Entries by adminkiara

Visi Pemerintah Diuji Pemprov DKI Jakarta Belum Terima Surat Penghentian Reklamasi

/in , /by

JAKARTA, KOMPAS – Konsistensi visi maritim pemerintah tengah diuji melalui polemik reklamasi Teluk Jakarta saat ini. Keputusan pemerintah terkait reklamasi tersebutnya nantinya berdampak sangat besar terhadap masyarakat pesisir, tak hanya di Jakarta, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia. “Jakarta sebagai episentrum akan menjadi pertaruhan besar. Sebab, akan dijadikan contoh bagi para pengembang ataupun pemerintah daerah di […]

Bantuan Kapal Ikan Sektor Hilir Menggeliat

/in , /by

JAKARTA – Pembagian 3.500 kapal penangkap ikan dapat menggeliatkan kembali pelaku bisnis di bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang kini masih terkendala aneka perizinan. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, pengoperasian 3.500 kapal akan mengisi pasokan bahan baku ke sektor hilir. Pengusaha dan nelayan penerima kapal bantuan dapat bermitra […]

Pemerintah Buka Gerai Perizinan

/in /by

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berencana meresmikan gerai perizinan kapal ikan di sejumlah wilayah. Hal itu diharapkan memangkas proses perizinan yang dikeluhkan sangat lamban. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Mohammad Abduh Nur Hidajat, di Jakarta, Selasa (19/4), mengemukakan, gerai perizinan ini berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Gerai itu dibentuk bersama antara […]

Perikanan Perlindungan Nelayan Perlu Dikonkretkan

/in /by

Perlindungan Nelayan Perlu Dikonkretkan JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah diharapkan segera merumuskan skema perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Hal itu menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Minggu (24/4), mengemukakan, terdapat tiga […]

Siaran Pers Bersama: Masyarakat Pesisir Aceh Dorong Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

/in /by

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Unsyiah   Masyarakat Pesisir Aceh Dorong Implementasi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Banda Aceh, 15 April 2016. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk […]

Kontroversi Proyek Reklamasi, Membara di Teluk Jakarta

/in /by

Reklamasi Teluk Jakarta mendadak menjadi diskursus publik. Isu ini terus memanas dan menjadi sorotan masyarakat, terutama selepas penangkapan Muhammad Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Perkaranya berbuntut panjang. Bukan hanya nilai bombastis dari proyek yang menjeratnya, dugaan keterlibatan sejumlah pengusaha besar pun menjadi sorotan dan persoalan tersendiri dalam kasus dugaan suap tersebut. Komisi […]

Pembangunan Untuk Siapa

/in /by

Keluarga nelayan merupakan satu golongan sosial rentan, yang kelangsungan hidupnya ditopang oleh kemampuan mengelola sumber daya perikanan dan laut di sekitarnya. Karakter laut yang dinamis, juga tercermin dari pendapatan nelayan yang dinamis pula, bahkan kerap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian. Kondisi ini semakin dipersulit dengan kerusakan lingkungan pesisir sebagai konsekuensi atas model pembangunan […]

Soal Reklamasi, KPK Didesak Usut Aktor Lokal di Sekitar Jakarta

/in /by

Banten Hits – Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk mengusut aktor lokal di sekitar Jakarta yang dipastikan terlibat dalam reklamasi Teluk Jakarta. Salah satu indikasi keterlibatan daerah, yakni terkait pasokan pasir untuk mereklamasi pulau milik PT Agung Podomoro Land yang diketahui berasal dari Kabupaten Serang. “Kami mendapat laporan dari nelayan (Kecamatan) Lontar. Telah terjadi pengerukan pasir […]

Kabar Bahari: Memanusiakan Awak Kapal Perikanan

/in /by

100% ABK di Asia Tenggara yang bekerja di atas kapal perikanan lintas batas negara ini tidak memiliki informasi yang memadai mengenai pekerjaannya, termasuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi, baik oleh ABK sebagai pekerja maupun perusahaan/pemberi kerja. Apa yang terjadi di dalam PT. Charoen Phokpand Foods di Thailand dan PT. Pusaka Benjina Resources di Indonesia […]