KELAUTAN RUU Pesisir Mendesak Dibenahi JAKARTA, KOMPAS – Rancangan revisi undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinilai mengandung sejumlah kejanggalan yang memicu kriminalisasi terhadap nelayan dan masyarakat adat. Sejumlah pembenahan diperlukan agar revisi undang-undang tidak memukul rasa keadilan rakyat. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat umum komisi IV […]
REVISI UU PESISIR Laut Jangan Dikapling JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk tidak mengulangi kesalahan, yakni membuka pengaplingan laut dalam revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Privatisasi oleh dunia usaha lokal dan asing dikhawatirkan memarjinalkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir. […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/09/Aktivitas-Reklamasi-Pantai-jakarta.jpg254448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-09-17 14:29:272013-09-17 14:29:27REVISI UU PESISIR, Laut Jangan Dikapling
REVISI UU PESISIR Laut Jangan Dikapling JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk tidak mengulangi kesalahan, yakni membuka pengaplingan laut dalam revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Privatisasi oleh dunia usaha lokal dan asing dikhawatirkan memarjinalkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir. […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/09/Aktivitas-Reklamasi-Pantai-jakarta.jpg254448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-09-17 14:29:272013-09-17 14:29:27REVISI UU PESISIR, Laut Jangan Dikapling
PERIKANAN Revitalisasi Tambak Salah Sasaran JAKARTA, KOMPAS – Program industrialisasi perikanan budi daya berupa revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 terindikasi salah sasaran. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (13/9). Berdasarkan hasil pantauan di Indramayu (Jawa Barat) dan Baten, Agustus-September 2013, sebagai penerima program […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/09/Konversi-mangrove-jadi-Tambak-demfarm.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-09-17 12:24:252013-09-17 12:24:25Revitalisasi Tambak Salah Sasaran
PERIKANAN Revitalisasi Tambak Salah Sasaran JAKARTA, KOMPAS – Program industrialisasi perikanan budi daya berupa revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 terindikasi salah sasaran. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (13/9). Berdasarkan hasil pantauan di Indramayu (Jawa Barat) dan Baten, Agustus-September 2013, sebagai penerima program […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/09/Konversi-mangrove-jadi-Tambak-demfarm.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-09-17 12:24:252013-09-17 12:24:25Revitalisasi Tambak Salah Sasaran
UU Pesisir Harus Berpihak Kepada Nelayan Tradisional RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DPR terus menggenjot revisi Undang-Undang(UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) Saat ini, KKP pun terus melakukan konsultasi publik ke kampus-kampus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari akademisi terkait dengan […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/09/Nelayan-Perlu-Perlindungan.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-09-17 12:10:432013-09-17 12:10:43UU Pesisir Harus Berpihak Kepada Nelayan Tradisional
Perang bintang di Malaka Koran SINDO ABDUL HALIM KONFLIK sengketa perairan di Laut China Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia) plus Taiwan dan China memasuki babak baru. Penolakan Beijing atas rencana kedatangan Presiden Filipina Benigno Aquino III ke Pameran China–ASEAN Expo di Nanning, Provinsi Guangxi, China selatan menjadi penanda […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/09/peta-selat-malaka.gif6761000adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-09-17 12:05:272013-09-17 12:05:27Perang bintang di Malaka
Kiara Konsisten Kritik Komersialisasi Wilayah Perairan Pesisir Cipto – Perikanan WE.CO.ID – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) konsisten dalam menyuarakan kritik terhadap konsep perizinan yang dinilai akan mengkomersialisasi wilayah perairan pesisir seperti tertuang dalam revisi UU Pesisir. “Dalam dokumen revisi UU Pesisir versi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), konsep perizinan berupa Izin Pemanfaatan Perairan […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/09/nelayan-kendal-melaut.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-09-17 11:53:132013-09-17 11:53:13Kiara Konsisten Kritik Komersialisasi Wilayah Perairan Pesisir
Govt told to support local initiatives in mangrove conservation The Jakarta Post, Jakarta | National | A non-government organization has warned that Indonesia will suffer a serious loss of mangrove forests unless the government demonstrates seriousness in supporting local mangrove conservation initiatives. The People’s Coalition for Fisheries Justice Indonesia (KIARA) said the conversion of mangrove […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Pembibitan-Mangrove-di-Langkat.jpg427640adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-09-09 10:52:502013-09-09 10:52:50Govt told to support local initiatives in mangrove conservation
KELAUTAN: Anggaran Dipotong 20 Persen JAKARTA, KOMPAS – Keberpihakan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kelautan dan perikanan semakin mundur. Hal itu tercermin dari pengurangan alokasi anggaran Negara terhadap sektor kelautan dan perikanan hingga 20 persen. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim di Jakarta, Selasa (3/9), mengemukakan, visi pembangunan kelautan dan perikanan […]
RUU Pesisir Mendesak Dibenahi
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKELAUTAN RUU Pesisir Mendesak Dibenahi JAKARTA, KOMPAS – Rancangan revisi undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinilai mengandung sejumlah kejanggalan yang memicu kriminalisasi terhadap nelayan dan masyarakat adat. Sejumlah pembenahan diperlukan agar revisi undang-undang tidak memukul rasa keadilan rakyat. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat umum komisi IV […]
REVISI UU PESISIR, Laut Jangan Dikapling
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraREVISI UU PESISIR Laut Jangan Dikapling JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk tidak mengulangi kesalahan, yakni membuka pengaplingan laut dalam revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Privatisasi oleh dunia usaha lokal dan asing dikhawatirkan memarjinalkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir. […]
REVISI UU PESISIR, Laut Jangan Dikapling
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraREVISI UU PESISIR Laut Jangan Dikapling JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk tidak mengulangi kesalahan, yakni membuka pengaplingan laut dalam revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Privatisasi oleh dunia usaha lokal dan asing dikhawatirkan memarjinalkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir. […]
Revitalisasi Tambak Salah Sasaran
/in Kampanye & Advokasi, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraPERIKANAN Revitalisasi Tambak Salah Sasaran JAKARTA, KOMPAS – Program industrialisasi perikanan budi daya berupa revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 terindikasi salah sasaran. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (13/9). Berdasarkan hasil pantauan di Indramayu (Jawa Barat) dan Baten, Agustus-September 2013, sebagai penerima program […]
Revitalisasi Tambak Salah Sasaran
/in Kampanye & Advokasi, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraPERIKANAN Revitalisasi Tambak Salah Sasaran JAKARTA, KOMPAS – Program industrialisasi perikanan budi daya berupa revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 terindikasi salah sasaran. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (13/9). Berdasarkan hasil pantauan di Indramayu (Jawa Barat) dan Baten, Agustus-September 2013, sebagai penerima program […]
UU Pesisir Harus Berpihak Kepada Nelayan Tradisional
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraUU Pesisir Harus Berpihak Kepada Nelayan Tradisional RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DPR terus menggenjot revisi Undang-Undang(UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) Saat ini, KKP pun terus melakukan konsultasi publik ke kampus-kampus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari akademisi terkait dengan […]
Perang bintang di Malaka
/in Kampanye & Advokasi, Pidato & Makalah, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraPerang bintang di Malaka Koran SINDO ABDUL HALIM KONFLIK sengketa perairan di Laut China Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia) plus Taiwan dan China memasuki babak baru. Penolakan Beijing atas rencana kedatangan Presiden Filipina Benigno Aquino III ke Pameran China–ASEAN Expo di Nanning, Provinsi Guangxi, China selatan menjadi penanda […]
Kiara Konsisten Kritik Komersialisasi Wilayah Perairan Pesisir
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil/by adminkiaraKiara Konsisten Kritik Komersialisasi Wilayah Perairan Pesisir Cipto – Perikanan WE.CO.ID – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) konsisten dalam menyuarakan kritik terhadap konsep perizinan yang dinilai akan mengkomersialisasi wilayah perairan pesisir seperti tertuang dalam revisi UU Pesisir. “Dalam dokumen revisi UU Pesisir versi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), konsep perizinan berupa Izin Pemanfaatan Perairan […]
Govt told to support local initiatives in mangrove conservation
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraGovt told to support local initiatives in mangrove conservation The Jakarta Post, Jakarta | National | A non-government organization has warned that Indonesia will suffer a serious loss of mangrove forests unless the government demonstrates seriousness in supporting local mangrove conservation initiatives. The People’s Coalition for Fisheries Justice Indonesia (KIARA) said the conversion of mangrove […]
KELAUTAN: Anggaran Dipotong 20 Persen
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKELAUTAN: Anggaran Dipotong 20 Persen JAKARTA, KOMPAS – Keberpihakan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kelautan dan perikanan semakin mundur. Hal itu tercermin dari pengurangan alokasi anggaran Negara terhadap sektor kelautan dan perikanan hingga 20 persen. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim di Jakarta, Selasa (3/9), mengemukakan, visi pembangunan kelautan dan perikanan […]