Kiara : Anggaran KKP Rentan Diselewengkan Kepentingan Politik

/in , , , /by

Kiara : Anggaran KKP Rentan Diselewengkan Kepentingan Politik

Jakarta (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) memperingatkan anggaran bantuan sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2014 rentan diselewengkan untuk kepentingan politik terkait dengan Tahun Pemilu.

“Anggaran bantuan sosial KKP tahun 2014 rentan diselewengkan untuk kepentingan politik,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bantuan sosial dari APBN 2014 rentan diselewengkan untuk kepentingan politik antara lain karena penyaluran dana program bukan berbasis kelompok, melainkan memakai pola majikan-buruh.

Abdul Halim berpendapat bahwa hal itu dapat menciptakan risiko baru yakni adanya kecemburuan sosial di antara nelayan atau pembudidaya.

Ia mengingatkan bahwa di dalam UU APBN, Bantuan Sosial didefinisikan sebagai “semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial”.

Mengacu pada pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, lanjutnya, anggaran bantuan sosial tersebut dialokasikan untuk membiayai program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Pengembangan Usaha Masyarakat Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya, PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Sebelumnya, Sekjen Kiara juga mengatakan Indonesia harus dapat memiliki pemimpin bervisi kelautan karena masih banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan yang belum teratasi di Tanah Air.

Menurut dia pada tahun 2014, berbagai fakta yang belum dituntaskan harus menjadi prioritas pemerintah khususnya pemimpin nasional baru untuk diselesaikan di sektor kelautan dan perikanan.

Ia memaparkan masalah tersebut antara lain tidak terhubungnya rantai pasokan bahan baku, sistem logistik, dan persaingan kualitas.

Kiara menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terpilih pasca-pemilihan umum 2014 berasal dari kalangan profesional yang terbebas dari tekanan partai politik.

“Kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan yang harus dimiliki adalah profesional tidak terikat kepentingan parpol atau semata menjalankan mandat UUD 1945,” katanya.

Selain itu, menurut dia, Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang mesti memiliki keberpihakan terhadap masyarakat nelayan serta tidak memiliki latar belakang etik dan hukum yang bermasalah.

Ia juga menegaskan, posisi yang penting tersebut juga harus diisi oleh sosok yang memahami sejarah perjuangan kelautan Indonesia, dan memiliki basis ideologi kerakyatan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam visi, misi, dan program dari Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang, lanjutnya, juga harus memiliki pemahaman strategis mengenai sektor kelautan dan perikanan dan beragam tantangan yang sedang dihadapinya saat ini. “Dalam hal ini, harus ada uji publik,” kata Abdul Halim. (ar)

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/kiara-anggaran-kkp-rentan-diselewengkan-kepentingan-politik-154404741.html

Kiara: Indonesia Harus Miliki Pemimpin Bervisi Kelautan

/in , , , /by

Kiara: Indonesia Harus Miliki Pemimpin Bervisi Kelautan

Antara – Rabu, 08 Januari 2014

Jakarta (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan Indonesia harus dapat memiliki pemimpin bervisi kelautan karena masih banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan yang belum teratasi di Tanah Air.

“Indonesia harus mencari pemimpin bervisi kelautan,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim, Rabu.

Menurut dia pada tahun 2014, berbagai fakta yang belum dituntaskan harus menjadi prioritas pemerintah khususnya pemimpin nasional baru untuk diselesaikan di sektor kelautan dan perikanan.

Ia memaparkan permasalahan tersebut antara lain tidak terhubungnya rantai pasokan bahan baku, sistem logistik, dan persaingan kualitas.

Untuk perikanan budidaya, lanjutnya, permasalahan lainnya adalah mempertimbangkan kemampuan para pelaku tambak tradisional maupun intensif mandiri yang masih sangat minim fasilitas pendukung infrastruktur, seperti laboratorium.

Karena itu, Abdul Halim mengemukakan, fasilitasi program dan bantuan teknis harus menjadi prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan untuk masyarakat pembudidaya tradisional.

Selain itu, ujar dia, dalam hal menjaga kualitas produksi yang baik dan sehat seharusnya pemerintah lebih memfokuskan pada pencegahan-pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas lain, seperti pertambangan dan limbah industri di luar aktivitas kegiatan tambak dan perikanan tangkap.

Sekjen Kiara juga mendesak pemerintah untuk mmengeluarkan kebijakan yang menutup akses asing, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terpilih pasca-pemilihan umum 2014 berasal dari kalangan profesional yang terbebas dari tekanan partai politik.

“Kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan yang harus dimiliki adalah profesional tidak terikat kepentingan parpol atau semata menjalankan mandat UUD 1945,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Kamis (26/12).

Selain itu, menurut dia, Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang mesti memiliki keberpihakan terhadap masyarakat nelayan serta tidak memiliki latar belakang etik dan hukum yang bermasalah.

Ia juga menegaskan, posisi yang penting tersebut juga harus diisi oleh sosok yang memahami sejarah perjuangan kelautan Indonesia, dan memiliki basis ideologi kerakyatan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dalam visi, misi, dan program dari Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang, lanjutnya, juga harus memiliki pemahaman strategis mengenai sektor kelautan dan perikanan dan beragam tantangan yang sedang dihadapinya saat ini.

“Dalam hal ini, harus ada uji publik,” kata Abdul Halim. (ar)

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/kiara-indonesia-harus-miliki-pemimpin-bervisi-kelautan-145227129–finance.html

Kiara: Indonesia Harus Miliki Pemimpin Bervisi Kelautan

/in , , , /by

Kiara: Indonesia Harus Miliki Pemimpin Bervisi Kelautan

Antara – Rabu, 08 Januari 2014

Jakarta (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan Indonesia harus dapat memiliki pemimpin bervisi kelautan karena masih banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan yang belum teratasi di Tanah Air.

“Indonesia harus mencari pemimpin bervisi kelautan,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim, Rabu.

Menurut dia pada tahun 2014, berbagai fakta yang belum dituntaskan harus menjadi prioritas pemerintah khususnya pemimpin nasional baru untuk diselesaikan di sektor kelautan dan perikanan.

Ia memaparkan permasalahan tersebut antara lain tidak terhubungnya rantai pasokan bahan baku, sistem logistik, dan persaingan kualitas.

Untuk perikanan budidaya, lanjutnya, permasalahan lainnya adalah mempertimbangkan kemampuan para pelaku tambak tradisional maupun intensif mandiri yang masih sangat minim fasilitas pendukung infrastruktur, seperti laboratorium.

Karena itu, Abdul Halim mengemukakan, fasilitasi program dan bantuan teknis harus menjadi prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan untuk masyarakat pembudidaya tradisional.

Selain itu, ujar dia, dalam hal menjaga kualitas produksi yang baik dan sehat seharusnya pemerintah lebih memfokuskan pada pencegahan-pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas lain, seperti pertambangan dan limbah industri di luar aktivitas kegiatan tambak dan perikanan tangkap.

Sekjen Kiara juga mendesak pemerintah untuk mmengeluarkan kebijakan yang menutup akses asing, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terpilih pasca-pemilihan umum 2014 berasal dari kalangan profesional yang terbebas dari tekanan partai politik.

“Kriteria Menteri Kelautan dan Perikanan yang harus dimiliki adalah profesional tidak terikat kepentingan parpol atau semata menjalankan mandat UUD 1945,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Kamis (26/12).

Selain itu, menurut dia, Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang mesti memiliki keberpihakan terhadap masyarakat nelayan serta tidak memiliki latar belakang etik dan hukum yang bermasalah.

Ia juga menegaskan, posisi yang penting tersebut juga harus diisi oleh sosok yang memahami sejarah perjuangan kelautan Indonesia, dan memiliki basis ideologi kerakyatan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dalam visi, misi, dan program dari Menteri Kelautan dan Perikanan mendatang, lanjutnya, juga harus memiliki pemahaman strategis mengenai sektor kelautan dan perikanan dan beragam tantangan yang sedang dihadapinya saat ini.

“Dalam hal ini, harus ada uji publik,” kata Abdul Halim. (ar)

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/kiara-indonesia-harus-miliki-pemimpin-bervisi-kelautan-145227129–finance.html

Kiara: 50 Kepala Daerah Tidak Pro Nelayan

/in , , /by

Kiara: 50 Kepala Daerah Tidak Pro Nelayan

 

Pekanbaru, (Antarariau.com) – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mencatat 50 kepala daerah yang terdiri atas empat gubernur, 36 bupati dan 10 wali kota tidak pro-nelayan, baik kesejahteraan maupun pemberdayaan nelayan.

“Hal ini ditandai antara lain proyek Demfarm yang digulirkan di Indramayu, Jawa Barat pada tahun 2012 yang umumnya adalah juragan tambak, bukan nelayan, sehingga kesejahteraan nelayan makin rendah,” kata dalam surat elektroniknya diterima Antara Riau, Rabu.

Menurut dia, tiga tahun pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan pasal-pasal HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memuat empat hak konstitusional masyarakat nelayan/pembudidaya.

Selain itu katanya, format pengerjaan proyek denfarm yang dilakukan di sepanjang kawasan pantai utara Jawa itu juga dinilai merupakan pengerjaan proyek yang tidak berbasis kelompok, melainkan buruh-majikan.

“Tenaga kerjanya justru didatangkan dari luar desa atau bahkan berasal dari kecamatan lainnya dan hal ini menyalahi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor 84 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang dalam Rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, Kiara memandang bahwa dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 tidak mengalami perubahan.

Kendati Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, katanya lagi, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya.

“Padahal, secara esensial tidak ada ubahnya dengan konsep minapolitan ala Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan anggaran kelautan dan perikanan juga terus meningkat,” katanya.

Frislidia

 

Sumber: http://www.antarariau.com/berita/32212/kiara:-50-kepala-daerah-tidak-pro-nelayan

Kiara: 50 Kepala Daerah Tidak Pro Nelayan

/in , , /by

Kiara: 50 Kepala Daerah Tidak Pro Nelayan

 

Pekanbaru, (Antarariau.com) – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mencatat 50 kepala daerah yang terdiri atas empat gubernur, 36 bupati dan 10 wali kota tidak pro-nelayan, baik kesejahteraan maupun pemberdayaan nelayan.

“Hal ini ditandai antara lain proyek Demfarm yang digulirkan di Indramayu, Jawa Barat pada tahun 2012 yang umumnya adalah juragan tambak, bukan nelayan, sehingga kesejahteraan nelayan makin rendah,” kata dalam surat elektroniknya diterima Antara Riau, Rabu.

Menurut dia, tiga tahun pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan pasal-pasal HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil memuat empat hak konstitusional masyarakat nelayan/pembudidaya.

Selain itu katanya, format pengerjaan proyek denfarm yang dilakukan di sepanjang kawasan pantai utara Jawa itu juga dinilai merupakan pengerjaan proyek yang tidak berbasis kelompok, melainkan buruh-majikan.

“Tenaga kerjanya justru didatangkan dari luar desa atau bahkan berasal dari kecamatan lainnya dan hal ini menyalahi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor 84 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang dalam Rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, Kiara memandang bahwa dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 tidak mengalami perubahan.

Kendati Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, katanya lagi, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya.

“Padahal, secara esensial tidak ada ubahnya dengan konsep minapolitan ala Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan anggaran kelautan dan perikanan juga terus meningkat,” katanya.

Frislidia

 

Sumber: http://www.antarariau.com/berita/32212/kiara:-50-kepala-daerah-tidak-pro-nelayan

225 Nelayan Hilang di Laut Tanpa Jaminan

/in , , /by

225 Nelayan Hilang di Laut Tanpa Jaminan

TEMPO.CO, Jakarta –Sejak 2010, jumlah nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut akibat dampak perubahan iklim mengalami peningkatan. “Sepanjang 2013 tercatat 225 nelayan kecelakaan, hilang dan meninggal dunia di laut. Sayangnya ini tidak dianggap penting oleh negara,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim pada Selasa, 7 Januari 2013 dalam diskusi bertajuk Mencari Pemimpin Bervisi Kelautan di Cikini, Jakarta Pusat.

Pada 2010 tercatat sebanyak 86 nelayan hilang, meninggal di laut. Pada 2011 melonjak sebanyak 149, kemudian 2012 bertambah menjadi 186 nelayan meninggal.

Halim mengatakan ancaman bencana seperti gempa, banjir bandang, banjir rob, gelombang tinggi, dan angin kencang juga berakibat pada tidak bisa melautnya masyarakat nelayan tradisional. Pusat Data dan Informasi KIARA pada Februari 2013 menerima laporan sedikitnya 20.726 nelayan tidak bisa melaut di 10 kabupaten di Indonesia tanpa perlindungan dari ancaman bencana.

Mengingat kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana produksi nelayan, dan luasnya wilayah yang terkena dampak cuaca ekstrem memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi sosial nelayan tradisional. Ini mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status cuaca ekstrem semestinya dikategorikan sebagai bencana nasional.

Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan informasi prakiraan cuaca sebelumnya. “Ironisnya, informasi yang disediakan oleh BMKG tidak dijadikan sebagai panduan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi nelayan,”kata Halim. Akibatnya, ratusan nelayan mengalami kecelakaan, hilang dan meninggal dunia di laut tanpa jaminan perlindungan jiwa.

APRILIANI GITA FITRIA

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/01/07/092542997/225-Nelayan-Hilang-di-Laut-Tanpa-Jaminan

Nelayan yang Masih Tetap Terlupakan

/in /by

Dengan dua pertiga wilayah Indonesia yang dikelilingi laut, serta negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, maka sudah pantas nasib para nelayan menjadi prioritas. Pemerintah hasil Pemilihan Umum 2014 harus menjadikan masalah nelayan yang masih terlupakan ini sebagai prioritas mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik berpendapat, secara luas kinerja menteri dari partai politik yang mengurusi nelayan ini mengecewakan. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dari partai cenderung mengedepankan kepentingan politik ketimbang mewujudkan kesejahteraan nelayan. Sejumlah program yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar tidak terlaksana di lapangan.

Program bantuan dari pemerintah umumnya tidak melibatkan masyarakat nelayan dan petambak. Hal itu terlihat dari program minapolitan, program percontohan revitalisasi tambak udang, dan program bantuan kapal Inka Mina yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah yang menuai banyak masalah. Sejumlah indikasi penyelewengan anggaran, peruntukan yang salah sasaran, dan pelaksanaan program yang lamban membuat program pemberdayaan nelayan dan petambak gagal terlaksana.

Akibatnya, tantangan terbesar Indonesia sebagai negeri bahari untuk menekan impor garam dan impor ikan sulit terlaksana.

Lebih mengecewakan lagi, lanjut Riza, belakangan ini semakin sulit membedakan kunjungan partai dan kunjungan menteri karena kunjungan menteri terindikasi digunakan pula sebagai media konsolidasi pemenangan calon presiden dan calon anggota legislatif.

“Target kemandirian dan kedaulatan pangan telah dikalahkan oleh agenda politik partai. Dalam situasi disorientasi itulah, kebijakan kelautan belum berpihak kepada penguatan nelayan dan petambak,” ujarnya.

Menurut Riza, Menteri Kelautan dan Perikanan ke depan diharapkan berasal dari kalangan profesional dengan integritas yang tinggi, memiliki rekam jejak perlindungan terhadap nelayan dan petambak, termasuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Selain itu, sosok tersebut memiliki keberanian tidak terlibat dalam kesepakatan regional ataupun internasional yang merugikan nelayan dan rakyat Indonesia.

Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan terpilih juga diharapkan memiliki keberanian untuk memperjuangkan pembangunan bahari. Dan bersih dari praktik koruptif untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Secara terpisah, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan berlatar belakang partai politik tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat nelayan. Ukuran keberhasilannya hanya kenaikan produksi tanpa dibarengi dengan kesungguhan upaya menyejahterakan masyarakat nelayan. “Hampir tidak ada sentuhan teknologi dan kreatifitas program peningkatan produksi,” ujarnya.

Masalah Rumah 

Masalah perumahan juga harus menjadi perhatian pemerintahan mendatang. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, memasuki tahun 2014, di tengah pelambatan pasar properti secara umum, persoalan perumahan rakyat hingga kini sangat kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Ini terlihat dari membengkaknya kekurangan (back-log) rumah dari 13,6 juta unit rumah di tahun 2010 menjadi 15 juta unit rumah di tahun 2012. Indonesia Property Watch memprediksi backlog perumahan akan menjadi 21,7 juta unit di tahun 2014, didasarkan pada penurunan siklus ekonomi yang memacu laju kekurangan rumah.

Pemerintah kurang serius menangani masalah perumahan rakyat. Sebagai salah satu kebutuhan pokok, papan seharusnya menjadi perhatian yang serius karena menjadi standar kesejahteraan sebuah negara. Namun, kenyataannya, sampai saat ini negara belum memiliki sistem perumahan nasional yang dapat mengendalikan harga tanah untuk rumah murah agar penyediaan rumah rakyat dapat terpenuhi. Pemerintah tidak tanggap untuk membentuk bank tanah yang terlepas dari mekanisme pasar komersial.

Kementerian Perumahan rakyat seharusnya menjadi salah satu penggerak bagi terciptanya ketersediaan rumah rakyat, tetapi sampai saat ini jatah kursi kementerian ini masih bersifat menjadi anak tiri jatah partai politik. Kementerian ini dilihat sebagai lembaga yang tidak terlalu penting sehingga pemilihan menteri perumahan rakyat kurang memperhitungkan profesionalisme.

Sumber : Kompas , Rabu 08 Januari 2014, halaman D

Nelayan yang Masih Tetap Terlupakan

/in /by

Dengan dua pertiga wilayah Indonesia yang dikelilingi laut, serta negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, maka sudah pantas nasib para nelayan menjadi prioritas. Pemerintah hasil Pemilihan Umum 2014 harus menjadikan masalah nelayan yang masih terlupakan ini sebagai prioritas mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik berpendapat, secara luas kinerja menteri dari partai politik yang mengurusi nelayan ini mengecewakan. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dari partai cenderung mengedepankan kepentingan politik ketimbang mewujudkan kesejahteraan nelayan. Sejumlah program yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar tidak terlaksana di lapangan.

Program bantuan dari pemerintah umumnya tidak melibatkan masyarakat nelayan dan petambak. Hal itu terlihat dari program minapolitan, program percontohan revitalisasi tambak udang, dan program bantuan kapal Inka Mina yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah yang menuai banyak masalah. Sejumlah indikasi penyelewengan anggaran, peruntukan yang salah sasaran, dan pelaksanaan program yang lamban membuat program pemberdayaan nelayan dan petambak gagal terlaksana.

Akibatnya, tantangan terbesar Indonesia sebagai negeri bahari untuk menekan impor garam dan impor ikan sulit terlaksana.

Lebih mengecewakan lagi, lanjut Riza, belakangan ini semakin sulit membedakan kunjungan partai dan kunjungan menteri karena kunjungan menteri terindikasi digunakan pula sebagai media konsolidasi pemenangan calon presiden dan calon anggota legislatif.

“Target kemandirian dan kedaulatan pangan telah dikalahkan oleh agenda politik partai. Dalam situasi disorientasi itulah, kebijakan kelautan belum berpihak kepada penguatan nelayan dan petambak,” ujarnya.

Menurut Riza, Menteri Kelautan dan Perikanan ke depan diharapkan berasal dari kalangan profesional dengan integritas yang tinggi, memiliki rekam jejak perlindungan terhadap nelayan dan petambak, termasuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Selain itu, sosok tersebut memiliki keberanian tidak terlibat dalam kesepakatan regional ataupun internasional yang merugikan nelayan dan rakyat Indonesia.

Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan terpilih juga diharapkan memiliki keberanian untuk memperjuangkan pembangunan bahari. Dan bersih dari praktik koruptif untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Secara terpisah, Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan berlatar belakang partai politik tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan masyarakat nelayan. Ukuran keberhasilannya hanya kenaikan produksi tanpa dibarengi dengan kesungguhan upaya menyejahterakan masyarakat nelayan. “Hampir tidak ada sentuhan teknologi dan kreatifitas program peningkatan produksi,” ujarnya.

Masalah Rumah 

Masalah perumahan juga harus menjadi perhatian pemerintahan mendatang. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, memasuki tahun 2014, di tengah pelambatan pasar properti secara umum, persoalan perumahan rakyat hingga kini sangat kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Ini terlihat dari membengkaknya kekurangan (back-log) rumah dari 13,6 juta unit rumah di tahun 2010 menjadi 15 juta unit rumah di tahun 2012. Indonesia Property Watch memprediksi backlog perumahan akan menjadi 21,7 juta unit di tahun 2014, didasarkan pada penurunan siklus ekonomi yang memacu laju kekurangan rumah.

Pemerintah kurang serius menangani masalah perumahan rakyat. Sebagai salah satu kebutuhan pokok, papan seharusnya menjadi perhatian yang serius karena menjadi standar kesejahteraan sebuah negara. Namun, kenyataannya, sampai saat ini negara belum memiliki sistem perumahan nasional yang dapat mengendalikan harga tanah untuk rumah murah agar penyediaan rumah rakyat dapat terpenuhi. Pemerintah tidak tanggap untuk membentuk bank tanah yang terlepas dari mekanisme pasar komersial.

Kementerian Perumahan rakyat seharusnya menjadi salah satu penggerak bagi terciptanya ketersediaan rumah rakyat, tetapi sampai saat ini jatah kursi kementerian ini masih bersifat menjadi anak tiri jatah partai politik. Kementerian ini dilihat sebagai lembaga yang tidak terlalu penting sehingga pemilihan menteri perumahan rakyat kurang memperhitungkan profesionalisme.

Sumber : Kompas , Rabu 08 Januari 2014, halaman D

Jelang Pemilu 2014, Minim Capres Berwacana Bahari

/in , , /by

Jelang Pemilu 2014, Minim Capres Berwacana Bahari

 

Penulis: Anwar Iqbal

Jakarta, JMOL ** Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang 2013 tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nyatanya semakin memperlebar jarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya.

Hal di atas tersampaikan dalam forum diskusi yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bertajuk ‘Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 kelautan dan Perikanan: Mencari Pemimpin Bervisi Kelautan’ di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta (7/1).

Menurut Sekjen KIARA, Abdul Halim, dalam enam tahun belakangan terjadi peningkatan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional dan minimnya kreativitas program.

“Jika dirata-rata, anggaran KKP 6 tahun terakhir sebesar Rp 4,97 triliun, dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp 0,4 triliun/tahun. Hanya saja kecenderungan peningkatan anggaran ini tidak dibarengi dengan visi menyejahterakan masyarakat nelayan tradisional. Sebaliknya, fluktuasi anggaran justru tidak disertai dengan kreativitas program,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan bahwa di dalam anggaran KKP tahun 2014 yang besarnya Rp 5,6 triliun, hanya sebesar Rp 258 miliar atau 0,01 persen yang dialokasikan untuk pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil.

Kondisi demikian hendaknya menjadi perhatian serius dan tantangan bagi pemerintah terkait regulasi baru yang akan diberlakukan di ASEAN pada 2015, yaitu pemberlakuan pasar tunggal ASEAN atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

“Khususnya dalam sektor perikanan dalam skema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, akan ada pemberlakuan sertifikasi untuk produk perikanan budidaya yang disebut Good Aquaculture Practices (GAP). Sebanyak lebih dari 4,5 juta pembudidaya dan 2,3 juta nelayan Indonesia bakal berhadapan dengan situasi tersebut. Apakah mereka sudah siap?” tanya Halim.

Berkaitan dengan tahun politik 2014 di mana akan ada pergantian kepemimpinan, KIARA tidak melihat adanya visi kelautan yang diperdebatkan atau diwacanakan para Calon Presiden yang akan maju.

“Dari perdebatan Calon Presiden 2014 paling tidak satu tahun terakhir ini, hanya terfokus pada siapa, dari partai apa, dan bagaimana dia akan berkoalisi. Tidak pernah diwacanakan bagaimana arah pembangunan ekonomi Indonesia sebagai Republik Bahari, Negara kelautan dengan 70 persen wilayah laut,” pungkasnya.

Editor: Arif Giyanto

Sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/1/465/jelang-pemilu-2014-minim-capres-berwacana-bahari

KIARA: Pengelolaan Kelautan dan Perikanan 2013 Stagnan

/in , , /by

KIARA: Pengelolaan Kelautan dan Perikanan 2013 Stagnan

Penulis: Ignatius Dwiana

 

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 stagnan.  Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menyampaikan hal itu dalam “Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 Kelautan dan Perikanan: Mencari Pemimpin Bervisi Kelautan” di Jakarta, pada Selasa (7/1).

Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya. Sementara anggaran kelautan dan perikanan terus meningkat. Ironisnya, anggaran itu memperlebar jurang kemiskinan. Nelayan dan pembudidaya kecil diposisikan sebagai buruh, sementara pemilik kapal atau lahan berkubang dana program pemerintah.

KIARA mencatat program pemerintah jauh dari upaya penyejahteraan nelayan di desa pesisir atau perkampungan nelayan. Nelayan dan keluarganya masih dihadapkan pada perkara terputusnya tata kelola hulu ke hilir, seperti tidak ada jaminan perlindungan jiwa dan sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan; semakin sulitnya akses melaut akibat praktek pembangunan yang tidak ramah nelayan; serta ancaman bencana yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih parah lagi, akses BBM bersubsidi masih menjadi perkara laten bagi masyarakat nelayan.

Sementara pada 2014, Indonesia dihadapkan pada persoalan pergantian kepemimpinan nasional. Kekeliruan memilih akan berimbas pada limbungnya perikanan Indonesia. Padahal di level regional, Indonesia akan dihadapkan pada pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 1 Januari 2015 mendatang. Tanpa kesungguhan dan dukungan kebijakan Pemerintah, masyarakat nelayan hanya akan menjadi korban perdagangan bebas.

“Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 Kelautan dan Perikanan” itu merupakan kerja sama KIARA dengan Center for Oceanography and Marine Technology (COMT) Surya University.

Editor : Sotyati

Sumber: http://satuharapan.com/read-detail/read/kiara-pengelolaan-kelautan-dan-perikanan-2013-stagnan/