Entries by adminkiara

Kasus PT Garam Bukti Gagalnya Perlindungan kepada Petambak

/in , /by

JAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebutkan kasus dugaan penyalahgunaan importasi dan distribusi garam oleh PT Garam merupakan bentuk kegagalan melindungi petambak garam Indonesia.  Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati, Ahad (10/6), mengatakan tindakan penyalahgunaan izin tersebut jelas melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Importasi Garam. Susan menyatakan, sudah jelas tertuang […]

World Oceans Day 2017, saatnya Mengevaluasi Kebijakan Kelautan Pemerintahan Poros Maritim

/in , /by

Jakarta – Dalam momentum Hari Laut Sedunia (World Oceans Day) yang jatuh pada hari ini 8 Juni 2017, sejumlah kalangan kembali menyerukan evaluasi visi kelautan pemerintah. Pasalnya, hampir 3 tahun visi kelautan pemerintah yang bernama Poros Maritim Dunia masih dianggap jauh dari sasaran. Ketua bidang Maritim dan Agraria Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), […]

Pengumuman Perubahan Susunan Pengurus Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Periode 2017-2020

/in /by

Pengumuman Perubahan Susunan Pengurus Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Periode 2017-2020   Kepada Yth. Bapak/Ibu, Saudara, Rekan, dan Sahabat, Puji Syukur ke Hadirat Tuhan YME, KIARA  telah msenyelenggarakan Pertemuan Nasional VII sebagai forum anggota tertinggi pada tanggal 19 Mei 2017.  Pertemuan Nasional ini memilih dan menetapkan kepengurusan baru KIARA untuk periode 2017-2020, terdiri dari: […]

Hari Nelayan 2017: Negara Wajib Lindungi dan Berdayakan Masyarakat Pesisir

/in , /by

JAKARTA, 6 April 2017 – Hari nelayan merupakan momentum penting untuk mendorong negara agar melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Pasalnya, Undang-Undang (UU) nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah disahkan oleh DPR RI serta Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2016. Namun, sejalan disahkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan […]

Negara Harus Lindungi Nelayan Masyarakat Pesisir

/in , /by

Jakarta, 6 April 2017 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong pemerintah agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir secara optimal dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 7 April. “Hari nelayan merupakan momentum penting untuk mendorong negara agar melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan […]

Negara Harus Lindungi Nelayan Masyarakat Pesisir

/in , /by

Jakarta, 6 April 2017 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong pemerintah agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir secara optimal dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 7 April. “Hari nelayan merupakan momentum penting untuk mendorong negara agar melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan […]

Unjuk Rasa, Poros Maritim Dituding Menistakan Nelayan

/in , /by

Jakarta, 6 April 2017 — Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan untuk Hari Nelayan 2017 mendatangi Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar pemerintah, Khususnya KKP segera menepati janji untuk menjadikan nelayan sebagai aktor utama dalam perwujudan Poros Maritim dunia. “Kami ingin menagih janji agar pemerintah bersungguh-sungguh menjadikan […]

Menko Luhut Kembali Mangkir dan Menyembunyikan Hasil Kajian Komite Gabungan

/in /by

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Menko Luhut Kembali Mangkir dan Menyembunyikan Hasil Kajian Komite Gabungan Jakarta, 3 April 2017. Menko Maritim Luhut Pandjaitan kembali mangkir tidak membuka dan menyembunyikan hasil kajian Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini terungkap saat sidang lanjutan gugatan informasi publik yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang […]

Dokumen Amdal Bodong, Reklamasi Pulau C dan Pulau D Harus Dibatalkan

/in /by

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Dokumen Amdal Bodong, Reklamasi Pulau C dan Pulau D Harus Dibatalkan Jakarta, 30 Maret 2017. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) secara tegas menolak pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Reklamasi dan Pembangunan bangunan di atas Pulau C dan D […]

Solusi Palsu Salah Urus Air Jakarta

/in , /by

Jakarta, – Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengungkapkan, salah urus pengelolaan air Jakarta menyebabkan warga Jakarta kehilangan hak atas air. Swastanisasi air yang sudah berlangsung selama 20 tahun itu, membuat penguasaan air di Jakarta saat ini berada di tangan dua perusahaan swasta. PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) menguasai pengelolaan air di wilayah Barat […]