Kiara Minta Bantuan Kapal Inka Mina Diaudit

February 12, 2014/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiara

Kiara Minta Bantuan Kapal Inka Mina Diaudit

Perikanan Tangkap

Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menuntut adanya audit program bantuan kapal Inka Mina sepanjang 2010-2013. Bantuan kapal untuk para nelayan yang ditargetkan mencapai jumlah 1000 unit di 2014 itu dimaksudkan agar nilai keberhasilan atau kegagalannya bisa serta dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan program ini.

“Kiara meminta kepada UKP4 untuk, pertama, melakukan audit keseluruhan atas program Inka Mina 2010-2013 agar nilai keberhasilan atau kegagalannya bisa diukur oleh khalayak luas, khususnya masyarakat nelayan, dan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan pelaksanaan program ini di tahun 2014, dan kedua Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan database online perkembangan program, meliputi implementasi, pelaporan, pemantauan dan verifikasi lapangan, sehingga bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh para pemangku kepentingan, termasuk aparatur hukum. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim kepada Neraca, Minggu (2/2).

Menurut data Kiara, sejak 2010-2014, pengadaan kapal Inka Mina menjadi program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan target 1.000 kapal, di mana harga per unit Rp 1,5 miliar dan total nilai APBN sebesar Rp 1,5 triliun. Pada tahun 2014, sebanyak 100 kapal ditargetkan terbangun.

“Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Inka Mina menuai persoalan, di antaranya target pelaksanaan anggaran pengadaan kapal tidak tercapai, spesifikasi kapal tidak sesuai dengan jumlah alokasi yang dianggarkan tiap unitnya, baik kualitas kapal, kualitas mesin, dan sarana tangkap yang disediakan,” jelasnya.

Temuan ketiga, lanjut Halim, berdasarkan perhitungan nelayan, terdapat indikasi kenakalan pemenang tender pengadaan kapal. Hal ini dilakukan dengan mengurangi spesifikasi kapal dan lambat dalam menyelesaikan target terbangunnya kapal.

“Keempat, terdapat beberapa kapal Inka Mina yang rusak atau tidak bisa dioperasikan, seperti Inka Mina 199 dan 198 di Kalimantan Timur. Akibatnya KUB nelayan memiliki beban moral tanpa ada mekanisme pengembalian kepal kepada Negara. Lebih parah lagi, Inka Mina 63 dipergunakan untuk mengangkut bawang impor dari Malaysia dan kemudian tenggelam di perairan Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara,” imbuhnya.

Disebutkan Halim, hal lainnya adalah tidak sinkronnya data pengadaan kapal yang terbangun dan tercatat antara Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), misalnya data yang dimiliki oleh UKP4 sebanyak 735 kapal yang berhasil dibangun, sementara KKP mencatat 733 kapal.

Selisih ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan pelaporan perkembangan program pengadaan 1.000 kapal ini. “Jika dari sisi jumlah pengadaan saja tidak cocok, potensi kelirunya pelaporan terkait berhasil atau gagalnya kapal pasca serah-terima di pelbagai wilayah besar kemungkinan terjadi,” kata Halim.

Kritik terhadap program Inka Mina juga pernah dilontarkan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Mereka meragukan klaim keberhasilan Program Bantuan 1000 Kapal Inka Mina oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo. “Sejak awal, KNTI menaruh perhatian terhadap mega proyek bantuan 1000 kapal ini. Bukan saja karena nilai proyeknya yang mencapai Rp 1,5 triliun. Tapi juga, realisasinya untuk restrukturisasi armada penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Sangat disayangkan, menteri lebih memilih berbohong daripada melakukan perbaikan sesuai rekomendasi sebelumnya dari para nelayan, DPR, hingga Badan Pemeriksa Keuangan,“ ujar Ketua Dewan Pembina KNTI M. Riza Damanik, dalam siaran pers bersama, belum lama ini.

Riza juga menyebut, di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kapal Inka Mina 250 diketahui baru 2 kali beroperasi dan rugi. Saat diserahterimakan 2012 lalu, kapal bantuan tersebut tidak dilengkapi alat tangkap yang memadai. “Dengan kenyataan seperti itu, bagaimana kapal dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan hingga milyaran rupiah?” kata Amin Abdullah, Presidium KNTI Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Temuan lainnya di Sumatera Utara. Kapal Inka Mina 63 dan 64, justru digunakan untuk mengangkut bawang impor dari Malaysia ke Sumatera Utara. “Secara fisik, kapal-kapal bantuan tersebut tidak layak untuk kegiatan menangkap ikan. Tingginya ongkos perawatan kapal, telah mendorong penggunaan kapal tidak sesuai peruntukannya, termasuk menjadi armada pengangkut bawang impor ilegal dari Malaysia,” terang Dahli Sirait, Pengurus Wilayah KNTI Sumatera Utara.

Hal serupa, sebut siaran tersebut, dikatakan Munir, Pengurus Wilayah KNTI Jawa Timur. “3 kapal bantuan KKP di Jawa Timur semakin tidak jelas masa depannya. Mulai dari kelengkapan kapal yang minim, hingga persoalan terbatasnya kapasitas nelayan dalam mengoperasikannya. Belakangan, Dinas Perikanan memilih memasang rumpon di Selat Madura,” kata Munir.

Itulah sebabnya, menurut Riza, KNTI Kami mendukung BPK segera melakukan Audit Khusus terhadap proyek bantuan 1000 kapal. “Di 2014, KPK perlu memperbesar komitmennya untuk mendalami potensi kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan,” tutur Riza.

Sumber: http://www.neraca.co.id/article/37874/Kiara-Minta-Bantuan-Kapal-Inka-Mina-Diaudit

Meresahkan, Nelayan Desak Operasi Jaring Batu Dihentikan

February 12, 2014/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiara

Meresahkan, Nelayan Desak Operasi Jaring Batu Dihentikan

Senin, 10 Februari 2014 WIB

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menghentikan pengoperasian alat penangkap ikan jaring batu. Hari ini, Kiara telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo agar mengambil tindakan tegas kepada para operator jaring batu. Menurut Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim, penggunaan alat tangkap sejenis pukat (trawl) itu, membuat ekosistem pesisir laut hancur. “Akibatnya ikan-ikan dasar laut kehilangan tempat bermukim dan berkembang biak,” kata Halim kepada Gresnews.com, Senin (10/2).

Selain itu pengoperasian jaring dasar juga telah berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional. Ikan-ikan dasar, seperti ikan kurau, merah, malung, kerapu, gerut, dan lain-lain semakin sulit diperoleh. Bahkan ikan permukaan sulit ditemukan karena jaring batu telah mengambil seluruh ikan, baik ukuran besar maupun kecil dan semua jenis ikan. Padahal, sebelum ada jaring batu, setiap nelayan sekali melaut minimal mendapatkan 100 kg ikan, dan 60% merupakan ikan kurau yang memiliki harga paling tinggi di Bengkalis.

Belum lagi dampak ikutan berupa terjadinya kecemburuan sosial karena nelayan jaring batu lebih banyak mendapatkan hasil tangkap dan menangkap di zona 0-4 mil. Sementara nelayan tradisional sangat minim pendapatannya dan harus berebut wilayah tangkap dengan pemilik kapal-kapal jaring batu. “Pada titik tertentu tidak sedikit pertengkaran terjadi di tengah laut dan berujung tindak kekerasan,” kata Halim.

Akibat tidak mendapatkan penghasilan yang memadai, sebagian nelayan terbelit hutang ke tengkulak dan bahkan hingga meninggal dunia tidak mampu melunasi hutang-hutang mereka. Dampak lain akibat penghasilan para nelayan tradisional yang kecil sehingga anak-anak putus sekolah dan terlanggarnya hak atas pendidikan mereka. Fakta ini diperoleh Kiara setelah menerima laporan langsung dari masyarakat nelayan yang tergabung di dalam Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB) pada tanggal 28-30 Januari 2014 di Bengkalis. Kiara juga telah melakukan studi lapangan untuk mengkaji dampak tersebut.

Menurut Halim, berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan alat tangkap trawl telah dilarang. Pasal 9 UU Perikanan tersebut melarang setiap orang untuk memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Pengguna trawl berdasarkan pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelarangan penggunaan trawl di perairan Indonesia diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl sebagai jawaban konflik berdarah alat tangkap trawl di Sumatera Utara.

Ketua Serikat Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB), Bengkalis, Kepulauan Riau, Abu Samah mengatakan, pengoperasian jaring batu telah dipergunakan di perairan Bengkalis sejak tahun 1983. Beroperasinya jaring batu berdampak pada rusaknya lingkungan hidup pesisir dan hilangnya pendapatan nelayan tradisional. Puncaknya, pada tahun 2006 nelayan tradisional setempat semakin tidak dapat mengendalikan kemarahan mereka yang berujung pada konflik dan kekerasan dengan pemilik dan anak buah kapal jaring batu.

Sedikitnya 5 orang nelayan meninggal dunia dan puluhan warga luka-luka. Lamban dan lemahnya perhatian pemerintah dalam tata kelola dan pengawasan serta penegakan hukum menjadi faktor utama. Berselang 7 tahun kemudian, pengoperasian jaring batu/dasar sampai dengan hari ini masih terus berlangsung. Nelayan tradisonal yang berada di 4 desa, yaitu Jangkang, Selat Baru, Bantan Air dan Pambang, yang berjumlah lebih dari 2.000 nelayan dirugikan.

Saat ini nelayan tradisional seringkali tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan. Dahulu kata Abu, dalam 1 musim tangkap, nelayan bisa membawa pulang penghasilan hingga Rp 4-5 juta rupiah. Penghasilan itu terutama dari tangkapan ikan kurau yang merupakan ikan paling ekonomis dengan harga pasaran Rp 120 ribu per kilogram dan berat ikan bisa mencapai 30-40 kilogram per ekor.

Nelayan tradisional biasa menangkap ikan dasar dengan pancing rawai yang lebih ramah lingkungan. “Karena yang makan umpan hanya ikan yang lapar saja,” kata Abu kepada Gresnews.com lewat sambungan telepon, Senin (10/2).

Sementara, dengan jaring batu, semua ikan termasuk ikan-ikan kecil dan ikan permukaan bisa kena. Tak heran jika nelayan tradisional semakin kesulitan mencari ikan baik ikan dasar maupun permukaan. “Sekarang 1 kapal hanya bisa dapat satu ekor ikan saja kalau dirupiahkan hanya senilai Rp 80.000,” kata Abu.

Dengan pendapatan seperti itu nelayan sangat merugi karena sekali melaut mereka membutuhkan modal sebesar Rp 120 ribu-Rp 150 ribu. “Kondisi ini memicu tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga tidak sedikit dari keluarga nelayan harus beralih profesi dan menjadi tenaga kerja di Malaysia dan buruh bangunan di kota,” kata Abu. Di Kecamatan Bantan sendiri kata dia, dari 2000-an nelayan yang dulu ada kini jumlahnya tak lebih dari 400 nelayan saja.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh nelayan tradisional agar pengoperasian jaring batu bisa dihentikan. Melalui SNKB, para nelayan bersama-sama dengan LSM, baik yang berada di Pekanbaru maupun Jakarta sudah meminta kepada pemerintah daerah dan pusat untuk segera menghentikan pengoperasian jaring batu, namun hasilnya tidak ada. Bahkan Pemerintah justru memfasilitasi dan memberikan permodalan bagi keberadaan dan pengoperasian kapal-kapal jaring batu/dasar tersebut.

Hal ini terjadi karena hidup sebagai nelayan tak lagi menguntungkan secara ekonomi sementara risiko yang dihadapi sangata besar. Selain oleh pengoperasian jaring batu nelayan tradisional di Kecamatan Bantan terdesak pengoperasian kapal Inka Mina bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kebanyakan jatuh ke tangan pengusaha besar. “Karena kami nelayan tradisional menolak kapal itu, karena laut kita kan selat yang sempit, sehingga tak mungkin mengoperasikan kapal besar seperti itu,” kata Abu.

Karena itu selain mendesak agar jaring batu dilarang, Abu Samah juga meminta agar pemerintah memulihkan kondisi dasar laut yang rusak dengan cara membangun rumah-rumah ikan dari beton. “Supaya ikan dasar yang tersisa bisa berkembang biak lagi,” ujarnya.

Redaktur : Muhammad Agung Riyadi

Sumber: http://www.gresnews.com/mobile/berita/sosial/1830102-meresahkan-nelayan-desak-operasi-jaring-batu-dihentikan/

Kiara Minta Jangan Dibatasi Akses BBM Bersubsidi

February 12, 2014/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiara

Kiara Minta Jangan Dibatasi Akses BBM Bersubsidi

Jakarta (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta pemerintah jangan membatasi akses BBM bersubsidi yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan yang beroperasi di berbagai daerah di kawasan perairan Indonesia.

“Pelarangan mengakses BBM merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar nelayan,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, harus diingat bahwa BBM merupakan 70 persen dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi nelayan dalam menangkap ikan.

Ia menyatakan ketidaksetujuan atas pembatasan BBM bersubsidi antara lain karena anggaran BBM dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan.

Selain itu, lanjutnya, banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya alias mangkrak.

“Kalaupun beroperasi, pasokannya tidak reguler dan seringkali diwarnai dengan penyimpangan pengalokasiannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta seluruh kapal mendapat bahan bakar minyak bersubsidi, tidak hanya dibatasi untuk kapal berkapasitas di bawah 30 GT yang biasanya dimiliki nelayan kecil tradisional.

“Masalah ini (larangan pemberian BBM bersubsidi terhadap kapal yang berkapasitas lebih dari 30 GT) telah menimbulkan keresahan dan kemarahan para nelayan pemilik maupun nelayan pekerja kapal ikan di atas 30 GT,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto di Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 10.000 kapal ikan di atas 30 GT yang tidak bisa melaut karena harus membeli BBM solar nonsubsidi yang harganya dua kali lipat dari BBM bersubsidi.

Karena itu, pengusaha perikanan dan para nelayan meminta kepada pemerintah, Kementerian ESDM, Pertamina, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi agar kapal yang berkapasitas lebih dari 30 GT bisa tetap mendapat subsidi BBM.

Yugi mengatakan, Kadin beserta asosiasi-asosiasi terkait akan melakukan pendekatan kembali dengan pemerintah, terutama dengan Menteri Koordinator Perekonomian untuk menindaklanjutinya.

Perpres 15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu tertanggal 7 Februari 2012 menyebutkan, hanya kapal dengan bobot maksimum 30 GT yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Aturan tersebut disusul Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perpres 15/2012 tertanggal 24 Februari 2012 yang mengatur kapal di bawah 30 GT hanya boleh mengonsumsi BBM subsidi maksimal 25 kiloliter per bulan.(fr)

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/kiara-minta-jangan-dibatasi-akses-bbm-bersubsidi-080133683.html

Presiden Negeri Daratan

February 7, 2014/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Publikasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiara

Presiden Negeri Daratan

Oleh Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Saat menerima peserta Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Sidang Dewan Kelautan Indonesia 2014 pada Kamis (30/1), di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia akan kesulitan besar jika gagal memanfaatkan potensi laut pada 20, 30, 50 tahun mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyebut istilah land-maritime based development (pembangunan berbasis darat-maritim). Pengenalan istilah ini seraya dipertegas dengan pentingnya mengubah paradigma pembangunan. Apalagi pada tahun 2035, penduduk Indonesia diproyeksikan menyentuh angka 305 juta orang, bertambah 65 juta ketimbang jumlah penduduk sesuai sensus pada 2010. Pertambahan penduduk ini membuat kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan energi meningkat drastis.

Mengubah paradigma pembangunan merupakan sine qua non bagi bangsa Indonesia untuk menguasai pentas dunia. Sebaliknya, menafikan kemestian paradigma bahwa “laut adalah masa depan bangsa” berakibat pada lumpuhnya daya produktif dan saing raksasa kelautan dunia ini. Apalagi masih bergantung pada daratan (land-based development). Tengok bencana ekologis yang serentak dialami oleh rakyat! Akses transportasi menjadi sulit, pasokan pangan menjadi tersendat dan membubungnya hutang-hutang rakyat. Sudah lama kita melupakan laut.

Tak ada yang memungkiri 70% wilayah Indonesia adalah laut. Pertanyaannya, sekadar mendistribusikan alat produksi pelaku perikanannya, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada persoalah remeh-temeh. Sejak tahun 2010-2014, pengadaan kapal Inka Mina menjadi program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan target 1.000 kapal, di mana harga per unit Rp 1,5 miliar dan total nilai APBN sebesar Rp 1,5 triliun. Pada tahun 2014, sebanyak 100 kapal ditargetkan terbangun.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Inka Mina menuai persoalan, di antaranya target pelaksanaan anggaran pengadaan kapal tidak tercapai, kemudian spesifikasi kapal tidak sesuai dengan jumlah alokasi yang dianggarkan tiap unitnya, baik kualitas kapal, kualitas mesin, dan sarana tangkap yang disediakan serta berdasarkan perhitungan nelayan, terdapat indikasi kenakalan pemenang tender pengadaan kapal.

Persoalan lain adalah terdapat beberapa kapal Inka Mina yang rusak atau tidak bisa dioperasikan, seperti Inka Mina 199 dan 198 di Kalimantan Timur. Akibatnya KUB nelayan memiliki beban moral tanpa ada mekanisme pengembalian kepal kepada Negara. Lebih parah lagi, Inka Mina 63 dipergunakan untuk mengangkut bawang impor dari Malaysia dan kemudian tenggelam di perairan Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Ketidakadilan terhadap nelayan adalah perintang utama kemajuan bangsa ini. Ingat perkataan Pramoedya Ananta Toer dalam novel Anak Semua Bangsa, “Kekuatan yang kita miliki mungkinlah tidak sebanding dengan ketidakadilan yang ada, tapi satu hal yang pasti: Tuhan tahu bahwa kita telah berusaha melawannya”. Tunggu apalagi!

Sumber: http://www.neraca.co.id/article/38046/Presiden-Negeri-Daratan

EMPAT TANDA TANYA MENTERI KELAUTAN

February 7, 2014/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pidato & Makalah, Publikasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiara

EMPAT TANDA TANYA MENTERI KELAUTAN

Oleh Abdul Halim

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Klaim Menteri Kelautan dan Perikanan atas keberhasilannya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 bak kacang lupa kulitnya. Penilaian ini setidaknya bertolak dari 4 tolak ukur “sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagaimana diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pertama, kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Dengan 70% lautan dan kandungan sumber daya perikanan di dalamnya, bukan mustahil bagi bangsa Indonesia untuk menjadi produsen perikanan utama dunia. Apalagi didukung dengan anggaran yang terus membesar dan regulasi yang berlandasan prinsip survival of the fittest.

Sudah sejak tahun 2010, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami peningkatan sebesar 140% (lihat Tabel 1): dari Rp3,139,5 Triliun (2010) menjadi Rp7.077,4 (2013). Bahkan pada tahun 2011, terdapat tambahan sebesar Rp1.137.763.437.000 dari APBN Perubahan. Tak mengherankan, peningkatan produksi perikanan, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya, terus dipacu: 11.662.342 ton (2010); 13.643.234 ton (2011); 15.504.747 ton (2012); dan 19,56 juta ton (2013).

Tabel 1. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2013

Tahun Anggaran	Jumlah
2010	Rp3.139,5
2011	Rp5.176,0
2012	Rp6.014,1
2013	Rp7.077,4

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Mei 2013), diolah dari Data Pokok APBN 2007-2013, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

Kenaikan produksi perikanan bukanlah prestasi, melainkan kelumrahan laiknya negara kelautan. Sebaliknya, sejumlah fakta tidak terhubungnya program pemerintah dengan upaya penyejahteraan nelayan di desa pesisir/perkampungan nelayan, di antaranya nelayan masih dihadapkan pada perkara terputusnya tata kelola hulu ke hilir; tiadanya jaminan perlindungan jiwa dan sosial (termasuk pendidikan dan kesehatan) bagi nelayan dan keluarganya; semakin sulitnya akses melaut akibat praktek pembangunan yang tidak ramah nelayan; serta ancaman bencana yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih parah lagi, akses BBM bersubsidi masih menjadi perkara laten bagi masyarakat nelayan. Jika demikian, adakah manfaat sumber daya perikanan yang dirasakan oleh pelaku perikanan skala kecil?

Kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat. Tatkala kenaikan produksi perikanan justru kian memperlebar jurang kemiskinan: nelayan dan pembudidaya kecil diposisikan sebagai buruh, sementara pemilik kapal/lahan bak majikan berkubang dana program pemerintah (KIARA, Desember 2013), sulit untuk menyebut ada keberhasilan di balik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Temuan KIARA (Oktober 2013) menyebutkan: (i) penerima proyek demfarm tahun 2012 di Indramayu, Jawa Barat, pada umumnya adalah juragan tambak dengan kepemilikan lahan berkisar 20-40 hektar; (ii) format pengerjaan proyek tidak berbasis kelompok, melainkan buruh-majikan; (iii) sistem penggajian menyalahi standar UMR, yakni sebesar Rp. 700.000/orang. Padahal, UMR Kabupaten Indramayu pada tahun 2012 senilai Rp. 994.864; dan (iv) para pekerja tidak diberikan hak-hak dasarnya, seperti jaminan perlindungan jiwa dan kesehatan, serta standar keselamatan kerja di tambak. Jika situasinya seperti ini, benarkah manfaat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sudah merata dirasakan oleh masyarakat nelayan tradisional?

Ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Sudah sejak tahun 2010, jumlah nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut akibat dampak perubahan iklim mengalami peningkatan (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Nelayan Hilang dan Meninggal Dunia di Laut 2010-2012

No	Tahun	Jumlah Nelayan
1	2010	86
2	2011	149
3	2012	186

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013)

Tak hanya itu, ancaman bencana (gempa, banjir bandang, banjir rob, gelombang tinggi, dan angin kencang) yang berakibat pada tidak bisa melautnya masyarakat nelayan tradisional terus mengancam.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Februari 2013) menerima laporan sedikitnya 20.726 nelayan tidak bisa melaut di 10 kabupaten/kota di Indonesia tanpa perlindungan dari ancaman bencana. Sayangnya, kedua fakta ini tidak dianggap sebagai hal penting oleh Negara.

Mengingat kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana produksi nelayan, dan luasnya wilayah yang terkena dampak cuaca ekstrem memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi sosial nelayan tradisional dan mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status cuaca ekstrem semestinya dikategorikan sebagai bencana nasional. Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan informasi prakiraan cuaca sebelumnya.

Ironisnya, informasi yang disediakan oleh BMKG tidak dijadikan sebagai panduan KKP untuk melindungi nelayan. Akibatnya, sepanjang tahun 2013, sebanyak 225 nelayan mengalami kecelakaan, hilang dan meninggal dunia di laut tanpa jaminan perlindungan jiwa (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Nelayan Mengalami Kecelakaan, Hilang dan Wafat di Laut 2013

No	Bulan	Jumlah Kecelakaan	Jumlah Nelayan Wafat
1	Januari	8 kasus	49 orang
2	Februari	1 kasus	1 orang
3	Maret	1 kasus	1 orang
4	April	3 kasus	60 orang
5	Mei	2 kasus	11 orang
6	Juni	3 kasus	14 orang
7	Juli	5 kasus	16 orang
8	Agustus	9 kasus	10 orang
9	September	9 kasus	18 orang
10	Oktober	5 kasus	6 orang
11	November	5 kasus	15 orang
12	Desember	6 kasus	24 orang
	Jumlah total	57 Kasus	225 orang

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013)

Dalam kasus Inka Mina tahun 2012 di Kalimantan Timur, ditemui fakta bahwa: (1) Proses pembuatan kapal amburadul. Dengan perkataan lain, pengerjaan kapal dilakukan secara sungguh-sungguh saat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi datang. Di luar itu, pekerja kapal terkesan main-main; (2) Sejak diterima, Kapal Inka Mina 198 (beroperasi 4 kali) dan Inka Mina 199 (hanya dipergunakan memancing) tidak pernah mendapatkan hasil apapun; (3) Mata jaring pukat terlalu kecil (hanya 1 inch). Mestinya mata jaring pukat 2-2,5 inch sehingga dapat dipakai untuk menangkap ikan besar, seperti tongkol, bukan ikan-ikan kecil; dan (4) Kedua kapal, menurut nakhoda Kapal Inka Mina 198, tidak sesuai dengan karakter nelayan yang beroperasi di perairan Kalimantan Timur bagian Utara.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kelompok penerima kapal mengusulkan: (1) Kapal harus dilengkapi dengan alat pendingin; (2) Sejak awal, nelayan harus dilibatkan dalam pengadaan kapal sehingga bisa dipergunakan sesuai tujuan program; dan (3) Pengadaan alat tangkap harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah tangkap. Dalam bahasa nakhoda Kapal Inka Mina 198, desain kapal harus memperhatikan arus air di Laut Sulawesi yang bertingkat mulai dari bagian permukaan, tengah, hingga dasar laut. Tanpa kesungguhan memperbaiki, program pemberian kapal Inka Mina di Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2014 hanya akan mengulangi kekeliruan yang pernah dilakukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai “turut berperan-serta di dalam suatu kegiatan”. Berkaca pada ketiga fakta di atas, dapatkah nelayan tradisional berpartisipasi dalam mengelola sumber daya perikanan?

Keempat, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam bagi rakyat. Tiga tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan Pasal-pasal HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menegaskan adanya 4 hak konstitusional masyarakat nelayan, KIARA menemukan sedikitnya 50 Kepala Daerah, terdiri dari: (i) 4 Gubernur; (ii) 36 Bupati; dan (iii) 10 Walikota yang memberlakukan kebijakan tidak ramah terhadap nelayan, di antaranya memberikan izin tambang pasir laut/besi di wilayah pesisir; alih konversi mangrove; reklamasi pantai; dan alih fungsi kawasan konservasi untuk PLTU (lihat Tabel 4). Terakhir, Menteri Kelautan dan Perikanan membolehkan asing ikut serta memanfaatkan pulau strategis dan perairan sekitarnya sembari mendiskriminasi masyarakat nelayan dan pembudidaya. Benarkah ada penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat nelayan tradisional?

Tabel 4. Daftar Kepala Daerah Tidak Ramah Nelayan

No	Kepala Daerah	Bentuk Kebijakan Tidak Ramah Nelayan
	Gubernur
1	Jawa Timur	Perizinan Tambang Pasir Laut
2	Sumatera Utara	Alih konversi mangrove
3	DKI Jakarta	Reklamasi Pantai
4	Bali	Reklamasi Pantai
	Bupati
5	Batang	Alih fungsi kawasan konservasi untuk PLTU
6	Serang	Perizinan Tambang Pasir Laut
7	Jepara	Perizinan Tambang Pasir Besi
8	Pandeglang	Perizinan Tambang Pasir
9	Bangka	Perizinan Tambang Timah
10	Belitung	Perizinan Tambang Timah
11	Langkat	Pembolehan/Pembiaran Pemakaian Trawl
12	Asahan	Pembolehan/Pembiaran Pemakaian Trawl
13	Tangerang	Reklamasi Pantai
14	Minahasa Utara	Reklamasi Pantai
15	Bolaang Mongondow Timur	Perizinan Tambang Pasir Besi
16	Bolaang Mongondow Utara	Perizinan Tambang Pasir Besi
17	Kepulauan Sangihe	Perizinan Tambang Pasir Besi
18	Gresik	Reklamasi Pantai
19	Mamuju	Reklamasi Pantai
20	Donggala	Reklamasi Pantai
21	Pangandaran	Perizinan Tambang Pasir Besi
22	Tasikmalaya	Perizinan Tambang Pasir Besi
23	Bandung Barat	Perizinan Tambang Pasir Besi
24	Minahasa Selatan	Perizinan Tambang Pasir Besi
25	Minahasa Tenggara	Perizinan Tambang Pasir Besi
26	Morowali	Reklamasi Pantai
27	Aceh Besar	Perizinan Tambang Pasir Laut
28	Seluma, Bengkulu	Perizinan Tambang Pasir Besi
29	Belitung	Perizinan Tambang Pasir Laut
30	Bangka	Perizinan Tambang Timah
31	Garut	Perizinan Tambang Pasir Besi
32	Kulon Progo	Perizinan Tambang Pasir Besi
33	Kebumen	Perizinan Tambang Pasir Besi
34	Cilacap	Perizinan Tambang Pasir Besi
35	Tulungagung	Perizinan Tambang Pasir Besi
36	Lumajang	Perizinan Tambang Pasir Besi
37	Jember	Perizinan Tambang Pasir Laut
38	Blitar	Perizinan Tambang Pasir Laut
39	Ende	Perizinan Tambang Pasir Besi
40	Konawe	Perizinan Tambang Pasir Besi
	Walikota
41	Balikpapan	Perizinan Tambang Pasir Laut dan Reklamasi Pantai
42	Manado	Reklamasi Pantai
43	Palu	Reklamasi Pantai
44	Makasar	Reklamasi Pantai
45	Lampung	Reklamasi Pantai
46	Padang	Reklamasi Pantai
47	Semarang	Reklamasi Pantai
48	Surabaya	Reklamasi Pantai
49	Kupang	Reklamasi Pantai
50	Bau-bau	Reklamasi Pantai

Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013)

Empat tanda tanya di atas adalah ruang introspeksi bangsa Indonesia, terlebih bagi Menteri Kelautan dan Perikanan. Bung Hatta mengingatkan, “Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa-bersama, kolektivitas. Maka jelaslah bahwa persekutuan asli di Indonesia memakai asas kolektivisme. Bukan kolektivisme yang berdasar(kan) sentralisasi, melainkan desentralisasi. Apalagi mendasarkannya pada ideologi individualiasme, paham yang mendahulukan orang-seorang, bukan masyarakat”.

Seyogianya Menteri Kelautan dan Perikanan di sisa waktu pengabdiannya meneladani syair Rene de Clerq yang disitir oleh Bung Hatta dalam pelayanannya kepada masyarakat: “Hanya satu tanah yang bernama tanah airku. Ia makmur karena usaha, dan usaha itu ialah usahaku”. Dengan jalan inilah, ia akan dikenang tanpa tanda tanya!

Sumber: Majalah Samudra Edisi 130 Tahun XII, Februari 2014), Halaman 32-33

Presiden: Indonesia Bergantung pada Laut

February 5, 2014/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiara

Presiden: Indonesia Bergantung pada Laut

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia akan kesulitan besar jika gagal memanfaatkan potensi laut. Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah membuat upaya pemenuhan kebutuhan mereka tidak bisa melulu mengandalkan sumber daya di daratan.

“Kalau kita mengandalkan hanya yang di daratan saja, kita akan menghadapi persoalan serius pada 20, 30, 50 tahun mendatang,” kata Yudhoyono, Kamis (30/1), di Istana Negara.

Hal itu diungkapkan Presiden ketika menerima peserta Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Sidang Dewan Kelautan Indonesia 2014. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman hadir dalam acara itu.

Menurut Yudhoyono, pada 2035, penduduk Indonesia diproyeksikan menyentuh angka 305 juta orang, bertambang 65 juta ketimbang jumlah penduduk sesuai sensus pada 2010. Pertambahan penduduk ini membuat kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan energi meningkat drastis.

Yudhoyono menjelaskan, berbeda dengan Amerika Serikat yang seluruh wilayah negaranya berupa daratan, daratan Indonesia hanya seperempat dari luas wilayah. Karena itu, paradigma pembangunan jangka panjang pun harus bersandarkan pada laut.

“Paradigma pembangunan bangsa harus kita ubah. Kita sebut land-maritime based development (pembangunan berbasis darat-maritim). Kalau itu kita jadikan strategi untuk pembangunan jangka panjang, kita tidak perlu cemas. Permintaan yang meningkat tajam di negeri ini bisa kita penuhi,” ungkap Presiden.

Sharif menyatakan, sejumlah kemajuan berhasil dicapai di sektor kelautan dan perikanan. Pada 2010, produksi perikanan mencapai 11 juta ton. Angka ini melesat menjadi 19,56 juta ton pada tahun lalu yang didominasi ikan budidaya.

Produksi garam rakyat juga meningkat. Pada tahun 2013, meskipun ada anomali cuaca, total produksi garam program pemberdayaan usaha garam rakyat mencapai 1,4 juta ton. Indonesia pun surplus 0,52 juta ton sehingga tidak perlu impor garam konsumsi.

Kapal Inka Mina

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis, menyebutkan program pengadaan 1.000 kapal Inka Mina tahun 2010-2014 senilai total Rp1,5 triliun yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu diaudit karena terindikasi masih diwarnai sejumlah penyimpangan hingga tahun terakhir pelaksanaannya. Dari target 787 kapal terbangun selama kurun 2010-2013, terdata sebanyak 52 kapal gagal terbangun, sedangkan kapal yang beroperasi hanya 215 unit.

Kapal Inka Mina adalah kapal yang digunakan untuk kelompok usaha bersama nelayan kecil dengan tujuan memberdayakan nelayan.

Berdasarkan hasil temuan yang dirilis Kiara, penyelenggaraan program Inka Mina menuai sejumlah persoalan, antara lain target alokasi anggaran pengadaan kapal tidak tercapai akibat kegagalan pembangunan kapal, spesifikasi kapal tidak memenuhi standar, baik kualitas kapal, kualitas mesin, maupun sarana tangkap yang disediakan. Anggaran pengadaan setiap kapal mencapai Rp 1,5 miliar per unit, tetapi realisasinya kerap tidak mencapai jumlah anggaran sehingga kapal kerap di bawah standar.

Selain itu, terdapat indikasi kenakalan pemenang tender pengadaan kapal. Hal ini dilakukan dengan mengurangi spesifikasi kapal dan lambat dalam menyelesaikan target terbangunnya kapal. (ATO/LKT)

Sumber: KOMPAS, Sabtu, 1 Februari 2014, Hal. 18.