jepang, dan India. Tak hanya itu, negara-negara dengan kekuatan laut di kawasan juga bersaing untuk mendominasi jalur maritim di Asia ini. Persaingan ini dipicu oleh kepentingan ekonomi pelbagai negara yang terus membesar dari tahun ke tahun. Cleary dan Chuan (2000) menyebutkan bahwa; (1) Sekitar 200 kapal per hari dan 150 tanker tiap menitnya melewati perairan Selat Malaka; (2) Sekitar 72 persen kapal tanker melewati jalur ini dan hanya 28% lainnya melalui Selat Makasar dan Selat Lombok; dan (3) Perputaran uang di selat ini berkisar USD84 miliar hingga USD250 miliar per tahun. Dilihat dari jumlah kapal, dalam hitungan tahun terdapat lebih dari 60.000 kapal yang berlayar melintasi Selat Malaka dengan membawa aneka macam kargo, dari minyak mentah hingga produk jadi yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Angka ini hampir tiga kali lipat dari jumlah kapal yang berlayar melalui Terusan Panama dan lebih dari dua kali lipat dari Terusan Suez. Tak mengherankan, sejak 2004 Amerika Serikat terus berupaya untuk mendapatkan akses secara langsung dalam mengelola Selat Malaka dengan membentuk Regional Maritime Security Initiative (RMSI). Jepang juga tidak mau ketinggalan untuk terlibat dalam pengelolaan Selat Malaka. Kontestasi perebutan pengaruh dan ruang kelola di Selat Malaka di antara negara-negara besar juga terjadi di ASEAN. Singapura misalnya menyepakati masuknya negara non-ASEAN untuk ikut mengelola selat. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia tegas menolak berbagai bentuk intervensi. Dalam situasi inilah ASEAN dipandang lebih efektif untuk menjaga keselamatan pelayaran dan menguatkan masyarakat regional Asia Tenggara ketimbang Sistem Aliansi Amerika Serikat (US Led Alliance System) dalam merespons ancaman keamanan nontradisional seperti perselisihan tapal-batas, pembajakan, penyelundupan, pencemaran laut, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, serta pencurian ikan. Saat ini terdapat tiga negara ASEAN yang memiliki kepentingan dan nilai strategis yang berbeda di Selat Malaka yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dua negara yang disebut pertama adalah negara pantai yang memiliki klaim wilayah teritorial di perairan Selat Malaka. Dua negara yang disebut di awal juga lebih fokus pada kepentingan perikanannya dan ancaman kerusakan lingkungan seperti polusi laut yang disebabkan aktivitas kapal, perdagangan manusia, senjata, dan obat-obatan yang diselundupkan melalui Selat Malaka. Sebaliknya, Singapura yang tidak memiliki klaim wilayah atas perairan Selat Malaka justru fokus pada upaya mengatasi pembajakan dan terorisme. Indonesia, sebagai salah satu negara pantai pengelola selat, nyatanya harus berhadapan dengan berbagai potensi konflik tradisional seperti separatis bersenjata, sengketa perbatasan, sabotase terhadap instalasi-instalasi strategis, perlindungan atas jalur laut, dan perlindungan sumber daya. Seluruh ancaman ini berpengaruh terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan otoritas politik, keselamatan warga negara, dan/atau kombinasi ancaman tersebut (Anggoro, 2006). Meskipun Indonesia memiliki perjalanan sejarah ketangguhan pelayaran yang panjang, berbagai persoalan mendasar justru masih dihadapi seperti rendahnya penguasaan teknologi, rendahnya alokasi perhatian dan anggaran pada bidang teknologi kelautan, dan kesulitan mengoordinasikan instansi-instansi pemerintah yang bertanggung jawab kepada persoalan kelautan (Cribb dan Ford, 2009). Negara bahkan harus kehilangan potensi pendapatan puluhan triliun rupiah setiap tahunnya dari potensi ekonomi. Delapanpuluhpersenwilayah Selat Malaka sejatinya berada di wilayah Tanah Air, namun dari sisi pemanfaatan wilayah perairannya masih jauh tertinggal dibanding Singapura ataupun Malaysia. Selama ini dua negara tetangga tersebut, khususnya Singapura, sejak lama menikmati puluhan triliun rupiah setiap bulan dari bisnis pelayaran dan perkapalan di Selat Malaka. Contoh nyata bidang usaha jasa pandu kapal, Singapura diperkirakan berhasil mengantongi separo dari omzet bisnis atau sekitar Rp30 triliun setiap tahun. Tidak hanya itu, Singapura juga menikmati pendapatan dari biaya lego jangkar dan labuh kapal yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulan. Negara itu juga menikmati pendapatan dari penjualan air bersih dan bahan bakar minyak yang nilainya juga mencapai puluhan triliun rupiah setiap bulan. Kuatnya klaim Indonesia di Selat Malaka menempatkannya sebagai negara yang berada di tengah lokus kesalingtergantungan negara-negara pengguna seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, dan disusul Korea Selatan. Kendati demikian, jika keterbatasan yang dihadapi oleh Indonesia tidak kunjung teratasi, besar kemungkinan klaim tersebut lambat laun akan melemah seiring semakin kuatnya kapasitas militer negara-negara pantai dan pengguna selat. Disharmonisasi antarinstansi pemerintah menjadi penyebab utama disfungsi koordinasi dan implementasi aturan tersebut misalnya Badan Koordinasi Keamanan Laut yang disokong Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, beranggotakan 13 kementerian, termasuk lembaga keamanan nasional. Karena itu, diperlukan pembenahan mendasar bagi kepemimpinan Republik Indonesia ke depan, terlebih jelang Pemilu 2014, agar mampu memandang laut sebagai titik beranjaknya pengelolaan dan diplomasi laut Indonesia. Kasus Malaka memberi pelajaran bahwa laut adalah ruang pertarungan Indonesia sesungguhnya untuk mengembalikan kejayaan dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengawali itu, kombinasi diplomasi hard-soft power harus dijadikan sebagai alat perjuangan kepentingan nasional. ABDUL HALIM Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Fellow pada Sekolah Pascasarjana Universitas Paramadina, Jakarta Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/10/18/781161/perang-bintang-di-malaka

Kiara Konsisten Kritik Komersialisasi Wilayah Perairan Pesisir

Kiara Konsisten Kritik Komersialisasi Wilayah Perairan Pesisir

Cipto – Perikanan WE.CO.ID – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) konsisten dalam menyuarakan kritik terhadap konsep perizinan yang dinilai akan mengkomersialisasi wilayah perairan pesisir seperti tertuang dalam revisi UU Pesisir. “Dalam dokumen revisi UU Pesisir versi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), konsep perizinan berupa Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP3) dan Izin Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir (IPRP2) dinilai bersemangat melegalisasi pengkaplingan dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin (9/9/2013). Menurut dia, konsep perizinan tersebut adalah seperti halnya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil uji materi UU Pesisir terdahulu yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ia juga menyesalkan bahwa KKP dalam merevisi UU No 27/2007 hanya menggelar konsultasi publik di Universitas Brawijaya Malang, Universitas Diponegoro Semarang dan Institut Pertanian Bogor pada Senin (9/9) ini tanpa melibatkan nelayan tradisional dan masyarakat adat yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, lanjut Abdul Halim, hal tersebut juga dinilai berpotensi menghasilkan produk perundangan yang tidak sesuai putusan MK terdahulu serta akan berakibat pada konfilk horizontal, kriminalisasi nelayan dan masyarakat pesisir. “Tidak jauh berbeda dengan HP3, karena subjek yang dapat diberikan untuk IP3 dan IPRP2 adalah orang baik berupa perseorangan maupun badan hukum. Proses perizinan tersebut tidak menempatkan nelayan tradisional sebagai subjek penting dalam mengelola sumber daya pesisir sehingga akan terjadi persaingan yang tidak sebanding dengan swasta untuk dapat memanfaatkan sumber daya pesisir,” katanya. Ia memaparkan, persaingan tersebut dapat berakibat adanya pembatasan akses antara lain dengan cara mengkriminalkan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir yang terlebih dahulu ada namun masih tidak memiliki IP3 atau IPRP2. Apalagi sampai saat ini, lanjutnya, masih terjadi penguasaan areal wilayah pesisir untuk kepentingan individu yang membatasi akses nelayan dan publik ke pantai/laut. Konsep penguasaan areal lokasi berpotensi menjadi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan IP3 dan IPRP2 sebagai izin lokasi terhadap kegiatan usaha. “Akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Seharusnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Abdul Halim. Dalam konteks itu, Sekjen Kiara mengingatkan bahwa MK telah menjabarkan empat tolak ukur yakni kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat. Lalu, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan penghormatan terhadap hak rakyat turun-temurun. (Ant)

Govt told to support local initiatives in mangrove conservation

Govt told to support local  initiatives in mangrove conservation The Jakarta Post, Jakarta | National | A non-government organization has warned that Indonesia will suffer a serious loss of mangrove forests unless the government demonstrates seriousness in supporting local mangrove conservation initiatives. The People’s Coalition for Fisheries Justice Indonesia (KIARA) said the conversion of mangrove continued to take place, both in Sumatra and eastern parts of Indonesia. “Ironically, the initiatives of fishermen in rehabilitating mangrove forests have often met resistance both from the government and companies due to overlapping rules,” said KIARA secretary general Abdul Halim in a statement to commemorate the 2013 World Mangrove Day, on Sunday. KIARA said mangrove destruction continued, particularly through the conversion of mangrove land to palm oil plantations and shrimp farms as well as reclamation of coastal land in cities. KIARA urged the government to revoke the expansion permits for palm plantations, shrimp farms and coastal reclamation that have led to the damage of mangrove forests. “The government should also prioritize their resources to support the initiatives of fishing communities in rehabilitating mangroves such as have taken place in Langkat and Serdang Bedagai in North Sumatra and East Lombok in West Nusa Tenggara,” Abdul Halim said. Citing data from the Indonesian Traditional Fishermen Association (KNTI), it stated the coverage of mangrove forests in Langkat regency, North Sumatra, had now declined to only 10,000 hectares from 35,000 hectares in 2010 due to massive expansion of shrimp farming and palm oil plantations in the regency’s coastal areas. “In their efforts to reclaim 1,200 hectares of mangrove forests in Langkat that had been converted into palm oil plantations, fishermen have found themselves in conflict with oil palm companies,” said Abdul Halim. (ebf) Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/28/govt-told-support-local-initiatives-mangrove-conservation.html

KELAUTAN: Anggaran Dipotong 20 Persen

KELAUTAN: Anggaran Dipotong 20 Persen

JAKARTA, KOMPAS – Keberpihakan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kelautan dan perikanan semakin mundur. Hal itu tercermin dari pengurangan alokasi anggaran Negara terhadap sektor kelautan dan perikanan hingga 20 persen. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim di Jakarta, Selasa (3/9), mengemukakan, visi pembangunan kelautan dan perikanan serta gagasan ekonomi biru berpotensi tidak bisa diterapkan maksimal. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan Rp. 5,601 triliun. Anggaran itu menurun 20 persen jika dibandingkan dengan APBN Perubahan 2013 yang sebesar Rp. 6,979 triliun. Penurunan anggaran kelautan dan perikanan berlangsung ketika total anggaran belanja Negara dinaikan 5,2 persen, yakni Rp. 1.816,7 triliun atau naik 5,2 persen dari pagu belanja Negara pada APBN-P 2013 yang sebesar 6,979 triliun. “Pengurangan anggaran sektor kelautan dan perikanan mencerminkan tiadanya visi kelautan dalam pembangunan Indonesia meski 70% wilayahnya adalah laut,” ujarnya. Halim menambahkan, tahun depan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya 0,308 dari total rencana belanja Negara sebesar Rp. 1.816,7 triliun. Dengan anggaran yang minim, upaya penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional akan tersendat. Apalagi, tambah Halim, tahun ini porsi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi, tetapi belum menyentuh peningkatan kesejahteraan nelayan. Program tahun ini dipusatkan, antara lain, pada pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (24,02 persen) dan pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya (17,37 persen). Secara terpisah Sekertaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya terus berupaya menumbuhkan wirausaha kecil dan menengah di bidang kelautan dan perikanan. Sjarief mencontohkan, saat ini wirausaha mikro di bidang pengolahan dan pemasaran berjumlah 63.000 orang dengan total omzet sekitar Rp. 650 miliar per tahun. Sekitar 80 persen kontribusi penghasilan berasal dari komoditas berbahan ikan laut dan rumput laut. (LKT) Sumber: Kompas, Rabu (4 September 2013), Halaman 18

Anggaran KKP 2014 dipangkas jadi Rp5,6 triliun

Anggaran KKP 2014 dipangkas jadi Rp5,6 triliun

Sindonews.com – Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2014 mengalami penurunan signifikan dari Rp6,979,5 triliun pada APBN-P 2013 menjadi Rp5,601,5 triliun (RAPBN 2014). Sementara anggaran belanja Negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2 persen dari pagu belanja negara pada APBNP 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun. Koordinator KIARA, Abdul Halim mengatakan, pengurangan anggaran ini mencerminkan tak ada visi kelautan dalam pembangunan Indonesia, meski 70 persen wilayahnya adalah laut. Indikasi dari rencana belanja negara sebesar Rp1.816,7 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.230,3 triliun dan transfer ke daerah Rp586,4 triliun, sedangkan anggaran KKP hanya 0,308 persen. Menurutnya dengan anggaran yang minim, upaya penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional akan mengalami kendala. Apalagi, mengacu pada porsi anggaran KKP pada 2013, sebaran anggaran terbesar berada di pos program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (24,02 persen), disusul program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya (17,37 persen), program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (11,51 persen), serta program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil (8,95 persen). “Ironisnya, prioritas anggaran diarahkan semata untuk meningkatkan peningkatan produksi dan mengenyampingkan kesejahteraan manusianya. Hal ini bisa dilihat di kampung-kampung nelayan yang notabene dikenal sebagai kantong-kantong sumber daya ikan,” ujar Abdul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2013). Fakta lain, Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2013) mencatat dalam periode Januari-Juli 2013 sedikitnya 147 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut. Data ini menunjukkan pembiaran negara atas warganya yang mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan sedikitpun. Potret ini terus memburuk dari tahun ke tahun. Mestinya ada pembenahan pelayanan hak dasar warga oleh Negara, termasuk kepada nelayan perempuan. Sumber : http://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/04/34/779410/anggaran-kkp-2014-dipangkas-jadi-rp5-6-triliun

Anggaran KKP 2014 dipangkas jadi Rp5,6 triliun

Anggaran KKP 2014 dipangkas jadi Rp5,6 triliun

Sindonews.com – Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2014 mengalami penurunan signifikan dari Rp6,979,5 triliun pada APBN-P 2013 menjadi Rp5,601,5 triliun (RAPBN 2014). Sementara anggaran belanja Negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2 persen dari pagu belanja negara pada APBNP 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun. Koordinator KIARA, Abdul Halim mengatakan, pengurangan anggaran ini mencerminkan tak ada visi kelautan dalam pembangunan Indonesia, meski 70 persen wilayahnya adalah laut. Indikasi dari rencana belanja negara sebesar Rp1.816,7 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.230,3 triliun dan transfer ke daerah Rp586,4 triliun, sedangkan anggaran KKP hanya 0,308 persen. Menurutnya dengan anggaran yang minim, upaya penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional akan mengalami kendala. Apalagi, mengacu pada porsi anggaran KKP pada 2013, sebaran anggaran terbesar berada di pos program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (24,02 persen), disusul program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya (17,37 persen), program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (11,51 persen), serta program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil (8,95 persen). “Ironisnya, prioritas anggaran diarahkan semata untuk meningkatkan peningkatan produksi dan mengenyampingkan kesejahteraan manusianya. Hal ini bisa dilihat di kampung-kampung nelayan yang notabene dikenal sebagai kantong-kantong sumber daya ikan,” ujar Abdul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2013). Fakta lain, Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2013) mencatat dalam periode Januari-Juli 2013 sedikitnya 147 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut. Data ini menunjukkan pembiaran negara atas warganya yang mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan sedikitpun. Potret ini terus memburuk dari tahun ke tahun. Mestinya ada pembenahan pelayanan hak dasar warga oleh Negara, termasuk kepada nelayan perempuan. Sumber : http://ekbis.sindonews.com/read/2013/09/04/34/779410/anggaran-kkp-2014-dipangkas-jadi-rp5-6-triliun