Kiara Tuding Program Denfarm Ciptakan Kesenjangan Pembudidaya

Kiara Tuding Program Denfarm Ciptakan Kesenjangan Pembudidaya Jakarta (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menuding program “demonstration farm” atau tambak udang percontohan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menciptakan kesenjangan antarpembudidaya. “Program revitalisasi tambak udang melalui tambak demfarm yang digulirkan oleh KKP sejak tahun 2012 menciptakan kesenjangan sosial yang kian tinggi di kalangan masyarakat pembudidaya,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa. Menurut dia, hal tersebut karena pihak penerima proyek Demfarm seperti di Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 2013 pada umumnya adalah juragan tambak. Kiara menyatakan format pengerjaan proyek denfarm yang dilakukan di sepanjang kawasan pantai utara Jawa itu juga dinilai merupakan pengerjaan proyek yang tidak berbasis kelompok melainkan buruh-majikan. “Tenaga kerja didatangkan dari luar desa atau bahkan berasal dari kecamatan lainnya,” katanya. Ia mengemukakan bahwa hal itu menyalahi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang dalam Rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya. Di dalam Bab II tentang Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi, Kelompok Pembudidaya Ikan didefinisikan sebagai kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok, yang mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya. “Semangat yang dibangun proyek demfarm hanya memperkaya para juragan pemilik tambak, sementara kelompok pembudidaya ikan yang menjadi sasaran utama justru dikesampingkan. Hal ini kian memperlebar jurang kesejahteraan di tingkat masyarakat pembudidaya,” ujarnya. Sebelumnya, KKP mengklaim program revitalisasi tambak udang (“demfarm”) yang sedang digalakkan di sejumlah daerah dinilai mampu meningkatkan produktivitas komoditas udang Indonesia. “Program ini mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tambak udang yang selama ini terbengkalai,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, Kamis (31/10). Menurut Slamet, program revitalisasi tambak yang dilakukan melalui pembuatan tambak percontohan (“demfarm”) telah mampu mendorong munculnya tambak-tambak baru di sekitar demfarm. “Program ini merupakan bagian dari program revitalisasi pertanian, kehutanan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2005, dan baru terealisasi pada tahun 2012 dibawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujarnya. Slamet juga mengatakan, sampai saat ini, penambahan luasan tambak sudah mencapai 360 ha yang siap dan sedang operasional dan sekitar 150 ha lagi sedang dalam konstruksi. Bahkan dari seribu hektare tambak yang direvitalisasi melalui program itu dinilai mampu menyerap tenaga kerja baik musiman maupun tetap sebanyak 130 ribu orang.(tp) Sumber: http://id.berita.yahoo.com/kiara-tuding-program-denfarm-ciptakan-kesenjangan-pembudidaya-094539009–finance.html

KIARA: Nelayan Terimbas Cuaca Ekstrem dan Pola Pembangunan Menggusur dan Rakus Energi Fosil

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

KIARA: Nelayan Terimbas Cuaca Ekstrem dan Pola Pembangunan Menggusur dan Rakus Energi Fosil

 

Bangkok, 20 November 2013. Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2013) mencatat sedikitnya 586 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut terimbas cuaca ekstrem sejak tahun 2010-Juli 2013. Di saat yang sama, pengelolaan sumber daya ikan berbasis masyarakat mengalami ancaman keberlanjutannya akibat pembangunan berbasis daratan dan rakus energi fosil.   Strategi adaptasi berbasis kearifan lokal, seperti sasi dan kesepakatan adat untuk batas laut (termasuk wilayah penangkapan) dan penguatan peran adat belakangan semakin diabaikan oleh pemerintah.   Situasi ini tidak mengubah kebijakan yang diambil oleh negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Indikasinya, proyek pembangunan PLTU berbahan bakar batubara marak dibangun di wilayah pesisir. Menariknya, proyek pembangunan PLTU di Thailand dan Filipina harus mendatangkan batubara dari Indonesia. Hal ini terungkap dalam pertemuan regional “Menuju Keadilan Ekonomi dan Masyarakat Rendah Karbon di Asia Tenggara” yang diselenggarakan oleh Thai Climate Justice Working Group (TCJ),  Philippines Movement for Climate Justice (PMCJ), dan Indonesia Civil Society Forum on Climate Change (CSF)  di Bangkok, Thailand, dan diikuti oleh 50 peserta dari Indonesia, Thailand, Filipina, India, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Burma.   Di Indonesia, proyek pembangunan PLTU Batang ditentang oleh masyarakat nelayan dan petani dikarenakan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di Kawasan Konservasi laut Ujung Negoro dan mematikan lahan subur pertanian di 3 desa, yakni Ponowareng, Ujungnegoro, Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Proyek sebesar 2 x 1.000 MW ini menelan dana sekitar Rp 30 triliun. Sementara total lahan yang dipakai mencapai 220 hektar.   PLTU Batang berteknologi supercritical pulverized coal plant itu merupakan satu dari proyek KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam proyek PLTU Batang, pemerintah menggandeng swasta, yakni PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan konsorsium beranggotakan Adaro dengan dua perusahaan asal Jepang, yakni J Power dan Itochu.   Oleh karena itu, KIARA mendesak Pemerintah Indonesia dan ASEAN untuk mengutamakan perlindungan nelayan, mengembangkan alternatif energi ramah lingkungan, seperti energi arus laut, serta memperkuat peran masyarakat adat di wilayah pesisir untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA di +62 821 1068 3102

KIARA: Nelayan Terimbas Cuaca Ekstrem dan Pola Pembangunan Menggusur dan Rakus Energi Fosil

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

KIARA: Nelayan Terimbas Cuaca Ekstrem dan Pola Pembangunan Menggusur dan Rakus Energi Fosil

 

Bangkok, 20 November 2013. Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2013) mencatat sedikitnya 586 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia di laut terimbas cuaca ekstrem sejak tahun 2010-Juli 2013. Di saat yang sama, pengelolaan sumber daya ikan berbasis masyarakat mengalami ancaman keberlanjutannya akibat pembangunan berbasis daratan dan rakus energi fosil.   Strategi adaptasi berbasis kearifan lokal, seperti sasi dan kesepakatan adat untuk batas laut (termasuk wilayah penangkapan) dan penguatan peran adat belakangan semakin diabaikan oleh pemerintah.   Situasi ini tidak mengubah kebijakan yang diambil oleh negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Indikasinya, proyek pembangunan PLTU berbahan bakar batubara marak dibangun di wilayah pesisir. Menariknya, proyek pembangunan PLTU di Thailand dan Filipina harus mendatangkan batubara dari Indonesia. Hal ini terungkap dalam pertemuan regional “Menuju Keadilan Ekonomi dan Masyarakat Rendah Karbon di Asia Tenggara” yang diselenggarakan oleh Thai Climate Justice Working Group (TCJ),  Philippines Movement for Climate Justice (PMCJ), dan Indonesia Civil Society Forum on Climate Change (CSF)  di Bangkok, Thailand, dan diikuti oleh 50 peserta dari Indonesia, Thailand, Filipina, India, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Burma.   Di Indonesia, proyek pembangunan PLTU Batang ditentang oleh masyarakat nelayan dan petani dikarenakan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di Kawasan Konservasi laut Ujung Negoro dan mematikan lahan subur pertanian di 3 desa, yakni Ponowareng, Ujungnegoro, Karanggeneng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Proyek sebesar 2 x 1.000 MW ini menelan dana sekitar Rp 30 triliun. Sementara total lahan yang dipakai mencapai 220 hektar.   PLTU Batang berteknologi supercritical pulverized coal plant itu merupakan satu dari proyek KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam proyek PLTU Batang, pemerintah menggandeng swasta, yakni PT Bhimasena Power Indonesia yang merupakan konsorsium beranggotakan Adaro dengan dua perusahaan asal Jepang, yakni J Power dan Itochu.   Oleh karena itu, KIARA mendesak Pemerintah Indonesia dan ASEAN untuk mengutamakan perlindungan nelayan, mengembangkan alternatif energi ramah lingkungan, seperti energi arus laut, serta memperkuat peran masyarakat adat di wilayah pesisir untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.***   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA di +62 821 1068 3102