Kiara Khawatir Perundingan WTO Matikan Perikanan Nasional

Kiara Khawatir Perundingan WTO Matikan Perikanan Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai paket perundangan WTO di Bali pada 3-6 Desember mendatang bisa menghasilkan kesepakatan yang potensial mematikan perikanan nasional. Indikasinya, nilai impor ikan Indonesia terus mengalamo peningkatan setelah ada kesepakatan-kesepakatan badan perdagangan dunia WTO. Pada 3-6 Desember mendatang berlangsung Konperensi Tingkat Menteri ke-9 WTO, yang secara khusus mungkin akan membahas kelanjutan Putaran Doha. Tiga isu utama yang akan dibahas adalah fasilitas perdagangan, beberapa isu mendasar bidang pertanian, sepert ketahanan pangan dan kuota laut, serta pembangunan di negara-negara yang kurang berkembang. Lampiran 1 Kesepakatan WTO tentang Pertanian memuat 24 produk perikanan yang akan masuk mekanisme perdagangan bebas. Antara lain penghapusan bea masuk dan kemudahan ekspor-impor. Masalahnya, impor ikan nasional cenderung meningkat. Asing malah mendominasi realisasi nilai investasi sektor perikanan selama periode 2009-2012. Kiara khawatir perikanan Indonesia akan dibanjiri produk ikan dari luar negeri, sehingga daya saing produk lokal menurun. Nelayan tradisional akan terancam. Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528605539cfb7/kiara-khawatir-perundingan-wto-matikan-perikanan-nasional

Fishermen demand an end to land reclamation project

  Fishermen demand an end to land reclamation project Syamsul Huda M.Suhari, The Jakarta Post, Manado | Sat, 11/16/2013 7:48 AM | Archipelago Fishermen in Manado, North Sulawesi, have called on President Susilo Bambang Yudhoyono to immediately stop land reclamation to develop a commercial district saying it will threaten their livelihoods. The protest came in the form of 32 handwritten letters sent by the wives and children of traditional fishermen in Manado’s Malalayang II and Sario Tumpaan beach areas. The letters were addressed to Yudhoyono and First Lady Ani Yudhoyono. In one of the letters, for instance a fisherman’s wife named Femmi Nikolas urged Ani to observe firsthand the condition of her home in Malalayang II Beach, which is just 5 meters from the sea. Her husband’s access to the sea is also restricted. The North Sulawesi Traditional Fishermen Association (ANTRA) head Rignolda Djamaluddin said the 32 letters, written in Indonesian and the local dialect, sent in late October, were part of a lack of support from the Manado city and North Sulawesi provincial administrations on the sustainable living of the local coastal communities. The conflict between traditional fishermen, developers and the city administration started when land reclamation to develop Manado Town Square (Mantos) business and shopping center started in 2009. Fishermen affiliated with ANTRA put up a legal fight demanding open spaces that are free from reclamation as permanent access to the sea. An agreement, facilitated by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), was reached on Sept. 4, 2010, between the fishermen, companies holding land reclamation rights — PT Gerbang Nusa Perkasa and PT Kembang Utara — and the city administration. Both companies are owned and managed by businessman Hengky Wijaya and son Jefry Putra Wijaya. Fishermen have access to the sea through an open area tucked in the reclamation area. There are also fishermen transit shelters, locally called Daseng, in the open area. Rignolda emphasized that in the agreement between the three parties, the 40-meter stretch of open space could not be touched by the developers. However, Mantos developers kept demarcating the open space, sparking a dispute due to the lack of a clear borderline. Land reclamation at Sario Tumpaan Beach is being carried out daily and guarded by the Manguni Brigade, a private militia hired by the company. A clash between fishermen and Mantos security guards broke out on Oct. 19, triggered by land reclamation carried out by the developers which the fishermen deemed had trespassed the agreed open space. The Manado city administration has also been dragged into the dispute, currently being mediated by Manado City Council’s Commission A, which has promised to conduct a field observation to verify whether the fishermen’s area has been seized by the developers. “At this moment, we cannot conclude who is wrong or right. We will conduct a field study beforehand,” said Commission A secretary Marco Tampi. The Manado municipality has not confirmed the matter. When reached by phone, Deputy Mayor Harley Mangindaan declined to comment. Separately, Hengky said there actually was no conflict with any party, and claimed what his company was doing was in line with the proper procedures. “We cannot break the law. If we were wrong, we would have been reprimanded by the government,” he said via text message. Source: http://m.thejakartapost.com/news/2013/11/16/fishermen-demand-end-land-reclamation-project.html

KIARA: Tinggal Setahun, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) Belum Dinikmati Nelayan

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

KIARA: Tinggal Setahun, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)

Belum Dinikmati Nelayan

  Jakarta, 23 September 2013. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan pelaksanaan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang dimulai sejak tahun 2010 dan akan berakhir di tahun 2014 di 2.834 kampung nelayan yang tersebar di 33 provinsi, 251 kabupaten, dan 809 kecamatan.   Ning Swatama Putridhanti, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan KIARA, mengatakan, “Banyaknya kelompok rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang belum menerima program PKN, di antaranya di kampung nelayan Sei Nagalawan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara; Kendal dan Jepara di Jawa Tengah; Manado di Sulawesi Utara; dan Morodemak di Demak menunjukkan program tersebut lebih dipergunakan sebagai alat politik”.   Padahal, KKP menyatakan sampai dengan tahun 2013 sudah 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga nelayan tidak mampu telah diberikan bantuan dari program PKN. Fakta di lima kampung nelayan yang berhasil dihimpun oleh KIARA justru menyebutkan program tersebut tidak tepat sasaran, belum dilakukan, dan cenderung dinikmati oleh kelompok nelayan/pembudidaya dadakan (lihat Tabel 1).    Tabel 1. Fakta Pelaksanaan Program PKN di Kampung Nelayan

No.

Program PKN

Kampung Nelayan

Demak

Jepara

Kendal

Serdang Bedagai

Manado

1 Sertifikat Hak Atas Tanah ­- ­- ­- ­- ­-
2 Peralatan Sistem Rantai Dingin ­- ­- ­- ­- ­-
3 Rumah Sangat Murah ­- ­- ­- ­- ­-
4 Listrik Sangat Murah ­- ­- ­- ­- ­-
5 BOS dan Beasiswa ­- ­- ­- ­- ­-
6 Pelatihan Keselamatan ­- ­- ­- ­- ­-
7 Layanan Kesehatan ­- ­- ­- ­- ­-
8 Kapal Penangkapan (10 GT, 15 GT, dan 30 GT) ­- ­- ­- ­- ­-
9 PUMP Perikanan Tangkap Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran
10 PUMP Perikanan Budidaya Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran
11 PUMP Pengolahan Perikanan ­- Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran
12 PUGAR ­- ­- ­- ­- ­-
13 Konversi BBM ke Gas ­- ­- ­- ­- ­-
14 Pendamping Usaha Rumput Laut ­- ­- ­- ­- ­-
15 Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan ­- ­- ­- ­- ­-
16 Cold Stirage Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran Tidak Tepat Sasaran
17 Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Jauh dari jangkauan Jauh dari jangkauan Jauh dari jangkauan Jauh dari Jangkauan Terdapat Pungli
18 angkutan murah roda tiga berinsulasi ­- ­- ­- ­-
19 Sarana Air Bersih ­- ­- ­- ­- ­-
20 Fasilitas Pelabuhan ­- ­- ­- ­- ­-
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (September 2013), dihimpun dari keterangan nelayan dan perempuan nelayan di 5 wilayah.   Merespons hal tersebut, KIARA mendesak KKP untuk: (1) memberikan program bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelompok nelayan karena merekalah yang lebih mengetahui fakta di lapangan; (2) melihat potensi di setiap wilayah minapolitan, sehingga program bantuan tersampaikan secara tepat; dan (3) menyosialisasikan langsung kepada kelompok nelayan, tidak hanya sekedar wacana di media untuk pencitraan.   Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Ning Swatama Putridhanti, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan di +62 878 8172 1954   Masnuah, Ketua Kelompok Perempuan Nelayan Puspita Bahari, Morodemak, Demak di +62 852 2598 5110 Sugeng, Forum Nelayan Jepara di +62 852 8970 1385 Sugeng Triyanto, Wakil Ketua Kelompok Nelayan Wilujeng, Kendal di +62 822 6579 7175 Sutrisno , Federasi Serikat Nelayan Nusantara, Serdang Bedagai, Sumatera Utara di +62 852 7502 1745 Rudi Haniko , Nelayan Sulawesi Utara, Manado di +62 813 4002 8354   Abdul Halim, Sekretaris Jenderal di +62 815 53100 259