Diplomasi Tuli

Perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melegalisasi pencurian ikan oleh kapal asing kembali bergulir. Selasa (30/4) siang, kalangan mahasiswa, nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat menggelar aksi diam di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta. Hanyalah sebuah spanduk ukuran 15 x 1 meter bertuliskan ”Permen KKP No 30/2012: Melegalkan Pencurian Ikan” dan aksi teatrikal […]

Kiara Desak Pemerintah Hentikan Coremap

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membatalkan kelanjutan Program Manajemen dan Rehabilitasi Terumbu Karang (Coremap) III yang akan dimulai pada 2013 dan berakhir pada 2017. Program yang awalnya dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini dinilai sarat utang luar negeri, terindikasi terjadi kebocoran dana, dan tidak menyejahterakan […]

ABK Asing Marak, Negara Rugi Ratusan Juta

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengemukakan bahwa terjadi kerugian sekitar Rp382 juta yang seharusnya masuk kepada penerimaan negara akibat maraknya awak buah kapal (ABK) asing di kapal Indonesia. “Kiara mencatat sedikitnya kerugian yang ditanggung Negara sebesar Rp382,2 juta dari pos pajak penghasilan akibat maraknya nakhoda dan ABK asing di kapal-kapal penangkap ikan […]

PERMEN USAHA PERIKANAN TANGKAP No.30/2012: MELANGGAR UU PERIKANAN

Siaran Pers KIARA. Jakarta, 30 April 2013. Pada tanggal 27 Desember 2012 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Pada Permen No. 30 Tahun 2012 yang terdiri dari 94 pasal ini, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menemukan pasal-pasal yang bertentangan dengan UU […]

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Sektor Perikanan

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi sektor kelautan dan perikanan. Dugaan korupsi terkait maraknya pencurian ikan oleh warga asing di perairan Indonesia yang tak ditindak tegas. ”Potensi kerugian negara sangat tinggi,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim dalam jumpa pers di gedung […]

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Sektor Perikanan

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan korupsi sektor kelautan dan perikanan. Dugaan korupsi terkait maraknya pencurian ikan oleh warga asing di perairan Indonesia yang tak ditindak tegas. ”Potensi kerugian negara sangat tinggi,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim dalam jumpa pers di gedung […]

Legalisasi Pencurian di Laut

Oleh Mida saragih Pembiaran terhadap pencurian ikan oleh nelayan-nelayan Thailand kembali terjadi di perairan barat dan selatan Aceh. Kasus ini memperpanjang daftar pencurian ikan yang tidak diurus secara memuaskan oleh pemerintah. Tak hanya itu, ke depan, pencurian ikan berpotensi dilegalkan sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutardjo membolehkan alih muatan ikan ke kapal-kapal asing melalui […]

Nestapa Program Kapal Ikan Mina

  Program bantuan 1.000 kapal nelayan periode 2010-2014 senilai Rp 1,5 triliun telah memasuki tahun keempat. Sejatinya, kapal Inka Mina itu ditujukan untuk membangkitkan nelayan kecil agar berdaya saing dan berdaulat di perairan negeri sendiri.   Tinggal setahun tersisa, namun program kapal bantuan bagi nelayan seolah dihadang ”seribu” masalah sehingga tidak efektif memberdayakan nelayan.   […]

Kiara: Produksi Ikan 2013 Harus Dikendalikan

Ekonomi – Jumat, 04 Jan 2013 00:14 WIB Jakarta, (Analisa). Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak agar pemerintah segera mengendalikan produksi ikan pada tahun 2013 agar tidak terjadi penangkapan ikan berlebih sebagaimana yang terjadi sepanjang 2012. “Sesuai UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tujuan paling utama pengelolaan perikanan bukan untuk meningkatkan volume produksi […]

Data Produksi Garam Nasional Harus Akurat

  Rabu, 09 Januari 2013 – 13:24:36 WIB   JAKARTA – Neraca produksi garam nasional harus terus dicermati dan dievaluasi keakuratannya. Pasalnya, hingga saat ini, kedua instansi pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), memiliki data produksi garam yang berbeda.   Demikian diungkapkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza […]