Selamatkan Lamalera, Selamatkan Budaya Bahari Nusantara

[Jakarta, 13 Desember 2016] – Bahwa menjelang Hari Nusantara ini, kami merasa penting untuk merespon persoalan terhadap nelayan kecil / nelayan adat yang sedang membaktikan dirinya mengasupi kebutuhan protein bangsa indonesia yang saat ini justru sedang menghadapi Kriminalisasi yang terjadi justru pada hari penghormatan kepada para warga yang berada digaris terdepan di kepulauan Nusantara ini, yaitu di Lamalera, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lingkar Aliansi Selamatkan Lamalera(LAMALERA) mengajukan enam tuntutan kepada Kapolri atas upaya menghentikan mengkriminalisasi saudara Goris Dengekae Krova(Goris). Goris ditangkap atas tuduhan penangkapan ikan pari manta, sehingga melanggar pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 subsider pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf m dan UU RI no. 31 tahun 2004 perikanan subside pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf d jo. Kepmen KP No. 4/2014  dengan ancaman 8 tahun penjara dan denda Rp. 1,5 miliar.

Setidaknya terdapat empat hal utama yang mendasari sikap LAMALERA yakni Pertama, bahwa bentuk kriminalisasi terhadap Goris bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Putusan MK No. 3 Tahun 2010, Permendagri 44 tahun 2016 dan Permendesa Nomor  1 Tahun 2016. Kedua, Menciderai Nawacita Presiden Joko Widodo visi Poros Maritim Dunia yang memandatkan kebudayaan Lamalera sebagai warisan budaya maritim Indonesia. Kekokohan budaya maritim nasional, menjadi soko penguat dari poros maritim. Ketiga, bahwa kewenangan hak asal usul dari Desa Lamalera telah diakui dan dihormati oleh UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk warisan budaya dan bukan orientasi pada komersialisasi dan eksploitasi alam untuk tujuan ekonomi semata.

Tuduhan kepada Goris tersebut merupakan festivalisasi kasus, pasalnya Goris dijebak untuk melakukan pertemuan di hotel Palm Indah pada Selasa (22/11/2016). Beleid pelarangan penangkapan ikan pari manta sejatinya adalah untuk mencegah praktek penangkapan dengan tujuan komersialisasi. Sementara, yang dilakukan oleh Goris dan masyarakat Lamalera adalah merupakan bentuk budaya yang sudah mengakar turun temurun. penangkapan pari manta yang dilakukan oleh Lamalera Bukan komersialisasi dan industrialisasi skala besar tetapi merupakan kearifan lokal dengan prioritas distribusi pangan perikanan untuk janda, anak-anak yatim piatu dan pangan bagi seluruh komunitas, melalui pasar barter di lamalera.

Enam tuntutan LAMALERA kepada Kapolri antara lain Pertama, hentikan upaya kriminalisasi dengan bebaskan saudara Goris tanpa syarat. Kedua, aparat kepolisian harus meminta maaf kepada publik atas tindak kriminalisasi terhadap  saudara Goris. Ketiga, Cabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Penuh Ikan Pari manta. Keempat, Pengakuan perlindungan dan penghormatan terhadap kebudayaan masyarakat Lamalera sebagai bentuk implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menghormati kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Desa. Kelima, Tinjau  ulang Laporan yang disampaikan Wildlife Crime Unit (WCU) atas tuduhan tindak criminal yang dilakukan oleh saudara Goris. Keenam, WCU harus meminta maaf kepada masyarakat Lamalera atas bentuk pelaporan yang dituduhkan kepada saudara Goris.

Saudara goris adalah masyarakat adat lamalera, maka kriminalisasi terhadap goris adalah juga pengabaian terhadap masyarakat adat dan kebudayaan lamalera.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubung:

Reu Bona Beding – 0812 1878 9744 ( Masyarakat Adat Lamalera, Lembata, NTT )
Marthin Hadiwinata ( Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan – KNTI )
Melky Nahar ( Kepala Kampanye JATAM Nasional )
Parid Ridwanuddin (Deputi Pengelolaan Pengetahuan KIARA 085717337640)

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id

KIARA: Negara Mesti Percepat Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Makassar, 11 November 2016. KIARA mendesak kementerian/lembaga pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian legalisasi dan redistribusi hak atas tanah bagi masyarakat pesisir (nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir). Hal ini terurai di dalam Musyawarah Nasional VII bertajuk “Menegaskan Kembali Pembaruan Agraria Sejati” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (8/11) pagi.

Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2016) mencatat, permasalahan pengelolaan agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjadi dalam pelbagai bentuk, mulai dari mengeksklusi masyarakat pesisir dari pulau-pulau kecil berkenaan dengan pemberian Hak Guna Bangunan untuk investasi pembangunan wisata bahari, reklamasi pantai yang mengenyampingkan hak akses untuk melintas di laut bagi nelayan tradisional, dan tumpang-tindih peruntukan ruang di wilayah pesisir yang merugikan hajat hidup masyarakat pesisir.

Annisa Meutia Ratri, Deputi Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA, yang turut hadir di dalam Munas VII KPA mengatakan, “Dalam rangka mengatasi ketimpangan dan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah pusat dan daerah mesti lebih pro aktif dalam memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mendapatkan hak atas sumber daya agrarianya, seperti tanah/tambak/perairan pesisir yang menjadi wilayah tangkapan ikannya”.

Seperti diketahui, Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memberikan mandat kepada Negara untuk memastikan hak atas sumber daya agrarianya.

“Pemerintah wajib memastikan adanya perlakuan yang sama (equal treatment) dan menghindari praktek diskriminasi kepada nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Terlebih, ada 2 rezim pengaturan hak atas agraria, yakni rezim pertanahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan belakangan lahir Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” tambah Annisa.

Untuk itu, KIARA mendesak kepada pemerintah daerah dan pusat untuk aktif mendatangi desa-desa pesisir dan membuka partisipasi masyarakat pesisir seluas-luasnya dalam penyusunan rencana zonasi guna mewadahi kepentingan mereka dan mempercepat agenda reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.***

Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi:

Annisa Meutia Ratri, Deputi Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id

Masyarakat Pesisir di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Belum Mengetahui dan Peroleh Asuransi Jiwa dan Asuransi Perikanan

Maumere, 4 November 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam atas resiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman. Hal ini dimandatkan di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Untuk menjalankan mandat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sayangnya, aturan ini belum terlaksana dengan baik di desa-desa pesisir.

Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2016) mencatat, lebih dari 1.000 nelayan kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam di 6 kabupaten/kota (Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mengetahui adanya program asuransi perikanan dan asuransi jiwa yang dimandatkan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, “Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memperbaiki kinerjanya berkenaan dengan tahapan pelaksanaan program asuransi jiwa dan asuransi perikanan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, mulai dari persiapan; sosialisasi; pendataan dan verifikasi; pengusulan calon penerima asuransi; validasi; penetapan penerima Asuransi; hingga pengajuan dan pembayaran klaim, agar penyimpangan kewenangan bisa dihindari”.

Sebagaimana diketahui, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memerintahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk proaktif memfasilitasi nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam untuk memperoleh: (a) kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; (b) kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; (c) sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau (d) bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara”.

“Dengan perbaikan kinerja Kementerian Kelautan dan daerah, penyelenggaraan program asuransi jiwa dan perikanan akan menjangkau dan memberikan manfaat secara langsung kepada 2,7 juta jiwa nelayan, 3 juta jiwa perempuan nelayan, 3,5 juta jiwa pembudidaya ikan, dan 3 juta petambak garam hingga akhir tahun 2018,” tutup Halim.***

Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi:

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259