Entries by adminkiara

KKP Akui Kendala Penyerapan Anggaran

27 Juli 2015 JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP hingga Juni 2015 baru berkisar 11,4 persen dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk KKP tahun ini sebesar Rp 10,597 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran ini dikarenakan sejumlah penyebab. Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzi di Jakarta mengemukakan, ditemukan sejumlah […]

Industri Pengolahan Juga Penting Pemerintah Jangan Hanya Urusi Illegal Fishing, Industri Pengolahan Juga Penting

Selasa, 21 Juli 2015 Bisnis.com, JAKARTA –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dapat fokus dalam meningkatkan kemandirian untuk industri pengolahan ikan di Tanah Air dan tidak melulu mengurus pencurian ikan agar pembenahan sektor kelautan bisa komprehensif dari hulu ke hilir. “Belum terlihat jelas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kemandirian industri pengolahan ikan di […]

KKP Harus Fokus Kemandirian Industri Pengolahan Ikan

Selasa, 21 Juli 2015 MedanBisnis – Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dapat fokus dalam meningkatkan kemandirian untuk industri pengolahan ikan di Tanah Air dan tidak melulu mengurus pencurian ikan agar pembenahan sektor kelautan bisa komprehensif dari hulu ke hilir. “Belum terlihat jelas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kemandirian industri pengolahan ikan di […]

ASEAN Didorong Bentuk Skema Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan

Kamis, 09 Juli 2015 Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara mendorong Asean memberikan pengakuan politik atas peran penting perempuan nelayan dalam perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. Bentuk pengakuan itu yakni skema khusus perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan. Desakan ini disampaikan dalam Lokakarya Regional mengenai Pengelolaan Sumber Daya […]

Mengakui Keberadaan Perempuan Nelayan

Kamis, 09 Juli 2015 SEAFish for Justice menyatakan ada 14 organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara mendorong negara ASEAN dan negara anggotanya untuk memberikan pengakuan politik atas keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. “Bentuk pengakuan yang didorong adalah skema khusus perlindungan dan pemberdayaan […]

Siaran Pers Bersama, 8 Juli 2015: Negara Harus Mendorong Hadirnya Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan Nelayan Tanpa Diskriminas

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – www.kiara.or.id South East Asia Fish for Justice Network – www.seafishforjustice.org   Negara Harus Mendorong Hadirnya Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan Nelayan Tanpa Diskriminasi Manila, 8 Juli 2015. Sedikitnya 14 organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara mendorong ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk memberikan pengakuan politik […]

RUU NELAYAN: Masyarakat Pesisir Harus Raih Prioritas

Kamis, 2 Juli 2015 JAKARTA (SK) – Ko­alisi Rakyat untuk Keadilan Per­ikanan (Kiara) mengingin­kan Rancangan Undang-Un­dang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ha­rus dapat memprioritaskan masyarakat pesisir, termasuk nelayan perbatasan. “Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ver­­si 1 Juni 2015 belum me­nempatkan upaya pencegah­an terhadap pelanggaran ke­da­ulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perba­tas­an sebagai prioritas,” […]

KIARA: RUU NELAYAN HARUS PRIORITASKAN PESISIR PERBATASAN

1 Juli 2015 Moneter.co – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dapat memprioritaskan masyarakat pesisir, termasuk nelayan perbatasan. “Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan versi 1 Juni 2015 belum menempatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan sebagai prioritas,” kata Sekjen […]

Kiara: RUU Nelayan Harus Prioritaskan Pesisir Perbatasan

Jakarta (Antara) Rab, 1 Juli 2015 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dapat memprioritaskan masyarakat pesisir, termasuk nelayan perbatasan. “Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan versi 1 Juni 2015 belum menempatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan sebagai prioritas,” kata […]

Siaran Pers RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan   RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Butuh Langkah Preventif untuk Menjaga Kedaulatan Negara dan Menyejahterakan Nelayan di Perbatasan   Langkat, 1 Juli 2015. Sedikitnya 50 nelayan tradisional yang melaut di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia mendesak DPR-RI untuk mengakomodasi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dalam rangka perlindungan […]