Nelayan yang Masih Tetap Terlupakan

Dengan dua pertiga wilayah Indonesia yang dikelilingi laut, serta negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, maka sudah pantas nasib para nelayan menjadi prioritas. Pemerintah hasil Pemilihan Umum 2014 harus menjadikan masalah nelayan yang masih terlupakan ini sebagai prioritas mereka. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik berpendapat, secara luas kinerja menteri dari partai politik yang mengurusi nelayan ini mengecewakan. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dari partai cenderung mengedepankan kepentingan politik ketimbang mewujudkan kesejahteraan nelayan. Sejumlah program yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar tidak terlaksana di lapangan. Program bantuan dari pemerintah umumnya tidak melibatkan masyarakat nelayan dan petambak. Hal itu terlihat dari program minapolitan, program percontohan revitalisasi tambak udang, dan program bantuan kapal Inka Mina yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah yang menuai banyak masalah. Sejumlah indikasi penyelewengan anggaran, peruntukan yang salah sasaran, dan pelaksanaan program yang lamban membuat program pemberdayaan nelayan dan petambak gagal terlaksana. Akibatnya, tantangan terbesar Indonesia sebagai negeri bahari untuk menekan impor garam dan impor ikan sulit terlaksana. Lebih mengecewakan lagi, lanjut Riza, belakangan ini semakin sulit membedakan kunjungan partai dan kunjungan menteri karena kunjungan menteri terindikasi digunakan pula sebagai media konsolidasi pemenangan calon presiden dan calon anggota legislatif. “Target kemandirian dan kedaulatan pangan telah dikalahkan oleh agenda politik partai. Dalam situasi disorientasi itulah, kebijakan kelautan belum berpihak kepada penguatan nelayan dan petambak,” ujarnya. Menurut Riza, Menteri Kelautan dan Perikanan ke depan diharapkan berasal dari kalangan profesional dengan integritas yang tinggi, memiliki rekam jejak perlindungan terhadap nelayan dan petambak, termasuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Selain itu, sosok tersebut memiliki keberanian tidak terlibat dalam kesepakatan regional ataupun internasional yang merugikan nelayan dan rakyat Indonesia. Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan terpilih juga diharapkan memiliki keberanian untuk memperjuangkan pembangunan bahari. Dan bersih dari praktik koruptif untuk mengembalikan kepercayaan publik. Secara terpisah, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan berlatar belakang partai politik tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat nelayan. Ukuran keberhasilannya hanya kenaikan produksi tanpa dibarengi dengan kesungguhan upaya menyejahterakan masyarakat nelayan. “Hampir tidak ada sentuhan teknologi dan kreatifitas program peningkatan produksi,” ujarnya. Masalah Rumah  Masalah perumahan juga harus menjadi perhatian pemerintahan mendatang. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, memasuki tahun 2014, di tengah pelambatan pasar properti secara umum, persoalan perumahan rakyat hingga kini sangat kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Ini terlihat dari membengkaknya kekurangan (back-log) rumah dari 13,6 juta unit rumah di tahun 2010 menjadi 15 juta unit rumah di tahun 2012. Indonesia Property Watch memprediksi backlog perumahan akan menjadi 21,7 juta unit di tahun 2014, didasarkan pada penurunan siklus ekonomi yang memacu laju kekurangan rumah. Pemerintah kurang serius menangani masalah perumahan rakyat. Sebagai salah satu kebutuhan pokok, papan seharusnya menjadi perhatian yang serius karena menjadi standar kesejahteraan sebuah negara. Namun, kenyataannya, sampai saat ini negara belum memiliki sistem perumahan nasional yang dapat mengendalikan harga tanah untuk rumah murah agar penyediaan rumah rakyat dapat terpenuhi. Pemerintah tidak tanggap untuk membentuk bank tanah yang terlepas dari mekanisme pasar komersial. Kementerian Perumahan rakyat seharusnya menjadi salah satu penggerak bagi terciptanya ketersediaan rumah rakyat, tetapi sampai saat ini jatah kursi kementerian ini masih bersifat menjadi anak tiri jatah partai politik. Kementerian ini dilihat sebagai lembaga yang tidak terlalu penting sehingga pemilihan menteri perumahan rakyat kurang memperhitungkan profesionalisme. Sumber : Kompas , Rabu 08 Januari 2014, halaman D

Jelang Pemilu 2014, Minim Capres Berwacana Bahari

Jelang Pemilu 2014, Minim Capres Berwacana Bahari

  Penulis: Anwar Iqbal Jakarta, JMOL ** Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang 2013 tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nyatanya semakin memperlebar jarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya. Hal di atas tersampaikan dalam forum diskusi yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bertajuk ‘Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 kelautan dan Perikanan: Mencari Pemimpin Bervisi Kelautan’ di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta (7/1). Menurut Sekjen KIARA, Abdul Halim, dalam enam tahun belakangan terjadi peningkatan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional dan minimnya kreativitas program. “Jika dirata-rata, anggaran KKP 6 tahun terakhir sebesar Rp 4,97 triliun, dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp 0,4 triliun/tahun. Hanya saja kecenderungan peningkatan anggaran ini tidak dibarengi dengan visi menyejahterakan masyarakat nelayan tradisional. Sebaliknya, fluktuasi anggaran justru tidak disertai dengan kreativitas program,” ujarnya. Lebih lanjut, ia mencontohkan bahwa di dalam anggaran KKP tahun 2014 yang besarnya Rp 5,6 triliun, hanya sebesar Rp 258 miliar atau 0,01 persen yang dialokasikan untuk pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil. Kondisi demikian hendaknya menjadi perhatian serius dan tantangan bagi pemerintah terkait regulasi baru yang akan diberlakukan di ASEAN pada 2015, yaitu pemberlakuan pasar tunggal ASEAN atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. “Khususnya dalam sektor perikanan dalam skema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, akan ada pemberlakuan sertifikasi untuk produk perikanan budidaya yang disebut Good Aquaculture Practices (GAP). Sebanyak lebih dari 4,5 juta pembudidaya dan 2,3 juta nelayan Indonesia bakal berhadapan dengan situasi tersebut. Apakah mereka sudah siap?” tanya Halim. Berkaitan dengan tahun politik 2014 di mana akan ada pergantian kepemimpinan, KIARA tidak melihat adanya visi kelautan yang diperdebatkan atau diwacanakan para Calon Presiden yang akan maju. “Dari perdebatan Calon Presiden 2014 paling tidak satu tahun terakhir ini, hanya terfokus pada siapa, dari partai apa, dan bagaimana dia akan berkoalisi. Tidak pernah diwacanakan bagaimana arah pembangunan ekonomi Indonesia sebagai Republik Bahari, Negara kelautan dengan 70 persen wilayah laut,” pungkasnya. Editor: Arif Giyanto Sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/1/465/jelang-pemilu-2014-minim-capres-berwacana-bahari

KIARA: Pengelolaan Kelautan dan Perikanan 2013 Stagnan

KIARA: Pengelolaan Kelautan dan Perikanan 2013 Stagnan

Penulis: Ignatius Dwiana   JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 stagnan.  Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menyampaikan hal itu dalam “Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 Kelautan dan Perikanan: Mencari Pemimpin Bervisi Kelautan” di Jakarta, pada Selasa (7/1). Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya. Sementara anggaran kelautan dan perikanan terus meningkat. Ironisnya, anggaran itu memperlebar jurang kemiskinan. Nelayan dan pembudidaya kecil diposisikan sebagai buruh, sementara pemilik kapal atau lahan berkubang dana program pemerintah. KIARA mencatat program pemerintah jauh dari upaya penyejahteraan nelayan di desa pesisir atau perkampungan nelayan. Nelayan dan keluarganya masih dihadapkan pada perkara terputusnya tata kelola hulu ke hilir, seperti tidak ada jaminan perlindungan jiwa dan sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan; semakin sulitnya akses melaut akibat praktek pembangunan yang tidak ramah nelayan; serta ancaman bencana yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih parah lagi, akses BBM bersubsidi masih menjadi perkara laten bagi masyarakat nelayan. Sementara pada 2014, Indonesia dihadapkan pada persoalan pergantian kepemimpinan nasional. Kekeliruan memilih akan berimbas pada limbungnya perikanan Indonesia. Padahal di level regional, Indonesia akan dihadapkan pada pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 1 Januari 2015 mendatang. Tanpa kesungguhan dan dukungan kebijakan Pemerintah, masyarakat nelayan hanya akan menjadi korban perdagangan bebas. “Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 Kelautan dan Perikanan” itu merupakan kerja sama KIARA dengan Center for Oceanography and Marine Technology (COMT) Surya University. Editor : Sotyati Sumber: http://satuharapan.com/read-detail/read/kiara-pengelolaan-kelautan-dan-perikanan-2013-stagnan/

100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun

100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun

TEMPO.COJakarta–Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan terjadi pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahun. “Praktik pencurian ikan dari tahun ke tahun bertambah banyak. Pada 2012 lebih dari 6.000 kapal asing mencuri ikan. Pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahunnya,” kata Halim pada Selasa, 7 Januari 2014 dalam diskusi bertajuk Mencari Pemimpin Bervisi Kelautan di Cikini, Jakarta Pusat. Sepanjang 2001 hingga 2013 terjadi 6.215 kasus pencurian ikan. Dari jumlah itu lebih dari 60 persen atau 3.782 terjadi sampai November 2012. Ironisnya, kata Halim, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo justru mengesahkan aturan yang membolehkan alih muatan (transhipment). Ini menjadi salah satu penyebab melonjaknya kasus pencurian ikan di perairan Indonesia. Penyebab lainnya, Halim menuturkan, ideologi negeri ini tidak menganggap penting laut. Padahal Indonesia berbatasan dengan 10 negara dan mereka bebas masuk mencuri ikan. Beberapa negara yang tercatat melakukan pencurian ikan yakni Malaysia, Filipina, Cina, Korea, Thailand, Vietnam dan Myanmar. Selain itu, dalam anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tidak tercermin upaya pengamanan laut. KKP hanya memiliki 24 kapal pengawas laut. Meskipun belakangan ada penambahan sekitar 2 atau 3 kapal, hal itu masih jauh dari kebutuhan lautan Indonesia. Idealnya, kata dia, Indonesia memiliki 80 kapal pengawas laut. Kewenangan bidang kelautan dan perikanan yang terbagi pada TNI Angakatan Laut dan Kepolisian juga menjadi penyebab. “Mereka ada kepentingan, ada main dengan pencuri ikan,”katanya. Halim mengatakan KIARA telah melaporkan adanya dugaan korupsi di bidang kelautan dan perikanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini KPK masih mendalami laporan tersebut. Akibat kasus pencurian ikan tersebut, menurut FAO, Indonesia tercatat mengalami kerugian Rp 300 triliun setiap tahunnya. Namun, jumlah itu hanya dari segi ikan. Jika ditambah dengan nilai pajak negara, kerugian mencapai Rp 50 triliun per tahun. Permen Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas perubahan Permen 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap dianggap tidak menyelesaikan masalah pencurian ikan. Bahkan berpotensi tetap melanggar Pasal 25B UU No. 45 Tahun 2009. Pertama, kewajiban Vessel Monitoring System untuk Kapal 30 GT dan Asing Dilonggarkan. Kedua, alih muatan kapal masih diperbolehkan. Pengaturan mengenai transshipment (alih muatan) dari antara kapal di atas perairan masih dimungkinkan dilakukan berdasarkan Permen 26 Tahun 2013. Dengan masih diberikan kebebasan untuk melakukan alih muatan merupakan celah yang berisiko tetap terjadinya pencurian ikan. Terlebih dengan adanya pengecualian terhadap komoditas tuna segar untuk wajib diolah di dalam negeri. Komoditas tuna segar dikecualikan dari Unit Pengolahan Ikan. Di tengah minimnya kapasitas negara melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KIARA mendesak Presiden SBY untuk menegur Menteri Kelautan dan Perikanan agar merevisi peraturan menteri yang berpotensi merugikan Negara dan nelayan tradisional, serta mengganggu ketersediaan sumber pangan perikanan dalam negeri. Berikut data pencurian ikan sejak 2001 sampai 2012: Tahun 2001 Jumlah 155 kasus Tahun 2002 Jumlah 210 kasus Tahun 2003 Jumlah 522 kasus Tahun 2004 Jumlah 200 kasus Tahun 2005 Jumlah 174 kasus Tahun 2006 Jumlah 216 kasus Tahun 2007 Jumlah 184 kasus Tahun 2008 Jumlah 243 kasus Tahun 2009 Jumlah 203 kasus Tahun 2010 Jumlah 183 kasus Tahun 2011 Jumlah 104 kasus Tahun 2012 Jumlah 75 kasus Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/01/08/092543036

Salah Urus Sektor Kelautan

Salah Urus Sektor Kelautan

JAKARTA, GRENSNEWS.COM- Ada yang salah dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia.Pemerintah Indonesia hanya fokus pada peningkatan produksi hasil kelautan ketimbang kesejahteraan para nelayannya. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan dari anggaran sejak tahun 2008 hingga 20014, jumlah anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan masih berorientasi pada anggaran peningkatan produksi. “Sejak Sembilan tahun yang lalu, anggaran KKP rata-rata per tahun itu mencapai Rp 4,97 triliun per tahun dengan kenaikan rata-rata Rp Rp 0,4 triliun per tahun. Kecenderungan ini mestinya dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat nelayan, tapi sebaliknya fluktuasi anggaran justru tidak disertai dengan kreativitas program untuk kesejahteraan nelayan,” kata Halim kepada Grensnews.com, selasa (7/1). Pusat data KIARA Desember 2013 mencatat program anggaran belanja Kementerian tahun Anggaran 2013-2014 tidak jauh berada dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, pengembangan pembangunan dan pengelolaan perlabuhan perikanan. Kedua, pembinaan dan pengembangan Kapal Perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan. Akan tetapi seluruh program yang dibuat justru tidak dirasakan oleh nelayan tradisional. Pada tahun 2014 anggaran di keseluruhan bidang di Kementrian Kelautan dan Perikanan paling besar pos-nya berada pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp 1.040.452.019. Sedangkan terbesar kedua berada di pos Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 917.706.222. “Meski anggaran meningkat tapi tidak pro-rakyat,” imbuh Halim. Lebih lanjut, menurut Abdul Halim, anggaran itu tidak dapat menyejahterakan nelayan karena tidak terhubungnya fakta di perkampungan nelayan dengan penganggaran KKP. Dampak lain tidak mendukungnya  yaitu perlindungan kepada nelayan yang hilang dan meninggal saat melaut. Terlebih anggaran bagi nelayan bila tidak bias melaut karena faktor cuaca. Sedikitnya 20.726 nelayan hingga februari 2013 tidak bias melaut di 10 kabupaten/kota di Indonesia tanpa perlindungan dan ancaman bencana. Tahun 2010 sebanyak 86 orang, 2011 sebanyak 149, dan 2012 sebanyak 186 orang. Sebagai contoh kebijakan yang tidak memihak pada rakyat, khususnya nelayan yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. UU itu dinilai tidak memihak diskriminasi persamaan perlakukan yang berpotensi menyebabkan diskriminalisasi nelayan. Penyamarataan itu dalam konteks perbandingan nelayan kecil atau tradisional dan nelayan besar. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memihak nelayan tradisional dan cenderung berpihak pada kepentingan pemodal besar, termasuk asing. Selain itu UU itu juga menimbulkan ancaman penggusuran terhadap masyarakat pesisir. Serta mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Masalah-masalah itu, kata Abdul Halim, didukung dengan sikap para pemimpin daerah yang tidak ramah kebijakan terhadap nelayan. KIARA menemukan sedikitnya 50 kepala daerah, terdiri dari 4 gubernur, 36 bupati, dan 10 walikota yang memberlakukan kebijakan tidak ramah terhadap nelayan. Permasalahan itu seperti reklamasi pantai dan perizinan tambang besi, serta alih konversi kawasan menjadi kawasan PLTU ataupun pariwisata. Sementara itu menaiknya kenaikan produksi justru tidak menjadi prestasi. Ironisnya, tahun ini jumlah impor ikan meningkat. Tercatat tahun 2012 meningkat menjadi 441.000 ton dari tahun sebelumnya sebesar 431.871 ton. Direktur  Center for Oceanography and Marine Technology Universitas Surya Alan Koropitan mengatakan kebutuhan permintaan dunia akan ikan dan produk perikanan terus meningkat dari 133 juta ton pada tahun 1999 hingga 2001 menjadi 183 juta ton pada proyeksi 2015. “Permintaan makanan laut per kapita per tahun diperkirakan meningkat: dari rata-rata 16,1 kg tahun 1999 hingga 2001 menjadi 19,1 kg pada tahun 2015,” kata Alan dalam paparannya pada Refleksi Akhir Tahun  KIARA di Jakarta, Selasa (7/1). Alan menambahkan kebutuhan ikan segar dunia sendiri mengalami kenaikan besar hingga 45 persen setiap tahun, namun sumbangan Indonesia baru sebesar 3,5 persen, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2013. Namun sayangnya Indonesia sebagai negara maritim terbesar tidak memanfaatkan potensi itu dengan baik. Orientasi itu justru masih fokus pada produksi belum memperhatikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir sebagai ujung tombak mata rantai industri perikanan. Lebih lanjut Alan katakan kalau tak segera dibenahi kedepan sektor kelautan akan semakin tertinggal karena semakin banyak masyarakat pesisir termasuk nelayan yang miskin. Tentu saja ini sangat melenceng dari tujuan bernegara. Dimana ditegaskan melalui Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Tujuan NKRI sangat jelas dirumuskan dalam Pembukaan UUD1945, yaitu NKRI yang berkedaulatan rakyat, yang: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Reporter : Mungky Sahid Redaktur : Muhammad Fasabeni   Sumber: http://www.gresnews.com/berita/sosial/16071-salah-urus-sektor-kelautan/

Kiara: Nelayan tidak Terima Manfaat Anggaran Kementerian Kelautan

Kiara: Nelayan tidak Terima Manfaat Anggaran Kementerian Kelautan

Selasa, 7 Januari 2014 | 14:28 WIB | Reporter: Budi Ernanto Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritisi peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2014 yang mencapai Rp5,60 triliun. Peningkatan anggaran tersebut dinilai percuma karena tidak terhubung langsung dengan masyarakat nelayan tradisional. Sekjen Kiara Abdul Halim mengatakan hanya sekitar 0,01% anggaran yang dipergunakan untuk kepentingan nelayan atau sekitar Rp258 miliar. Anggaran KKP yang hanya Rp3,20 triliun pada 2008 dan terus meningkat hingga Rp7,07 triliun pada 2013 atau terjadi peningkatan Rp0,4 triliun per tahun disebut Abdul tidak dibarengi dengan kreativitas dalam setiap pembuatan program. “Faktanya, anggaran malah menyebabkan putusnya tata kelola hulu ke hilir, tidak ada perlindungan jiwa dan sosial bagi nelayan dan keluarga, sulitnya akses melaut akibat pembangunan yang tak ramah nelayan, serta akses BBM yang bermasalah,” tutur Abdul, di Jakarta, Selasa (7/1). Ditambah lagi, program yang tertera di dalam Rincian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2013 dengan 2014 tidak jauh berbeda. Misalnya, pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan. “Ironisnya manfaat dari pelaksanaan anggarannya itu justru tidak dirasakan oleh masyarakat nelayan tradisional. Tidak terhubungnya nelayan dengan anggaran KKP jadi penyebab utama terhambatnya keseriusan kesejahteraan mereka,” pungkas Abdul. Editor: Asnawi Khaddaf Sumber: http://m.metrotvnews.com/read/news/2014/01/07/205801/Kiara-Nelayan-tidak-Terima-Manfaat-Anggaran-Kementerian-Kelautan

REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 KELAUTAN DAN PERIKANAN; MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN

 

REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014

KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN 

PENGANTAR Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 tidak mengalami perubahan berarti. Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya. Padahal, secara esensial tidak ada ubahnya dengan konsep minapolitan ala Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Tidak hanya itu, anggaran kelautan dan perikanan juga terus meningkat. Ironisnya justru kian memperlebar jurang kemiskinan: nelayan dan pembudidaya kecil diposisikan sebagai buruh, sementara pemilik kapal/lahan berkubang dana program pemerintah. KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) mencatat sejumlah fakta tidak terhubungnya program pemerintah dengan upaya penyejahteraan nelayan di desa pesisir/perkampungan nelayan, di antaranya nelayan masih dihadapkan pada perkara terputusnya tata kelola hulu ke hilir; tiadanya jaminan perlindungan jiwa dan sosial (termasuk pendidikan dan kesehatan) bagi nelayan dan keluarganya; semakin sulitnya akses melaut akibat praktek pembangunan yang tidak ramah nelayan; serta ancaman bencana yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih parah lagi, akses BBM bersubsidi masih menjadi perkara laten bagi masyarakat nelayan. Tahun 2014 adalah tahun politik. Dalam pada itu, bakal berlangsung pergantian kepemimpinan nasional. Seperti apakah pemimpin nasional yang dibutuhkan Republik Bahari ini? Kekeliruan dalam memilih akan berimbas pada limbungnya raksasa perikanan dunia. Terlebih, di level regional, Indonesia akan dihadapkan pada pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per tanggal 1 Januari 2014. Tanpa kesungguhan, Pemerintah Republik Indonesia hanya akan mengorbankan masyarakat nelayan sebagai obyek perdagangan bebas. Atas dasar itulah, KIARA menyampaikan Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 Kelautan dan Perikanan: MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN. ANGGARAN MENINGKAT, NELAYAN TERPURUK Sejak tahun 2008-2014, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) cenderung mengalami peningkatan (lihat Tabel 1). Bahkan pada tahun 2011, terdapat tambahan sebesar Rp1.137.763.437.000 dari APBN Perubahan. Tabel 1. Anggaran KKP Tahun 2008-2013
No Tahun Jumlah (Triliun)
1 2008 Rp3,20 Triliun
2 2009 Rp3,70 Triliun
3 2010 Rp3,19 Triliun
4 2011 Rp4,91 Triliun
5 2012 Rp5,99 Triliun
6 2013 Rp7,07 Triliun
7 2014 Rp5,60 Triliun
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) Jika dirata-rata, anggaran KKP sebesar Rp4,97 Triliun per tahun, dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp0,4 Triliun/Tahun. Kecenderungan peningkatan anggaran ini mestinya dibarengi dengan visi menyejahterakan masyarakat nelayan tradisional. Sebaliknya, fluktuasi anggaran justru tidak disertai dengan kreativitas program. Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) mencatat, program yang tertera di dalam Rincian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013-2014 tidak jauh berbeda, misalnya: (1) Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; (2) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan. Ironisnya, manfaat dari pelaksanaan anggarannya justru tidak dirasakan nelayan tradisional. Tidak terhubungnya fakta di perkampungan nelayan dengan penganggaran di KKP menjadi penyebab utama mandeknya keseriusan penyejahteraan masyarakat nelayan. Di tahun 2014, misalnya, dari anggaran sebesar Rp 5,60 Triliun (lihat Tabel 1), hanya 0,01 persen atau sebesar Rp. 258 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil. Tabel 2. Rincian Anggaran Belanja Bidang KKP Tahun 2014
No.

Nama Bidang

Jumlah (Miliar)

1 Sekretariat Jenderal Rp. 360.231.141
2 Inspektorat Jenderal Rp. 50.532.572
3 Ditjen Perikanan Tangkap Rp. 1.404.452.019
4 Ditjen Perikanan Budidaya Rp. 917.706.222
5 Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp. 558.135.308
6 Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp. 601.941.004
7 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 480.917.247
8 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Rp. 488.465.523
9 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Rp. 259.762.597
  Total Rp. 5.601.487.908
Sumber: Rincian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 Menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan, Kementerian Keuangan MELAUT TANPA PERLINDUNGAN Sudah sejak tahun 2010, jumlah nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut akibat dampak perubahan iklim mengalami peningkatan (lihat Tabel 3). Sayangnya, fakta ini tidak dianggap sebagai hal penting oleh Negara. Tak hanya itu, ancaman bencana (gempa, banjir bandang, banjir rob, gelombang tinggi, dan angin kencang) juga berakibat pada tidak bisa melautnya masyarakat nelayan tradisional. Pusat Data dan Informasi KIARA (Februari 2013) menerima laporan sedikitnya 20.726 nelayan tidak bisa melaut di 10 kabupaten/kota di Indonesia tanpa perlindungan dari ancaman bencana. Tabel 3. Jumlah Nelayan Hilang dan Meninggal Dunia di Laut 2010-2012
No Tahun Jumlah Nelayan
1 2010 86
2 2011 149
3 2012 186
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) Mengingat kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana produksi nelayan, dan luasnya wilayah yang terkena dampak cuaca ekstrem memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi sosial nelayan tradisional dan mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status cuaca ekstrem semestinya dikategorikan sebagai bencana nasional. Apalagi Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan informasi prakiraan cuaca sebelumnya. Ironisnya, informasi yang disediakan oleh BMKG tidak dijadikan sebagai panduan KKP untuk melindungi nelayan. Akibatnya, sepanjang tahun 2013, sebanyak 255 nelayan mengalami kecelakaan, hilang dan meninggal dunia di laut tanpa jaminan perlindungan jiwa (lihat Tabel 4). Tabel 4. Jumlah Nelayan Mengalami Kecelakaan, Hilang dan Wafat di Laut 2013

No

Bulan

Jumlah Kecelakaan

Jumlah Nelayan Wafat

1 Januari 8 kasus 49 orang
2 Februari 1 kasus 1 orang
3 Maret 1 kasus 1 orang
4 April 3 kasus 60 orang
5 Mei 2 kasus 11 orang
6 Juni 3 kasus 14 orang
7 Juli 5 kasus 16 orang
8 Agustus 9 kasus 10 orang
9 September 9 kasus 18 orang
10 Oktober 5 kasus 6 orang
11 November 5 kasus 15 orang
12 Desember 6 kasus 24 orang
  Jumlah total 57 Kasus 225 orang
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember  2013) KEBIJAKAN MENGEBIRI Dalam 2 tahun terakhir, kebijakan kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR RI justru tidak memihak kepada hajat hidup masyarakat nelayan. Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) menemukan bahwa sebanyak 7 (tujuh) kebijakan kelautan dan perikanan yang tidak memihak nelayan, berpihak kepada kepentingan asing, diskriminatif, berpotensi menyebabkan dikriminalisasinya nelayan, menimbulkan ancaman penggusuran terhadap masyarakat pesisir, dan mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (lihat Tabel 5). Tabel 5. Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan
No Kebijakan Keterangan
1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Disahkan DPR pada 16 November 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 –       Tidak memihak kepada nelayan tradisional –       Diskriminasi persamaan perlakuan –       Berpotensi menyebabkan dikriminalisasinya nelayan
2 Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Disahkan DPR pada 18 Desember 2013 –       Tidak memihak kepada nelayan tradisional –       Berpihak pada kepentingan asing –       Diskriminasi persamaan perlakuan –       Menimbulkan Ancaman Penggusuran terhadap Masyarakat Pesisir –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
3 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2012 –       Tidak memihak kepada nelayan tradisional –       Menimbulkan Ancaman Penggusuran terhadap Masyarakat Pesisir –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
4 Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia direvisi dengan Permen Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2013 pada 20 September 2013 –       Berpihak pada kepentingan asing –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil  
5 Permen Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
6 Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil –       Tidak memihak kepada nelayan tradisional –       Menimbulkan Ancaman Penggusuran terhadap Masyarakat Pesisir –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
7 Permen Kelautan dan Perikanan No. 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan –       Berpihak pada kepentingan asing –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013)   KEPALA DAERAH TAK RAMAH NELAYAN Tiga tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan Pasal-pasal HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menegaskan adanya 4 hak konstitusional masyarakat nelayan, KIARA menemukan sedikitnya 50 Kepala Daerah, terdiri dari: (i) 4 Gubernur; (ii) 36 Bupati; dan (iii) 10 Walikota yang memberlakukan kebijakan tidak  ramah terhadap nelayan (lihat Tabel 6). Tabel 6. Daftar Kepala Daerah Tidak Ramah Nelayan
No Kepala Daerah Bentuk Kebijakan Tidak Ramah Nelayan
  Gubernur  
1 Jawa Timur Perizinan Tambang Pasir Laut
2 Sumatera Utara Alih konversi mangrove
3 DKI Jakarta Reklamasi Pantai
4 Bali Reklamasi Pantai
  Bupati  
5 Batang Alih fungsi kawasan konservasi untuk PLTU
6 Serang Perizinan Tambang Pasir Laut
7 Jepara Perizinan Tambang Pasir Besi
8 Pandeglang Perizinan Tambang Pasir
9 Bangka Perizinan Tambang Timah
10 Belitung Perizinan Tambang Timah
11 Langkat Pembolehan/Pembiaran Pemakaian Trawl
12 Asahan Pembolehan/Pembiaran Pemakaian Trawl
13 Tangerang Reklamasi Pantai
14 Minahasa Utara Reklamasi Pantai
15 Bolaang Mongondow Timur Perizinan Tambang Pasir Besi
16 Bolaang Mongondow Utara Perizinan Tambang Pasir Besi
17 Kepulauan Sangihe Perizinan Tambang Pasir Besi
18 Gresik Reklamasi Pantai
19 Mamuju Reklamasi Pantai
20 Donggala Reklamasi Pantai
21 Pangandaran Perizinan Tambang Pasir Besi
22 Tasikmalaya Perizinan Tambang Pasir Besi
23 Bandung Barat Perizinan Tambang Pasir Besi
24 Minahasa Selatan Perizinan Tambang Pasir Besi
25 Minahasa Tenggara Perizinan Tambang Pasir Besi
26 Morowali Reklamasi Pantai
27 Aceh Besar Perizinan Tambang Pasir Laut
28 Seluma, Bengkulu Perizinan Tambang Pasir Besi
29 Belitung Perizinan Tambang Pasir Laut
30 Bangka Perizinan Tambang Timah
31 Garut Perizinan Tambang Pasir Besi
32 Kulon Progo Perizinan Tambang Pasir Besi
33 Kebumen Perizinan Tambang Pasir Besi
34 Cilacap Perizinan Tambang Pasir Besi
35 Tulungagung Perizinan Tambang Pasir Besi
36 Lumajang Perizinan Tambang Pasir Besi
37 Jember Perizinan Tambang Pasir Laut
38 Blitar Perizinan Tambang Pasir Laut
39 Ende Perizinan Tambang Pasir Besi
40 Konawe Perizinan Tambang Pasir Besi
  Walikota  
41 Balikpapan Perizinan Tambang Pasir Laut dan Reklamasi Pantai
42 Manado Reklamasi Pantai
43 Palu Reklamasi Pantai
44 Makasar Reklamasi Pantai
45 Lampung Reklamasi Pantai
46 Padang Reklamasi Pantai
47 Semarang Reklamasi Pantai
48 Surabaya Reklamasi Pantai
49 Kupang Reklamasi Pantai
50 Bau-bau Reklamasi Pantai
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) KENAIKAN PRODUKSI, BUKAN PRESTASI Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan kenaikan produksi sebagai prestasi. Padahal, dengan wilayah lautan seluas 70%, peningkatan produksi adalah hal yang lumrah. Apalagi terdapat dukungan anggaran yang terus meningkat, khususnya bagi Ditjen Perikanan Budidaya. Untuk tahun 2014, alokasi anggaran untuk peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar Rp. 917.706.222.000. Di dalamnya termasuk Rp260.000.000.000 untuk bantuan sosial yang rentan disalahgunakan. Tak mengherankan jika di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014, dicantumkan tujuan: peningkatan produksi perikanan terutama dari perikanan budidaya, selain dari perikanan tangkap melalui pengembangan jaringan tambak, pengembangan benih, perluasan areal budidaya ikan, serta pembangunan pelabuhan perikanan. Program revitalisasi tambak udang melalui tambak demfarm yang digulirkan oleh KKP sejak tahun 2012 menciptakan kesenjangan sosial yang kian tinggi di kalangan masyarakat pembudidaya. Hal ini dikarenakan pihak penerima proyek Demfarm seperti di Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 2012 pada umumnya adalah juragan tambak. Kiara menyatakan format pengerjaan proyek denfarm yang dilakukan di sepanjang kawasan pantai utara Jawa itu juga dinilai merupakan pengerjaan proyek yang tidak berbasis kelompok melainkan buruh-majikan.  Tenaga kerja didatangkan dari luar desa atau bahkan berasal dari kecamatan lainnya. Hal ini menyalahi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang dalam Rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya. Di dalam Bab II tentang Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi, Kelompok Pembudidaya Ikan didefinisikan sebagai kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok, yang mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya. Dalam perkataan lain, semangat yang dibangun proyek demfarm hanya memperkaya para juragan pemilik tambak, sementara kelompok pembudidaya ikan yang menjadi sasaran utama justru dikesampingkan. Hal ini kian memperlebar jurang kesejahteraan di tingkat masyarakat pembudidaya. Tanpa kesejahteraan pembudidaya, kenaikan produksi bukanlah prestasi. NEGERI OTOMATIS Salah satu produk kebijakan yang akan diberlakukan di ASEAN, khususnya untuk sektor perikanan, adalah sertifikasi (best practices) produk perikanan budidaya. Dalam istilah ASEAN, disebut sebagai GAP (Good Aquaculture Practices). Sejauh mana kesiapan Indonesia? Sebanyak lebih dari 4,5 juta pembudidaya dan 2,3 juta jiwa nelayan bakal dihadapkan pada pemberlakukan pasar tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN per 1 Januari 2015. Di tengah isu global di sektor perikanan budidaya tentang jaminan mutu dan keamanan pangan, masyarakat dunia menjawabnya dengan berbagai sistem standar mutu, keamanan pangan dan sertifikasi, seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), GAP (Good Aquaculture Practices), ASC (Aquaculture Stewardship Council), dan sebagainya. Di level nasional, Dirjen Perikanan Budidaya KKP mengeluarkan kebijakan CBIB yang dilegalisasi dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. Aturan ini hanya mengatur cara berbudidaya ikan yang baik dari sisi keamanan bilogis dan pangan, serta seolah-olah ramah lingkungan. Namun aturan ini tidak ditujukan untuk mengantisipasi berulangnya praktek pelanggaran hak asasi manusia, problematika lingkungan, dan mengabaikan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Pemerintah telah menetapkan CBIB sejak 5 Januari 2007, melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2/MEN/2007 Tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB). CBIB yang terbit pada tahun 2007 masih mengacu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan belum mengacu kepada UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004. Ironisnya, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) tidak membedakan antara korporasi pertambakan yang menerapkan sistem contract farming/corporate farming seperti yang terjadi di pertambakan udang Bumi Dipasena saat bermitra dengan PT. Aruna Wijaya Sakti afiliasi dari Central Proteina Prima (PT. AWS/CPP). Menyamakan perlakuan antara petambak skala besar/industri dengan contract farming (korporasi) dengan petambak tradisional/skala kecil/mandiri akan mendiskriminasi petambak skala kecil (tradisional/mandiri). Selain perbedaan perlakukan, CBIB juga tidak membedakan antara petambak mandiri dan tradisional dengan budidaya yang dilakukan oleh korporasi. Karena adanya perbedaan dalam permodalan, teknologi, informasi dan pengetahuan petambak skala kecil (tradisional/mandiri) yang akan mengakibatkan mereka tidak dapat bersaing dengan pertambakan skala besar (korporasi). Tidak menutup kemungkinan aturan ini akan mematikan usaha budidaya tambak tradisional/mandiri dan tujuan untuk menyejahterakan para nelayan budidaya tidak tercapai. Program Pemerintah terhadap keberlanjutan pembudidaya ikan saat ini masih belum secara maksimal mendukung kepentingan petambak tradisional maupun intensif mandiri. Ditambah lagi, CBIB dirumuskan tidak secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat petambak maupun organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan petambak. Padahal keberadaan peraturan hendaknya mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan sehingga peraturan tersebut memberikan keadilan. Dalam hal tanggung jawab, aturan ini hanya berorientasi pada hasil yang baik, tapi aturan tidak secara spesifik mendelegasikan tanggung jawab di luar kemampuan petambak tradisional dan intensif mandiri. Contoh, pengadaan labolatorium, hatchery, bibit (benur) dan pakan yang terjamin kualitasnya, serta mudah didapatkan. Juga termasuk ancaman eksternal yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh para petambak, seperti pencemaran yang diakibatkan oleh industri dan aktivitas lainnya. BISNIS AMIS Hasil penelitian Pusat Pengembangan Oseanologi (P2O) LIPI yang dilakukan pada tahun 2000, kondisi terumbu karang Indonesia 41,78% dalam keadaan rusak, 28,30% dalam keadaan sedang, 23,72% dalam keadaan baik, dan 6,20% dalam keadaan sangat baik. Dalam menyelesaikan kondisi terumbu karang rusak yang tinggi tersebut Pemerintah justru menyelenggarakan program konservasi terumbu karang yang dberi nama COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Project) dengan pembiayaan berbasis hutang. Program yang diklaim pemerintah sebagai upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, penambahan luas kawasan konservasi perairan serta terkelolaanya jenis biota laut yang terancam punah, langka, endemik, dan dilindungi. COREMAP yang melibatkan instansi pemerintah, LSM internasional dan dibiayai dengan menggunakan dana utang dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) ini tidak memberikan dampak yang lebih baik bagi perbaikan kawasan terumbu karang. Pada periode 2004-2011, total anggaran COREMAP tahap II mencapai lebih dari Rp. 1,3 triliun yang diantaranya dibiayai melalui utang luar negeri dari Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan AusAID. Dalam pelaksanaannya, program konservasi terumbu karang ini gagal, tidak efektif dan rawan kebocoran dana. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Program Coremap, antara Tahun 2011 s.d Semester I 2012. Hasil audit BPK menunjukkan hampir semua program COREMAP laut berujung pada kegagalan. COREMAP tidak mencapai indikator perencanaan, implementasi hingga pengawasan. Bukti-bukti sejalan berdasarkan fakta lapangan ditemukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara sejak 2009 lalu. Pada akhirnya, program konservasi dari hutang luar negeri seperti COREMAP menjadi mesin ATM baru, dan bahkan miskin prestasi. KIARA mengidentifikasi penyelewengan dana COREMAP II mencapai Rp 11,401 milyar. Dana tersebut semestinya untuk kebutuhan masyarakat nelayan melalui implementasi empat komponen, yakni: pembangunan pusat informasi dan penyadaran perlindungan terumbu karang; penghidupan alternatif untuk mereduksi tekanan atas ekosistem karang; pengawasan kawasan konservasi laut; dan sarana fisik seperti posyandu, bangsal kerja dan bangunan MCK (mandi, cuci, kakus). MEMFASILITASI ASING Praktek penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (IUU fishing) menjadi salah satu perhatian banyak Negara, termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2013, sedikitnya 39 kapal asing memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal. Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013) mendapati kapal-kapal tersebut berasal dari Malaysia, Cina, Filipina, Korea, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Praktek ini jelas merugikan negara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan. Praktik pencurian ikan di perairan Indonesia tahun demi tahun bertambah banyak. Sepanjang 2001 – 2013, terdapat 6.215 kasus pencurian ikan. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 3.782 kasus terjadi hingga November 2012. Ironisnya, Menteri Kelautan dan Perikanan justru mengesahkan aturan yang membolehkan alih muatan (transhipment). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan pencurian ikan di Indonesia. Bahkan berpotensi tetap melanggar Pasal 25B UU No. 45 Tahun 2009. Pertama, kewajiban Vessel Monitoring System untuk Kapal 30 GT dan Asing Dilonggarkan. Berdasarkan perubahan Pasal 19 persyaratan permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan bagi kapal diatas 30 (tiga puluh) GT tidak diwajibkan memenuhi Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system. Surat keterangan pemasangan transmitter haruslah dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan. Kewajiban memenuhi surat keterangan pemasangan transmitter awalanya ditegaskan dalam Permen KP No. 30 Tahun 2012 yang kemudian direvisi dengan Permen 26 Tahun 2013 yang melonggarkan kewajiban menjadi surat pernyataan kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan. Persyaratan tersebut selain kepada kapal penangkapan ikan diatas 30 GT juga kepada usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Dengan tidak diwajibkannya pemasangan transmitter vessel monitoring system kepada usaha perikanan tangkap oleh asing akan meningkatkan pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena kapal perikanan akan menangkap ikan di luar wilayah penangkapan yang ditetapkan izin yang diberikan. Permen Revisi Usaha Perikanan Tangkap tidak menjawab mandate UU Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan sistem pemantauan kapal perikanan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf e UU No. 45 Tahun 2009. Penangkapan ikan diluar daerah atau wilayah yang diberikan izin berarti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 45 Tahun 2009 yang mewajibkan penangkapan ikan di daerah yang ditetapkan. Kedua, alih muatan kapal masih diperbolehkan. Pengaturan mengenai transshipment (alih muatan) dari antara kapal di atas perairan masih dimungkinkan dilakukan berdasarkan Permen 26 Tahun 2013. Perubahan pengaturan alih muatan tidak berbeda dengan peraturan yang sebelumnya, yang hanya dipindahkan pasalnya ke Pasal 37 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dengan tambahan Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C yang mengatur persyaratan usaha pengangkutan ikan dengan pola kemitraan. Dengan masih diberikan kebebasan untuk melakukan alih muatan merupakan celah yang berisiko tetap terjadinya pencurian ikan. Terlebih dengan adanya pengecualian terhadap komoditas tuna segar untuk wajib diolah di dalam negeri. Ketiga, komoditas tuna segar dikecualikan dari Unit Pengolahan Ikan. Pasal 44 ayat (1) Permen 26 Tahun 2013 mengatur setiap perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT wajib bermitra dengan Unit Pengolah Ikan. Namun, berdasarkan Pasal 44 ayat (3a) Permen 26/2013 kewajiban usaha perikanan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT untuk bermitra dengan Unit Pengolah Ikan dikecualikan bagi komoditas tuna segar. Sebagaimana diketahui bersama wilayah perairan Indonesia merupakan sebagian dari daerah penangkapan tuna (tuna fishing ground) dunia. Aturan Pasal 44 ayat (3a) yang mengecualikan penangkapan komoditas tuna segar tidak diwajibkan untuk diolah dalam negeri merupakan aturan yang akan merugikan sumber daya perikanan Indonesia. Berbagai kapal penangkap ikan tuna dari Jepang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dari yang terkecil sebesar 50 GT sampai berukuran lebih besar dari 300 GT. Sehingga pengecualian terhadap komoditas tuna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 25B ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009. Pasal  25B ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 mewajibkan kepada pemerintah untuk memprioritaskan produksi dan pasokan ke dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Pasal ini merupakan kebijakan penting mengenai “domestic obligation“ untuk memprioritaskan konsumsi protein bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan adanya klausul Pasal 44 ayat (3a), revisi permen tersebut telah mengelabui tekanan publik terhadap kebijakan pengelolaan perikanan Indonesia. Setelah sebelumnya Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 88 Permen KP No. 30 Tahun 2012 memperbolehkan kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan purse seine berukuran diatas 1000 (seribu) GT yang dioperasikan secara tunggal untuk membawa langsung ikan hasil tangkapannya keluar negeri telah dihapuskan. Aturan ini telah dihapus dan ditambahkan dengan kewajiban melaporkan ke syahbandar untuk melakukan perbaikan/docking ke luar negeri. Dihapusnya peraturan Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 88 seolah-olah hanya ilusi pengelolaan pangan untuk berdaulat namun kenyataannya hanya menjadi komoditas ekspor tanpa memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pangan perikanan yang berkualitas. Lebih lanjut, kerjasama yang dijalin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan FAO dalam menanggulangi praktek IUU fishing tidak akan berdaya guna jika Negara justru melonggarkan aturan usaha perikanan tangkap. Di tengah minimnya kapasitas Negara melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KIARA mendesak Presiden SBY untuk menegur Menteri Kelautan dan Perikanan agar merevisi peraturan menteri yang berpotensi merugikan Negara dan nelayan tradisional, serta mengganggu ketersediaan sumber pangan perikanan dalam negeri. PENUTUP: MENCARI PEMIMPIN BERVISI DAN PEKERJA Di tahun 2014, berbagai fakta yang belum dituntaskan harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemimpin nasional baru, untuk diselesaikan. Pertama, tidak terhubungnya rantai pasokan bahan baku, sistem logistik, dan persaingan kualitas. Kedua, untuk perikanan budidaya, mempertimbangkan kemampuan para pelaku tambak tradisional maupun intensif mandiri yang masih sangat minim fasilitas pendukung infrastruktur, seperti laboratorium, maka sulit bagi petambak untuk bisa menjalankan aturan CBIB ini. Oleh karena itu, fasilitasi program dan bantuan teknis harus menjadi prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan untuk masyarakat pembudidaya tradisional. Ketiga, dalam hal menjaga kualitas produksi yang baik dan sehat seharusnya pemerintah lebih memfokuskan pada pencegahan-pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas lain, seperti pertambangan, limbah industri di luar aktivitas kegiatan tambak dan perikanan tangkap, dan sebagainya. Keempat, menutup akses asing, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945.***   Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Abdul Halim, Sekretaris Jenderal di +62 815 53100 259 Susan Herawati, Koordinator Divisi Perencanaan, Evaluasi dan Penggalangan Dukungan di +62 821 1172 7050 Ahmah Marthin Hadiwinata, Koordinator Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan di +62 812 8603 0453 Selamet Daroyni, Koordinator Divisi Pendidikan dan Penguatan Jaringan di +62 821 1068 3102   Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan The People’s Coalition for Fisheries Justice Jl. Manggis Blok B Nomor 4 Perumahan Kalibata Indah Jakarta 12750 Telp./Faks. +62 21 799 3528 Email. kiara@kiara.or.id FB. Kiara Twitter. @sahabatkiara www.kiara.or.id

KIARA SESALKAN REVISI UU NO. 27/2007

KIARA SESALKAN REVISI UU NO. 27/2007

JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menganggap disahkannya revisi UU 27/2007 menjadi mimpi buruk bagi nelayan tradisional. Revisi itu dinilai tidak berpihak kepada nelayan kecil karena nelayan kecil sengaja dibiarkan bersaing secara bebas dengan industri besar. “DPR dan KKP menghendaki persaingan bebas yang akan mendiskriminasi nelayan tradisional,” ujar Kiara dalam siaran pers, Kamis (2/1). Selain soal diskriminasi, Kiara juga menyoroti potensi pelanggaran dan manipulasi hak-hak masyarakat adat dalam mengelola pulau-pulau kecil. Kemudian dalam Pasal 30, kata Kiara, kewenangan menteri terlalu luas sehingga sangat rawan untuk melakukan eksploitasi pada kawasan konservasi. Seiring dengan tuntutan global, pemerintah kini juga berupaya melakukan peningkatan kawasan konservasi terutama di daerah pulau-pulau kecil. Sumber  : Bisnis Indonesia,  halaman 18, 03-01-2014

KIARA: Kado Tahun Baru 2014 Terburuk Bagi Nelayan Tradisional

Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

Pengesahan Revisi UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KIARA: Kado Tahun Baru 2014 Terburuk Bagi Nelayan Tradisional

2 Januari 2014. Pada tanggal 18 Desember 2013, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disahkan oleh DPR RI. Pengesahan Undang-undang dilakukan tanpa partisipasi masyarakat serta nelayan tradisional dan petambak secara terbuka dengan proses yang sejati dan sepenuhnya. Namun dilakukan terbatas dan tertutup dengan hanya melibatkan akademisi, pihak swasta dan cenderung untuk dipercepat. Hal tersebut sejatinya mengakibatkan pelanggaran mendasar atas hak partisipasi setiap warga negara dalam kebijakan nasional. Dari pengesahan revisi UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut terdapat tujuh perubahan yang terindikasi kuat berpotensi melanggar hak-hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir atas ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuh perubahan tersebut antara lain: Pertama, dimasukkannya unsur masyarakat dalam mengusulkan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ‘disetarakan’ dengan pemerintah dan dunia usaha. Revisi tersebut menyalahi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan melakukan penyetaraan antara masyarakat nelayan tradisional dengan pihak swasta. Padahal sejak awal sudah berbeda subyeknya. Perlakuan diskriminatif ini juga terjadi secara serampangan dengan dimasukkannya nelayan tradisional dalam unsur Pemangku Kepentingan Utama dalam Pasal 1 angka 30 bersama dengan nelayan modern, pengusaha pariwisata, dan pengusaha perikanan. Sangat jelas, DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghendaki adanya persaingan bebas yang sudah tentu akan mendiskriminasi nelayan tradisional dan pembudidaya ikan kecil. Begitu pula mengenai hak keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu. Undang-undang tidak menjelaskan Hak keberatan tersebut, bagaimana mekanismenya dan bagaimana ukuran keberatan serta jangka waktu tertentu tersebut. Kedua, Pasal 21 dan Pasal 22 Revisi UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengecualikan wilayah ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikelola masyarakat adat dari kewajiban untuk memiliki perizinan, baik lokasi maupun pengelolaan. Pasal 21 tersebut mengesankan adanya persyaratan bertingkat. Di satu sisi memberikan keleluasaan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola ruang penghidupannya, namun di sisi lain membenturkannya dengan frase “mempertimbangkan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan”. Juga tidak ditegaskan definisi kepentingan nasional di dalam Revisi UU Pesisir ini. Selain itu, masyarakat hukum adat diwajibkan untuk mendapatkan pengakuan status hukum dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan status hukum masyarakat adat menjadi potensi masalah terkait dengan sifat pasif negara dalam melakukan pengakuan hukum. Terlebih Revisi UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak memandatkan kepada pemerintah untuk aktif melakukan pengakuan terhadap kesatuan hukum adat sebelum penerbitan perizinan. Kondisi ini sangat potensial untuk mengusir masyarakat adat dari wilayah atau ruang penghidupannya di pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa mendapat pengakuan status hukum masyarakat adat. Ketiga, dengan mengubah skema hak menjadi skema perizinan melalui dua tahap, yaitu izin lokasi dan izin pengelolaan, tetap berpotensi melanggar hak nelayan tradisional. Dalam revisi UU Pesisir, skema tersebut tidak memastikan hak persetujuan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Tanpa hak tersebut, skema ini dapat dipastikan akan tetap melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memandatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk ‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Walaupun Revisi UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengakui hak akses atas wilayah yang telah diberikan izin lokasi dan izin pengelolaan, namun tidak ada sanksi atas pelanggaran hak-hak masyarakat tersebut. Sehingga undang-undang kembali lagi akan membiarkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang telah tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara turun-temurun akan dilanggar haknya. Selain itu, kewenangan pemberian perizinan dimiliki setiap tingkat pemerintahan dari kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Hal ini berpotensi melanggar syarat perizinan dan berimbas terhadap keluarnya perizinan secara mudah dan serampangan. Tidak ada pengawasan bertingkat yang dilakukan terhadap pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan yang diterbitkan oleh daerah di tingkat lokal. Sehingga potensi terbitnya izin tanpa memenuhi persyaratan minimal dalam Undang-Undang Pesisir sangat besar terjadi. Keempat, munculnya Pasal 26A yang akan mempermudah penguasaan asing atas pulau-pulau kecil. Pasal 26A mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam skema investasi penanaman modal dengan dasar izin menteri. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib “mengutamakan kepentingan nasional”. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari frase “mengutamakan kepentingan nasional”. Undang-undang tersebut seolah-olah ingin melindungi kepentingan rakyat, namun mustahil investor asing akan memprioritaskan kepentingan bangsa Indonesia dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada Pasal 26A ayat (4), terindikasi kuat adanya praktek jual-beli pulau oleh orang asing. Bahkan terdapat praktek di lapangan yang bertentangan, misalnya di Gili Sunut, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 109 KK tergusur karena investasi pulau kecil oleh PT Blue Ocean Resort asal Singapura. Pasal 26A terkait erat dengan Pasal 23A yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Untuk kegiatan: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan;  dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. Namun Pasal 26A yang mengatur investasi di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak mewajibkan adanya proses free prior informed consent (Persetujuan dengan Pemberian Informasi Awal/FPIC) yang dimandatkan Protokol Nagoya dari Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 10 tahun 2013. Oleh karena itu, Pasal 26A berpotensi menjadi salah satu celah untuk terjadi pembajakan keanekaragaman hayati (biopiracy). Kelima, Revisi UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakui adanya hak untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam RZWP-3K. Namun derajat hak tersebut turun dengan adanya kata “mengusulkan” yang menurunkan derajatnya menjadi ‘pertimbangan’ dalam penyusunan RZWP-3-K. Sehingga hak-hak tersebut potensial dipelintir dan dapat dilanggar dalam proses lebih lanjut. Ditambah lagi wilayah penangkapan nelayan tradisional dan wilayah masyarakat adat di perairan dengan kegiatan penangkapan ikan merupakan wilayah yang tidak bisa disamakan dengan daratan atau tanah karena sifat dari perairan yang dinamis. Sehingga tidak dapat dipastikan lebih lanjut wilayah penangkapan nelayan tradisional dan masyarakat adat dituangkan dalam peta-peta koordinat. Keenam, Dalam Pasal 30 kewenangan menteri yang terlalu luas dengan kekuasaan untuk menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi. Hal ini berpotensi untuk memunculkan praktek tukar-guling kawasan konservasi yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat setempat, khususnya nelayan tradisional. Apalagi definisi nelayan tradisional di dalam Revisi UU Pesisir ini sangat sempit. Salah satu kasus yang terjadi adalah Kawasan Konservasi Ujungnegoro-Roban di Batang yang diubah karena adanya rencana pembangunan PLTU Batang. Selain itu, juga akan menjadikan proses konservasi menjadi sia-sia karena dengan mengubah zona inti sama saja mengubah upaya konservasi tersebut. Ketujuh, Pasal 63 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah didorong untuk memberdayakan masyarakat. Namun mengapa harus melibatkan orang/modal asing? Kenapa tidak membentuk BUMD yang bergerak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersama masyarakat setempat? Pada titik ini, pemerintah dan wakil rakyat di DPR RI beranggapan bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil lemah, rendah, tidak mandiri, dan tidak berdaya sehingga tidak mampu mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan bersama sebagaimana diamanahkan di dalam UUD 1945.***   Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Abdul Halim, Sekretaris Jendral KIARA di +62 815 53100 259 Ahmad Marthin Hadiwinata, Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA di +62812 860 30 453 Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan The People’s Coalition for Fisheries Justice Indonesia Jl. Manggis Blok B-4, Perumahan Kalibata Indah Jakarta 12750, Indonesia Telp./Faks. +62 21 799 3528 Email. kiara@kiara.or.id FB. Kiara Twitter. @sahabatKiara www.kiara.or.id