100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun TEMPO.CO, Jakarta–Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan terjadi pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahun. “Praktik pencurian ikan dari tahun ke tahun bertambah banyak. Pada 2012 lebih dari 6.000 kapal asing mencuri ikan. Pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/06/Dok.-Republika.jpg260360adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-01-08 19:51:382014-01-08 19:51:38100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun
Salah Urus Sektor Kelautan JAKARTA, GRENSNEWS.COM- Ada yang salah dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia.Pemerintah Indonesia hanya fokus pada peningkatan produksi hasil kelautan ketimbang kesejahteraan para nelayannya. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan dari anggaran sejak tahun 2008 hingga 20014, jumlah anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan masih berorientasi pada anggaran peningkatan produksi. […]
Kiara: Nelayan tidak Terima Manfaat Anggaran Kementerian Kelautan Selasa, 7 Januari 2014 | 14:28 WIB | Reporter: Budi Ernanto Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritisi peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2014 yang mencapai Rp5,60 triliun. Peningkatan anggaran tersebut dinilai percuma karena tidak terhubung langsung dengan masyarakat nelayan tradisional. Sekjen […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/09/nelayan-kendal-melaut.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-01-07 18:01:492014-01-07 18:01:49Kiara: Nelayan tidak Terima Manfaat Anggaran Kementerian Kelautan
REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 KELAUTAN DAN PERIKANAN MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN PENGANTAR Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 tidak mengalami perubahan berarti. Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya. Padahal, secara esensial tidak ada ubahnya dengan konsep minapolitan ala Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/01/proyeksi-2014.jpg298448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-01-07 13:27:202014-01-07 13:27:20REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 KELAUTAN DAN PERIKANAN; MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN
KIARA SESALKAN REVISI UU NO. 27/2007 JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menganggap disahkannya revisi UU 27/2007 menjadi mimpi buruk bagi nelayan tradisional. Revisi itu dinilai tidak berpihak kepada nelayan kecil karena nelayan kecil sengaja dibiarkan bersaing secara bebas dengan industri besar. “DPR dan KKP menghendaki persaingan bebas yang akan mendiskriminasi nelayan tradisional,” ujar Kiara dalam siaran pers, Kamis (2/1). Selain soal diskriminasi, Kiara juga menyoroti potensi pelanggaran dan manipulasi hak-hak masyarakat adat dalam mengelola pulau-pulau kecil. Kemudian dalam Pasal 30, kata Kiara, kewenangan menteri terlalu luas sehingga sangat rawan untuk melakukan eksploitasi pada kawasan konservasi. Seiring dengan tuntutan global, pemerintah kini juga berupaya melakukan peningkatan kawasan konservasi terutama di daerah pulau-pulau kecil. Sumber : Bisnis Indonesia, halaman 18, 03-01-2014
PETAMBAK DAN PERDAGANGAN BEBAS KOMODITAS UDANG Menggugat Kejahatan Perdagangan Bebas dan Charoen Phokpand I. Situasi Perikanan Indonesia Terjadi kenaikan signifikan jumlah volume produksi perikanan di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2012 sebesar 6.646.432 atau sebesar lebih dari 75%. Begitu pula dengan produksi udang mengalami kenaikan produksi tiap tahun sebesar 409,590 Ton pada 2008 menjadi 415,703 Ton pada 2012. Dari […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/12/fisherfolks-kick-out-WTO.jpg453604adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-12-04 11:48:172013-12-04 11:48:17PETAMBAK DAN PERDAGANGAN BEBAS KOMODITAS UDANG
WTO Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia Kabar24.com, JAKARTA – Kekacauan pengelolaan pangan diperkirakan terjadi pasca Konferensi Tingkat Menteri WTO hasilkan kesepakatan. LSM Indonesia for Global Justice menilai kesepakatan Paket Bali yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali, 3-6 Desember 2013, berpotensi mengancam kedaulatan pangan Indonesia. “Kesepakatan Paket Bali dalam Pertemuan Konferensi […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/12/nelayan-Menolak-WTO_Kiara.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-12-02 17:33:122013-12-02 17:33:12WTO Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia
Lembar Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Pertemuan Rakyat VS Pertemuan WTO di Bali 2013 Jakarta, 2 Desember 2013, Pada tanggal 3-6 Desember 2013, perhatian masyarakat dunia akan terfokus pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pertemuan yang akan diikuti oleh 159 negara ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali dan memperluas […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Logo-End-WTO.jpg960861adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-12-02 17:12:562013-12-02 17:12:56Pertemuan Rakyat VS Pertemuan WTO di Bali 2013
Pasar Bebas Timbulkan Kerugian Bagi Perikanan JAKARTA-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan pasar bebas telah menimbulkan kerugian bagi sektor perikanan Indonesia khususnya nelayan dan petambak. “Kiara telah melakukan kajian mengenai dampak perdagangan bebas terhadap sektor perikanan dan menemui fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan menimbulkan kerugian bagi rakyat, khususnya […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/11/aksi-end-WTO-1.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-11-28 17:21:442013-11-28 17:21:44Pasar Bebas Timbulkan Kerugian Bagi Perikanan
KIARA: EVALUASI KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO Oleh Cipto – Rubrik Internasional WE.CO.ID, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dinilai merugikan kepentingan nasional. “Kiara mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di WTO yang justru merugikan rakyat, khususnya […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2013/11/Nelayan-Tolak-WTO-2013_KIARA1.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2013-11-28 09:45:092013-11-28 09:45:09KIARA: EVALUASI KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO
100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun
/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiara100 Kapal Asing Curi Ikan di Indonesia Tiap Tahun TEMPO.CO, Jakarta–Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan terjadi pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap tahun. “Praktik pencurian ikan dari tahun ke tahun bertambah banyak. Pada 2012 lebih dari 6.000 kapal asing mencuri ikan. Pencurian ikan rata-rata oleh 100 kapal asing setiap […]
Salah Urus Sektor Kelautan
/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraSalah Urus Sektor Kelautan JAKARTA, GRENSNEWS.COM- Ada yang salah dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia.Pemerintah Indonesia hanya fokus pada peningkatan produksi hasil kelautan ketimbang kesejahteraan para nelayannya. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan dari anggaran sejak tahun 2008 hingga 20014, jumlah anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan masih berorientasi pada anggaran peningkatan produksi. […]
Kiara: Nelayan tidak Terima Manfaat Anggaran Kementerian Kelautan
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKiara: Nelayan tidak Terima Manfaat Anggaran Kementerian Kelautan Selasa, 7 Januari 2014 | 14:28 WIB | Reporter: Budi Ernanto Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritisi peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2014 yang mencapai Rp5,60 triliun. Peningkatan anggaran tersebut dinilai percuma karena tidak terhubung langsung dengan masyarakat nelayan tradisional. Sekjen […]
REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 KELAUTAN DAN PERIKANAN; MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN
/in Kampanye & Advokasi, Publikasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers/by adminkiaraREFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 KELAUTAN DAN PERIKANAN MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN PENGANTAR Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 tidak mengalami perubahan berarti. Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya. Padahal, secara esensial tidak ada ubahnya dengan konsep minapolitan ala Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. […]
KIARA SESALKAN REVISI UU NO. 27/2007
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKIARA SESALKAN REVISI UU NO. 27/2007 JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menganggap disahkannya revisi UU 27/2007 menjadi mimpi buruk bagi nelayan tradisional. Revisi itu dinilai tidak berpihak kepada nelayan kecil karena nelayan kecil sengaja dibiarkan bersaing secara bebas dengan industri besar. “DPR dan KKP menghendaki persaingan bebas yang akan mendiskriminasi nelayan tradisional,” ujar Kiara dalam siaran pers, Kamis (2/1). Selain soal diskriminasi, Kiara juga menyoroti potensi pelanggaran dan manipulasi hak-hak masyarakat adat dalam mengelola pulau-pulau kecil. Kemudian dalam Pasal 30, kata Kiara, kewenangan menteri terlalu luas sehingga sangat rawan untuk melakukan eksploitasi pada kawasan konservasi. Seiring dengan tuntutan global, pemerintah kini juga berupaya melakukan peningkatan kawasan konservasi terutama di daerah pulau-pulau kecil. Sumber : Bisnis Indonesia, halaman 18, 03-01-2014
PETAMBAK DAN PERDAGANGAN BEBAS KOMODITAS UDANG
/in Kampanye & Advokasi, Pidato & Makalah, Publikasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers/by adminkiaraPETAMBAK DAN PERDAGANGAN BEBAS KOMODITAS UDANG Menggugat Kejahatan Perdagangan Bebas dan Charoen Phokpand I. Situasi Perikanan Indonesia Terjadi kenaikan signifikan jumlah volume produksi perikanan di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2012 sebesar 6.646.432 atau sebesar lebih dari 75%. Begitu pula dengan produksi udang mengalami kenaikan produksi tiap tahun sebesar 409,590 Ton pada 2008 menjadi 415,703 Ton pada 2012. Dari […]
WTO Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraWTO Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia Kabar24.com, JAKARTA – Kekacauan pengelolaan pangan diperkirakan terjadi pasca Konferensi Tingkat Menteri WTO hasilkan kesepakatan. LSM Indonesia for Global Justice menilai kesepakatan Paket Bali yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali, 3-6 Desember 2013, berpotensi mengancam kedaulatan pangan Indonesia. “Kesepakatan Paket Bali dalam Pertemuan Konferensi […]
Pertemuan Rakyat VS Pertemuan WTO di Bali 2013
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers/by adminkiaraLembar Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Pertemuan Rakyat VS Pertemuan WTO di Bali 2013 Jakarta, 2 Desember 2013, Pada tanggal 3-6 Desember 2013, perhatian masyarakat dunia akan terfokus pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pertemuan yang akan diikuti oleh 159 negara ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali dan memperluas […]
Pasar Bebas Timbulkan Kerugian Bagi Perikanan
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraPasar Bebas Timbulkan Kerugian Bagi Perikanan JAKARTA-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan pasar bebas telah menimbulkan kerugian bagi sektor perikanan Indonesia khususnya nelayan dan petambak. “Kiara telah melakukan kajian mengenai dampak perdagangan bebas terhadap sektor perikanan dan menemui fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan menimbulkan kerugian bagi rakyat, khususnya […]
KIARA: EVALUASI KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKIARA: EVALUASI KEANGGOTAAN INDONESIA DI WTO Oleh Cipto – Rubrik Internasional WE.CO.ID, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dinilai merugikan kepentingan nasional. “Kiara mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia di WTO yang justru merugikan rakyat, khususnya […]