Entries by adminkiara

Siaran Pers KIARA, 28 Januari 2016: Gubernur DKI Jakarta Privatisasi Teluk Jakarta

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Gubernur DKI Jakarta Privatisasi Teluk Jakarta Jakarta, 28 Januari 2016. Gubernur DKI Jakarta bersikukuh melaksanakan proyek hutang senilai lebih dari Rp540 triliun atau setara dengan USD40 miliar di Teluk Jakarta, yakni reklamasi pantai dan pembangunan 17 pulau buatan. Sedikitnya 8 perusahaan properti mengantongi izin reklamasi dari Pemerintah […]

Siaran Pers Bersama Nelayan Mendatangi DPRD dan Mengadu Ke Presiden

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KNTI, Solidaritas Perempuan, LBH Jakarta, YLBHI, KPI, ICEL, KIARA, WALHI) Perempuan Nelayan dan Nelayan Tradisional: Hentikan Pembahasan Raperda RZWP3K dan Kawasan Strategis Pantura Jakarta Jakarta, 28 Januari 2016. Perempuan nelayan dan nelayan tradisional meminta DPRD DKI menghentikan pembahasan Raperda RZWP3K dan Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Pembahasan tersebut tidak […]

Siaran Pers KIARA, 20 Januari 2016: Menteri Perdagangan Gadaikan Kepentingan Nasional Petambak Garam ke Pasar

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – KIARA www.kiara.or.id   MENTERI PERDAGANGAN GADAIKAN  KEPENTINGAN NASIONAL PETAMBAK GARAM KE PASAR Jakarta, 20 Januari 2015. Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam. Terbitnya aturan ini menomorduakan garam rakyat dengan mengutamakan importasi garam, baik […]

Kadin Layangkan Surat Protes terkait Kebijakan Impor Garam

Kamar Dagang dan Industri Indonesia segera melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan untuk meminta revisi terkait peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan impor garam. Peraturan itu dinilai bertentangan dengan upaya membangkitkan usaha garam rakyat. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto, di Jakarta, Rabu (20/1), mengemukakan, pihaknya meminta Kementerian Perdagangan untuk segera merevisi […]

Siaran Pers Kebijakan Trawl

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id     Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Legalkan Pemakaian Trawl KIARA: Keputusan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Harus Dianulir  Jakarta, 8 Januari 2016. Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si., memutuskan untuk melegalkan penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela (trawl) di wilayah perairan Kalimantan Utara. Penjabat Gubernur […]

Siaran Pers Bersama, 29 Desember 2015: Perempuan Nelayan Berperan Selamatkan Hutan Mangrove di Asia Tenggara

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – www.kiara.or.id South East Asia Fish for Justice Network – www.seafishforjustice   Perempuan Nelayan Berperan Selamatkan Hutan Mangrove di Asia Tenggara Jakarta, 29 Desember 2015. Di dalam Simposium bertajuk “Perempuan Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat” yang diselenggarakan oleh KIARA dan SEAFish for Justice di […]

Siaran Pers Bersama, 28 Desember 2015: Perempuan Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – www.kiara.or.id South East Asia Fish for Justice Network – www.seafishforjustice.org Simposium dan Festival Perempuan Nelayan Asia Tenggara “Perempuan Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat” Jakarta, 28 Desember 2015. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bekerjasama dengan SEAFish for Justice (South East Asia Fish for […]

Kabar Bahari: ASEAN Mesti Beri Pengakuan Politik kepada Perempuan Nelayan

Ada 9 janji Presiden Jokowi yang lazim dikenal dengan istilah Nawacita. Sembilan janji ini sudah dijalankan selama 1,5 tahun. Di dalam Kabinet Kerja, Presiden Jokowi memandatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memerangi praktek pencurian ikan dan mengembalikan uang negara dari tangan mafia perikanan. Hasilnya, kebijakan moratorium menemukan sedikitnya 1.300an kapal terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan […]

Siti Hajar binti Abdul Aziz: Pionir Gerakan Perempuan Nelayan di Malaysia

Perempuan dari Suku Lio, di Kabupaten Ende telah secara turun-temurun berperan sebagai penyimpan hasil panen dan penjaga lumbung (lesu usu wuni kai kebo bela), serta pengelola dapur (tau jila lika banga waja). Perempuan dari Serdang Berdagai, Sumatera Utara, telah puluhan tahun berjibaku melakukan penyelamatan mangrove secara swadaya. Lebih dari 10.000 batang mangrove ditanam untuk menjaga […]